29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Problematika RUU Omnibus Law “Pak Erlangga Jangan Asal Ngomong”..!!

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di salah satu media online bahwa dirinya sudah bertemu dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dia juga mengklaim buruh telah menerima adanya aturan sapu jagat tersebut. Airlangga mengatakan, dirinya sudah berdialog dengan 7 konfederasi dan 28 serikat buruh hingga 4-5 kali pertemuan. Dia mengatakan hampir semua kelompok pekerja yang diajak bicara telah menyambut baik rencana pemerintah ini.

Pernyataan Menko Perekonomian ini langsung mendapatkan reaksi keras dari Pengurus DPP PPMI, salah satunya Presiden DPP PPMI Daeng Wahidin saat beliau sedang kunjungan kerja di Palembang menyatakan “kepada Pak Erlangga jangan asal ngomong saja bahwa Omnibus-Law atau UU sapujagat ini sudah disetujui oleh Serikat pekerja/buruh”..!, perlu Pak Menko ketahui berdasarkan data kementerian tenaga kerja saat ini sudah ada 15 konfederasi dan 112 federasi yang ada di Indonesia.

Belum lagi serikat pekerja mandiri yang jumlahnya sangat banyak ribuan jumlahnya se Indonesia, tentu saja jika dibandingkan dengan 7 konfederasi dan 28 serikat buruh yang Pak Menko klaim mendukung RUU Omnibuslaw belum ada apa-apanya, tentu pernyataan ini sangat tidak representative mewakili kaum pekerja/buruh di indonesia. Pak Menko jangan main klaim aja yang penting Jokowi senang, kami DPP PPMI sangat menyayangkan statemen Pak Menko yang menjadi kontroversial ini.

Karena faktanya hampir seluruh Konfederasi dan Federasi SP/SB serta serikat Pekerja Mandiri di Indonesia menolak RUU Omnibus-Law Cipta Lapangan Kerja ini, buktinya perlawanan serikat pekerja/buruh akan massif terjadi di seluruh wilayah Indonesia jika Pemerintah memaksakan RUU ini menjadi UU.

Selain itu kritikan terhadap Omnibus Law Ketenegakerjaan juga mendapatkan kritikan dari salah satu Pendiri PPMI Bpk. Nur Lapong, SH yang dihubungi oleh Tim Media PPMI menyatakan RUU Omnibus-Law tidak boleh hanya mengedepankan kepentingan para investor saja tapi mengabaikan kepentingan nasib kehidupan para buruh jangan sampai RUU ini hanya jadi simplipikasi, menyederhanakan persoalan yang rumit tanpa melihat dan membedah substansi masalah sesungguhnya karena hal ini menyangkut hidup dan kepastian kerja rakyat Indonesia sesuai amanah UUD 1945, tegasnya.

Di tempat terpisah Sekjend DPP PPMI Drs. Zulkhair, MM yang sedang menjalankan tugas di Surabaya menyatakan sampai hari ini Draft RUU tersebut belum ada serah terima draft RUU Omnibuslaw ini ke Komisi IX DPR RI dan tidak dipublish secara terbuka oleh pemerintah, ini jelas bentuk tidak transparansi alias main kucing-kucingan lagi kementrian Kabinet Jokowi Ma’ruf dengan pengusaha dalam pembuatan undang-undang sapu jagat ini, sudah jelas melanggar pesan Presiden Jokowi juga, yang mengintruksikan agar melibatkan semua stakeholder termasuk serikat pekerja dalam pembahasan RUU Omnibuslaw tersebut.

Hal senada juga disampaikan juga oleh Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PPMI Charma Afrianto, SE menyatakan bahwa RUU Omnibuslaw ini sedang menuai kontra luar biasa dari Serikat Pekerja/Buruh se Indonesia maka dari itu sebaiknya Pak Menko menjaga statement di media agar situasi perburuhan kita tidak kisruh yang dapat mengganggu hubungan industrial kita.

Kami DPP PPMI selain akan melakukan aksi – aksi Penolakan RUU Omnibuslaw ke DPR RI juga akan menginstruksikan kepada seluruh DPW dan DPC PPMI Se Indonesia untuk melakukan aksi-aksi penolakan kepada UU Omnibuslaw dengan melakukan aksi-aksi di Kantor Bupati/Walikota/Gubernur dan DPRD di wilayah/Daerah masing-masing serta membangun aliansi-aliansi perlawanan rakyat dengan elemen-elemen lain yang menolak RUU Omnibus-Law menjadi UU.
Dengan tidak adanya transparansi pemerintah dalam rancangan pembuatan RUU Omnibuslaw ini kami khawatirkan akan semakin melemahkan posisi serikat pekerja dan kaum buruh di Indonesia, jangan sampai terulang lagi Produk UU yang lahir tanpa pengawasan dan masukan dari masyarakat serta Serikat Pekerja/Buruh akan menjadi CILAKA jika ditetapkan secara diam-diam oleh pemerintah.

About Post Author