06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Potret Buram dan Carut Marut BPJS Kesehatan

Komite Rakyat Terpadu Palembang mengelar Focus Group Discussion (FGD) Potret Buram BPJS, Kebijakan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Era Otonomi Daerah, yang dihadiri oleh sekitar 50 organisasi Gabungan Serikat Pekerja, ASB, PPMI, SRMI, Pemuda Pancasila dan Ormas/LSM se-Sumatera Selatan, FGD ini berlangsung di selenggarakan oleh Komite Rakyat Terpadu Palembang pada hari Jum’at (17/01) sekitar pukul 14.30 di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Kegiatan ini diselenggarakan untuk meninjau kembali tentang BPJS kesehatan yang di selenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagaimana  meskinya yang di peruntukan untuk kalangan masyarakat biasa pada umumnya.  Dampak dari BPJS kesehatan ini banyak masyarakat kurang puas dengan layanan yang berlaku di tingkat Daerah maupun Kabupaten setempat.

Dalam kesempatan ini Asisten I Pemprov Sumsel,  H. Akhmad Najib yang menjadi nasasumber  menyampaikan kemudahan dalam layanan, pembiayaan dan lain-lain. Artinya, tanggung jawab di bidang kesehatan bukan Pemerintah saja, tapi Masyarakat, baik itu melalui Lembaga Swadaya Masyarakat juga Perusahaan dunia Usaha

“Kekuatan ini menjadi bagian bahwa pembangunan khususnya Kesehatan yang di jamin oleh undang-undang bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita rasakan pada saat ini.  Pemerintah Sumatra Selatan Mengucapkan Terima Kasih kepada Komite Rakyat Terpadu (KRT) yang telah menggagas dengan bertemunya dalam Focus Group Discussion memberi informasi ada yang sama dan ada yang beda, tapi pada prinsipnya adalah untuk Rakyat,” ucapnya

Selain itu dalam sambutannya Presiden PPMI Daeng Wahidin menyatakan pentingnya persatuan elemen/organisasi yang ada di sumatera selatan untuk dapat mengawal dan mengawasi pelaksanaan dan penerapan UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 yang mewajibkan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk benar-benar mengalokasi APBN minimal 5% dan APBD minimal 10% di luar gaji pegawai, tentunya hal ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan pelayanan BPJS dalam membayar tagihan-tagihan Rumah Sakit yang jumlahnya trilyunan rupiah setiap tahun sehingga mampu melayani rakyat Indonesia secara patut dan layak demi hak kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia selain itu keberadaan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan makin memperburuk pelayanan BPJS kepada masyarakat karena terjadi tumpang tindih aturan dengan kebijakan Pemerintah daerah, jadi seharusnya Presiden Joko Widodo dengan legowo mencabut saja Perpres 82 tersebut agar tidak membingungkan pemerintah di daerah dalam membuat program pelayanan kesehatan masyarakat, Kata Daeng Wahidin.

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin  Indonesia (SRMI) Wahidah Baharuddin Upa mengatakan bahwa Sepertinya ini ada problem besar sebenarnya BPJS ini, ada masalah dan masalah ini yang kita cari apakah karena sistemnya yang salah atau memang sebatas kesalahan dari management yang dalam tubuh BPJS sendiri.

“Sebenarnya sistem BPJS yang salah, harusnya dia tidak merubah konsep, jadi konsepnya tetap jaminan sosial dalam tidak dalam bentuk sosial, karena jaminan sosial hanya maka kelas hanya satu hanya kelas 3 aja, kemudian Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat bekerja sama kemudian membangun Rumah Sakit tanpa kelas jadi semuanya bisa masuk disitu“. ungkap Wahidah

Sedangkan Ketua Umum DPW PPMI Sumsel, Charma Aprianto yang juga Anggota Komite Rakyat Terpadu berharap kepada  Pemerintah Pusat, betul-betul mendengarkan hal yang sangat meresahkan  Bangsa ini, karena ini hak dasar Masyarakat jangan sampai DPR dikangkangi tidak didengarkan mestinya yang kelas 3 tidak naik ternyata naik,

“Jadi betul-betul hari ini Pemerintah pusat khususnya Bapak Presiden Jokowi, harus betul-betul mau mendengarkan karena ini urjen sekali, kalau tidak kami akan terus bergerak sampai tuntutan Masyarakat Layanan Kesehatan Gratis bagi Seluruh Rakyat Indonesia itu tercapai“.tegas Charma Apriato. 

About Post Author