26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Aliansi Anak Bangsa (AAB) : Polri Wajib SP3 Kasus Dugaan Makar Terhadap Dr.H. Eggi Sudjana, Sh. M.Si. Demi Hak Kepastian Hukum

Media Informasi – Jakarta |Aliansi Anak Bangsa perlu mengomentari kasus makar yang menggantung tanpa kepastian hukum. Mengacu pada Konstitusi UUD 1945, bahwa Setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum  dan perlakuan yang sama terhadap proses hukum tanpa ada diskriminisasi, dalam menjalankan fungsi pemerintahan terutama dari lembaga Yudikatif harus memegang teguh prinsip tersebut sebagai fungsi penegakan hukum.

Banyaknya kasus dugaan tindak pidana makar pada saat pemilu 2019 lalu menyisakan pertanyaan dan kejanggalan dalam sejarah penegakam hukum. Kita lihat secara nyata dalam perjalanan sejarah pasal tersebut dipakai pada zaman orde baru untuk lawan politik yang melakukan kritik dan menyuarakan perlawanan ketidakpuasan atas kebijakan penguasa.

Tersangka atas tindak pidana makar yang sempat menjadi perbincangan adalah Dr. H. Eggi Sudjana. SH.M.Si, dimana telah dilakukan penahanan atas dirinya dan telah dilakukan perpanjangan dan saat ini mendapatkan penangguhan penahanan atas dugaan tindak pidana tersebut. Dimana dalam proses penangguhan penahanan tersebut diketahui melalui tokoh partai politik Gerindra Sufmi Dasco.

Dr. H.Eggi Sudjana.SH.M.Si, saat ini telah berada di luar tahanan lebih dari 3  bulan dan dengan beliau berada di luar ( fakta dan realita ) tidak pernah terjadi tindak pidana menggulingkan pemerintahan yang sah. Secara hukum dugaan perbuatan tersebut sebenarnya tidak pernah ada, karena selama ini perbuatan yang dituduhkan terhadap dirinya dan tersangka lain tersebut adalah merupakan hak masyarakat / warga negara untuk menyuarakan pendapat dimuka umum sebagaimana dijamin oleh Konstitusi. Bahwa  kita harus dapat membedakan yang mana menyuarakan pendapat di muka umum vide. UU. No.9 Tahun 1998 yang merujuk  Jo. Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 UUD. 1945 dengan tindak pidana makar yg diatur dlm pasal 104 sd 107 KUHP .

Menyuarakan pendapat di muka umum diatur dalam pasal 27-28 UUD 1945 sedangkan pasal tindak pidana makar diatur dalam pasal 104,106,107 KUHP dimana pasal dalam KUHP tersebut ada dan dibuat pada zaman belanda, sehingga jika pemerintah dalam hal ini Polri ingin menerapkan pasal Makar tersebut haruslah berhati-hati dan jangan sembarang menerapkan, karena jika salah menerapkan seperti ini maka telah terjadi kemunduran hukum ke masa orde baru dan bahkan mundur ke masa penjajaahan colonial belanda, dimana pasal tersebut digunakan untuk membasmi Rakyat yg melawan Penjajah atau lawan politiknya. Bahwa dengan telah ditangguhkannya penahanan terhadap Dr. H. Eggi Sudjana.SH.M.Si dan tersangka lainnya dan telah TERBUKTI TTIDAK ADANYA tindak pidana makar tersebut  sebagaimana yang dituduhkan pada nya , maka demi hak atas kepastian hukum warga negara dan persamaan hak dimata hukum maka SUDAH SEPATUTNYA POLRI menerbitkan SP3 terhadap DR. H. Eggi Sudjana .SH.M.Si dan tersangka lainnya atas dugaan tindak pidana Makar, terlebih saat diduga dilakukannya adalah saat pemilu pilpres, bila benarpun secara hukum diri  Eggi Sudjana, tak terlepas dinamika politik selaku anggota tim sukses pemenangan Capres No. 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Faktanya saat ini telah terpilih Jokowi dan Ma’ruf Amin Capres dan Cawapres No.1 dan nyata Tgl 20 Oktober 2019 telah dilantik dengan suasana aman dan tentram. Andaipun peristiwa yang dituduhkan ingin dikaitkan dengan sikon pemilu maka berhubungan erat dengan tupoksi Bawaslu. Jawabannya adalah ; kewenangan daripada Bawaslu terhadap penyelenggaraan pemilu terkait khusus pribadi Eggi Sudjana telah kedaluwarsa oleh karena undang – undang , dengan demikian secara logika Hukumnya Polri SEGERA SP3 kan  Dr.H.EGGI SUDJANA .SH.M.Si.

Oleh : Sekretaris AAB Arvid Saktyo, SH.MKN.

About Post Author