25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

PT. Borneo Mitra Jaya site PT. Gandala Alam Makmur digugat PPMI di PN Samarinda

PPMI Informasi – Kaltim| Berawal dari carut marutnya sistem managemen PT. Borneo Mitra Jaya site PT. Gandala Alam Makmur, dari tidak adanya peraturan perusahaan, tidak adanya BPJS, tidak jelasnya perjanjian kerja,tidak jelasnya sistem pengupahan bahkan waktu kerja yang semrawut.

Akhirnya pada bulan Mei 2017 karyawan membentuk Serikat Pekerja / Serikat Buruh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) di perusahaan PT. BMJ, sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak karyawan dan anggota PPA PPMI PT. BMJ.

Sejak terbentuknya Serikat Pekerja PPA PPMI PT. BMJ dan Sdr. TATO terpilih sebagai Ketua Umum maka mulailah Pengurus serikat PPMI sering menghadap ke pihak managemen mempertanyakan beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan di antaranya Upah di bawah UMSK, Kepesertaan BPJS yang tidak ada, NPWP dan pungutan PPh 21 tidak ada, Upah Lembur yang tidak dibayar, Peraturan Perusahaan yang tidak ada dari semua yang telah dilakukan serikat pekerja beberapa ada yang di setujui oleh manajemen dengan membuat perjanjian bersama di Disnaker Kutai Timur.

Namun karena tidak kunjung dilaksanakannya perjanjian bersama yang telah di sepakati akhirnya PPA PPMI PT. BMJ melakukan mogok kerja beberapa hari untuk memaksa Perusahaan melaksanakan perjanjian bersama, adapun mogok kerja di sepakati berakhir dengan kesepakatan bersama yang di buat para pihak yaitu PPA PPMI PT. BMJ dan Perusahaan PT. BMJ 13 April 2018.

Namun bukannya melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama, Pihak Perusahaan malah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 26 April 2018 dengan alasan Tidak Pernah Masuk Bekerja. Karena PHK yang dilakukan Perusahaan tidak berdasar karena Sdr. Tato di perintahkan untuk standbye di mess karena alat atau unit yang dioperasikan mengalami kerusakan dan sedang dalam perbaikan maka Serikat Pekerja melayangkan permintaan perundingan bipartit masing-masing pada tanggal 27 april 2018 dan pada tanggal 30 april 2018 untuk memperjelas dan menanyakan tentang PHK sepihak yang Perusahaan lakukan.

Namun pada tanggal perundingan yang sudah di tetapkan tersebut pihak Pengusaha menolak untuk melakukan pertemuan bipartit, sampai akhirnya permasalahan PHK tersebut di Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Timur. Karena tidak menemui titik temu akhirnya LBH PPMI Kaltim mendaftarkan Kasus ini ke PHI PN Samarinda. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak Sdr. Tato sebagai Ketua PPA PPMI PT. BMJ yang telah terdzolimi oleh Manajemen, kami akan menuntut agar Ketua PPA PPMI PT. BMJ dipekerjakan kembali dan Perusahaan wajib membayarkan upah proses sejak tanggal Anjuran Disnaker Kutai Timur diterbitkan, kata selamat LBH PPMI yang mendampingi Sdr. Tato Ketua PPA PPMI PT. BMJ di PN Samarinda

Undang – undang No. 13 Tahun 2003
Pasal 151 ayat (3)
Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial;


Pasal 155 ayat (3)
Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.)

About Post Author