25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

LBH PPMI Kaltim Gugat Pengusaha PT. Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera

PPMI Informasi – Kutim Kaltim | Sidang gugatan LBH PPMI Kaltim dalam melakukan pembelaan kepada empat orang Pekerja PT. Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera (PT.PTBCS) yang juga merupakan para Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja / Serikat Buruh  Persaudaraan Pekerja Anggota Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PT. Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera (PPA PPMI PT. PTBCS) yang telah di PHK sepihak oleh Manajemen PT. Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera  (PT. PTCBS) dengan alasan Habis Kontrak, sementara keempat pekerja ini telah bekerja sejak tahun 2008 dengan berkali-kali diperpanjang kontrak tentu hal ini sudah melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan, kata Selamat LBH PPMI yang juga merangkap sebagai Ketua DPC PPMI Kota Samarinda.

Selain itu Manajemen PT. Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera patut diduga kuat Anti Serikat Pekerja tentunya hal ini melanggar UU 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Buruh yang dapat dikenakan sanksi Pidana , karena salah satu alasan pekerja ini diberhentikan karena membentuk serikat pekerja PPMI padahal pembentukan serikat Pekerja/Buruh PPA PPMI PT. PTBCS telah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku hal ini diketahui saat terjadi Mediasi di Kantor Disnakertrans Tenggarong, Kata Arshanty Handayani Direktur LBH PPMI saat ditemui di PN Samarinda.

Sebagai bentuk tindakan Anti Serikat Pekerja Manajemen PT. Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera melakukan PHK sepihak secara beruntun kepada Pengurus PPA PPMI PT. PTBCS yaitu pada tanggal 6 Februari 2018 kepada Sdr. Abdan dengan Alasan Kontrak Kerja Tidak di Perpanjang.

Kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 kembali Perusahaan melakukan PHK kepada sdr.Abdul Gapur dan Sdr. M. Amin dengan alasan kontrak kerja tidak di perpanjang; Selanjutnya pada tanggal 11 April 2018 Perusahaan kembali melakukan PHK Sepihak kepada Sdr. Efendy yang merupakan wakil ketua PPA PPMI PT. PTCBS dengan alasan kontrak kerja tidak di perpanjang, seolah tak menerima terbentuknya serikat pekerja Manajemen Perusahaan kembali melakukan PHK Sepihak kepada sdr.Pebri Najamudin Buluda yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Advokasi  pada tanggal 17 April 2018 dan  Sdr. Antonius pengurus PPA PPMI PT. PTCBS sebagai wakil bendahara pada tanggal 20 April 2018 dengan alasan yang sama yaitu kontrak kerja tidak di perpanjang.

Kemudian menyikapi PHK sepihak tersebut berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, melalui organisasi PPA PPMI PT. PTCBS melayangkan beberapa surat perundingan bipartite, masing-masing diantaranya surat bipartit pada tanggal 12 Februari 2108, surat bipartite tanggal 28 Maret 2018 surat bipartite tanggal 2 April 2018 namun tidak menghasilkan kesepakatan karena manajemen Perusahaan selalu berdalih bahwa perpanjangan kontrak adalah kewenangan mutlak Perusahaan.

Karena tidak adanya itikad baik Perusahaan dengan tidak memberikan kesempatan para Serikat Pekerja menyampaikan pendapatnya dan untuk mendapatkan kepastian hukum PPA PPMI PT. PTCBS mendaftarkan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Tenaga Kerja Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 April 2018  untuk di fasilitasi dalam medisai tripartite, setelah beberapa kali melakukan pertemuan mediasi tripartite dan tidak menemukan kesepakatan maka untuk mendapatkan kepastian hukum Mediator menerbitkan anjuran dengan nomor 560/2173/BHI/DTKT tanggal 3 Juli 2018 bahwa pada intinya hubungan kerja Sdr. Abd Gapur dkk putus sejak pekerja tidak di perpanjang lagi PKWTnya dengan menganjurkan kepada Pengusaha membayar pesangon dua (2) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UUKT No 13 tahun 2003, tapi pihak PPA PPMI PT. PTCBS menolak karena tuntutan mereka meminta kepada Perusahaan untuk mempekerjakan kembali Para Pengurus dan Anggota Serikat Pekerja PPA PPMI PT. PTCBS yang telah di PHK sepihak oleh Perusahaan.

Sampai berita ini diturun Pihak LBH PPMI Kalimantan Timur masih dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Samarinda

About Post Author