30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

DPP PPMI : Tolak Kriminalisasi Aktivis.. !!!

PPMI Informasi – Palembang, (5/02/20) | Menjadi aktivis, apalagi aktivis pembela hak rakyat, seringkali harus  berhadapan dengan aparat penegak hukum. Para pejuang pembela hak rakyat itu tidak lepas dari hadapan ancaman kriminalisasi hal ini dialami juga oleh Sdr. Rubi Indiarta salah satu aktivis yang menyuarakan hak dan kepentingan masyarakat di Sumatera selatan.

Ketua Umum DPW PPMI Sumsel Charma Afrianto.SE, “ Kami mengutuk keras kriminalisasi aktivis sumsel Bung Rubi Indiarta yang juga sebagai Salah satu Anggota Dewan Penasehat DPW PPMI Sumsel, kami akan Instruksikan kepada seluruh anggota PPMI Sumsel untuk ikut Aksi Solidaritas bersama seluruh elemen Aktivis Sumsel Bersatu dan Aktivis Lintas Generasi di Mapolda Sumsel pada tanggal 7 Februari yang akan datang”, Ujarnya berapi-api

Ditempat terpisah Nur Lapong, SH dari LBH ForJis yg juga salah satu Dewan Pendiri PPMI menyatakan bahwa Indonesia saat ini darurat kriminalisasi, semakin hari semakin banyak Aktivis yang dikriminalisasi diseluruh wilayah Indonesia yang berjuang untuk kepentingan rakyat, seakan-akan pemerintah saat ini ingin mengebiri kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan mematikan langkah-langkah advokasi rakyat, lagi-lagi ini adalah kemunduran dalam demokrasi Indonesia, kami ikut bersolidaritas dan berempati kepada kasus kriminalisasi Sdr. Rubi Indiarta yang dilaporkan oleh oknum di Mapolda Sumsel, Ucapnya.

Ditemui di Markas Komando DPP PPMI di Jakarta Timur, Presiden PPMI Daeng Wahidin mengatakan Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk konsisten atas pernyataannya yang menyatakan ia tetap akan menjaga demokrasi, dengan memerintahkan Kapolri agar kepolisian menghentikan semua bentuk kriminalisasi yang sering dialamatkan kepada para Aktivis pro rakyat. Pemerintah harus menghentikan cara-cara yang represif kepada mahasiswa, pelajar, Ormas, LSM, Serikat Pekerja dan warga lainnya yang berdemonstrasi di sejumlah daerah belakangan ini yang menuntut hak-hak normativ rakyat yang dilanggar oleh Kaum Pemodal dan Pemerintah seperti Kasus kriminalisasi Bang Eggi Sudjana dan Bung Rubi Indiarta.

Bentuk kriminalisasi seperti yang terjadi pada Bung Rubi Indiarta dan Bang Eggi Sudjana serta aktivis-aktivis lainnya harus segera diakhiri. Jika tidak ada tindakan tegas dari Presiden Jokowi maka itu dapat diartikan oleh masyarakat luas bahwa Presiden ikut membiarkan terjadinya pelanggaran HAM. Begitu juga dengan Komnas HAM, Ombudsman RI dan Propam Mabes Polri juga harus proaktif untuk memeriksa penyidik Polda guna menelusuri dugaan terjadinya pelanggaran HAM dan menyimpulkan apakah telah ada kepatuhan untuk menghormati HAM dan kaidah-kaidah administrasi dalam Penanganan kasus kriminalisasi terhadap para aktivis yang dikriminalisasi seperti Bang Eggi Sudjana dan Sdr. Rubi Indiarta, Tegasnya

selain itu Eno Kurniawan sebagai tokoh pemuda Kabupaten Banyuasin menjelaskan, dirinya yang tergabung pada presidium Aktivis Lintas Generasi Sumatera Selatan, mengutuk keras adanya dugaan kriminalisasi terhadap aktivis yang menyuarakan hak dan kepentingan masyarakat di Sumatera selatan. Kriminalisasi yang dialami para aktivis seperti intimidasi, kekerasan yang berkedok kriminal dengan pelaku orang tak dikenal, pembajakan akun media sosial atau telepon genggam, upaya kriminalisasi yang dipaksakan terhadap pembela hak rakyat.

“Kami  juga yang tergabung dalam Presidium Aktivis Lintas Generasi akan ikut bergabung dengan organisasi lain dan mendukung penuh dalam aksi damai, untuk melakukan unjuk rasa tolak kriminalisasi terhadap aktivis di depan Mapolda Sumsel pada jum’at (07/02/2020) mendatang,” kata Eno Kurniawan salah satu Presidium ALG dan didampingi oleh Sekretaris Presidium ALG  Johannes Firano (Joe) dengan lantang dan tegas.

Sementara kuasa hukum dari Aktivis Lintas Generasi Jilun SH, mengatakan juga dengan tegas akan ikut bergabung dengan kuasa hukum lainnya untuk melakukan pembelaan terhadap aktivis yang di kriminalisasi. “Ini tugas mulia bagi advokad untuk melakukan pembelaan terhadap aktivis yang di kriminalisasi, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di negara republik Indonesia ini,” ungkapnya.

“AKTIVIS LINTAS GENERASI (ALG) SUMSEL TOLAK KRIMINALISASI TERHADAP AKTIVIS”.

About Post Author