04/07/2020

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

PPMI Informasi – Jakarta | Menghadiri undangan Kementerian Tenaga Kerja (07/02/2020) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mendengarkan masukan dan aspirasi dari DPP PPMI terkait isu terhangat ketenagakerjaan yaitu Ombibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sejauh ini masih menimbulkan kontroversi bahkan kegaduhan di kalangan serikat pekerja, hal ini diluruskan oleh Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Hubungan Industrial  Drs. Aswansyah mengatakan bahwa sampai saat ini kementrian ketenagakerjaan belum menerima draft RUU Omnibus Law dari Instansi terkait lainnya selain itu Surat Presiden (Surpres) dan draf mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Ketenagakerjaan belum ada jadi dapat dipastikan sampai saat ini belum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Dengan demikian, nantinya RUU ini belum dapat dibahas oleh DPR RI, Ujarnya

Satu regulasi baru dibentuk sekaligus menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku. Konsep ini bisa saja hanya menggantikan beberapa pasal di satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain. Sekjend DPP PPMI Drs. Zulkhair, MM mengatakan bahwa jika hanya dengan alasan ingin memudahkan investasi maka sebaiknya Draft RUU Khusus Ketenagakerjaan ditiadakan saja, pemerintah tidak perlu terlalu mengakomodir kepentingan Apindo dengan mengabaikan Kepentingan Serikat Pekerja inilah yang menjadi biang kegaduhan selama ini, Ucap Bang Zulkhair dihadapan media.

Ketua Bidang DPW PPMI Jabar DK. Arief Kusnadi yang juga merangkap sebagai Ketua Umum DPC PPMI Kab. Bogor mengungkapkan bahwa kondisi dan situasi hubungan industrial di Kabupaten bogor makin hari makin memanas karena Isu RUU CILAKA ini, maka dari itu kami minta kepada Menaker agar lebih transparan dalam hal sosialisasi masalah ini agar tidak terjadi simpang siur pemberitaan mengenai RUU Omnibus Law Cilaka ini, Tegasnya

Selain itu Ketua Umum DPW PPMI Sulawesi Tenggara  M. Bakrie A. Rahman yang ikut dalam Audiens dengan Kemenaker mengingatkan kepada Menaker bahwa jangan sampai RUU Omnibuslaw ini merugikan pekerja, untuk membangun hubungan industrial yang harmonis maka pemerintah pusat harus memperhatikan aspirasi kami di daerah yang harus mengedepankan Tenaga Kerja Lokal daripada Tenaga Kerja Asing dalam setiap rekruitmen karyawan yang mana di daerah Sultra saat ini lagi marak pembangunan Industrial Smelter Nikel, PPMI sebagai wadah perjuangan untuk mengadvokasi Pekerja lokal tersebut yang ada di Sultra,  Kata Bung Bakrie

Wasekjend Bidang Advokasi DPP PPMI yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPW PPMI Jawa barat Lili Hambali mengungkapkan Bukan hanya persoalan Omnibus Law DPP PPMI sampaikan tetapi beragam permasalahan ketenagakerjaan, Advokasi Kriminalisasi Pengurus Serikat pekerja dan Kondisi Ribuan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Malaysia dan Saudi Arabia yang harus segera dipulangkan ke Indonesia, tegasnya.

Selain itu dalam kesempatan ini DPP PPMI mengundang Menaker dan Tim Teknisnya untuk menghadiri Milad PPMI ke 22 dan Rakornas PPMI Tanggal 3 Maret 2020 yang akan diselenggarakan di Palembang bulan depan