25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Draft RUU Omnibus Law mengambang..? Serikat Pekerja/Buruh akan Terus Melakukan Penolakan..!!

PPMI Informasi |Berbagai Serikat buruh masih terus gencar menyuarakan penolakan rencana pemerintah menerbitkan Omnibus Law. Mereka mengancam akan melakukan aksi unjukrasa dan gugatan jika aturan omnibus law tentang ketenagakerjaan diberlakukan. Adapun dua gugatan yang akan dilakukan yakni judicial review ke Makamah Konstitusi dan citizen law suit atau gugatan warga negara ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. serta meminta DPR RI melakukan kajian-kajian yang mendalam dengan melibatkan serikat pekerja terkait dengan keuntungan dan kekurangan dari aturan tersebut Apalagi merugikan kaum buruh sebagai salah satu Pilar Penggerak Ekonomi Bangsa Indonesia yang berazaskan PANCASILA. Apabila aturan tersebut merugikan rakyat dan tetap dipaksakan pemerintah dan legislatif, maka serikat pekerja/buruh di seluruh Indonesia akan melakukan Aksi-aksi perlawanan yang massif tentunya ini sangat mengganggu iklim investasi dan Hubungan Industrial di Indonesia

Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo optimistis Rancangan Undang-undang omnibus law akan mampu rampung dalam kurun waktu 100 hari. Hal ini berdasarkan target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta RUU tersebut untuk segera diselesaikan. Firman mengklaim saat ini telah ada kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) mengenai adanya omnibus law sehingga akan mempercepat pembahasan RUU tersebut. Selain itu, dari 11 kluster yang diusulkan hanya ada satu kluster yang bermasalah yakni kluster ketenagakerjaan.

Anehnya sampai saat ini belum ada satupun Pihak atau Lembaga yang mau bertanggungjawab atas Draft Konsep RUU Omnibus Law ini yang banyak beredar di media sosial, tentunya ini sangat membingungkan publik. Seharusnya Komisi IX DPR RI atau Kemenkumham yang mewakili Pemerintah segera merelease Draft RUU Omnibus Law ini kepada Publik sebagai bentuk transparansi sehingga dapat menjadi bahan didiskusikan (FGD)  atau dimusyawarahkan bersama antara Legislatif, Eksekutif dan Perwakilan masyarakat melalui Ormas atau Serikat Pekerja yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan solusi yang Pas serta tidak menimbulkan kegaduhan Baru di republic ini, Tegas Charma Afrianto, SE, Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPP PPMI saat ditemui oleh PPMI Media Center di Rapat Panpel Rakornas dengan DPP PPMI di Park Hotel Jakarta (3/02/2020).

Selain itu Presiden PPMI Daeng Wahidin menegaskan bahwa “Jika draft RUU Omnibuslaw ini semakin tidak jelas keberadaan dan penanggungjawabnya lantas ujug-ujug menjadi Undang-undang yang banyak merugikan rakyat dan kaum pekerja di Indonesia maka dipastikan seluruh serikat pekerja/serikat buruh se Indonesia bersama Aliansinya akan melakukan perlawanan sampai ke basis-basis pekerja di kawasan-kawasan Industri, jadi mohon kepada Bpk. Jokowi untuk bijak menyikapi persoalan serius ini”, tegasnya

About Post Author