06/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Buruh Kutai Timur Demo Kantor DPRD Tolak RUU Omnibus Law

Media-Admin Kutai Timur Kaltim |Ribuan buruh yang tergabung dalam Aksi Aliansi Besar Kutai Timur (PPMI, SBSI, SPSI, SPSM, GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kutai Timur, Kamis (23/1). Mereka memprotes apa yang disebut sebagai RUU Omnibus law, khususnya RUU Cipta Lapangan Kerja alias ‘Cilaka’.
Pemerintah siap mengajukan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Omnibus Law Perpajakan. Dalam proses penyusunan omnibus law sebelumnya, tidak semua SP/SB diajak dialog oleh pemerintah sehingga menimbulkan kontroversi di gerakan buruh di Indonesia.

Dalam orasinya Sekum DPW PPMI Kalimantan Timur Bung Tabrani menyatakan bahwa RUU Omnibuslaw ini tidak ada transparansi informasi terkait RUU yang dibuat pemerintah bahkan Anggota DPR pun belum pernah menerima draft RUU CILAKA dari Pemerintah, menimbulkan kecurigaan kaum buruh bahwa keberadaan RUU ini sarat akan kepentingan pemodal yang barang tentu akan merugikan kepentingan kaum buruh di Indonesia. Kedua RUU Omnibus Law ini disiapkan guna memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Kami harapkan suara buruh Kutai Timur khususnya dan Kalimantan Timur pada umumnya dapat diteruskan oleh DPRD Kutai Timur ke pusat, tegas Tabrani Sekum DPW PPMI Kaltim

Selain itu perwakilan PPMI lainnya Hendra didepan Komisi D DPRD Kutai Timur mengatakan Omnibus Law adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang tapi khusus masalah ketenagakerjaan Pemerintah wajib membela kaum pekerja sebagai amanah UUD 1945, jika dalam penyusunan RUU saja pemerintah tidak transparan wajar jika kaum buruh menjadi curiga karena pengalaman penetapan PP78 yang tidak transparan yang pada akhirnya mengacaukan sistem pengupahan kita di indonesia.
 

Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja mencakup 11 klaster, yaitu: 1) Penyederhanaan Perizinan, 2) Persyaratan Investasi, 3) Ketenagakerjaan, 4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M, 5) Kemudahan Berusaha, 6) Dukungan Riset dan Inovasi, 7) Administrasi Pemerintahan, 8) Pengenaan Sanksi, 9) Pengadaan Lahan, 10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan 11) Kawasan Ekonomi. Dalam kesempatan ini perwakilan massa aksi diterima oleh Komisi D DPRD Kab. Kutai Timur sekaligus menyerahkan Pernyataan Sikap Aliansi Besar Kutai Timur (PPMI, SBSI, SPSI, SPSM, GMNI) yang menolak RUU Omnibuslaw.

About Post Author