29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Potret Buram BPJS Kesehatan, Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Di Era Otonomi Daerah

  1. SEJARAH SINGKAT JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA.

Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (universal health insurance) yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat.

Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil beserta anggota keluarganya saja. Namun Siwabessy yakin suatu hari nanti, klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh warga bangsa ini. Pada 1968, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya.


Selang beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya. Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes Komersial.  Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.


PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum tercover oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. Hingga saat itu, ada lebih dari 200 kabupaten/kota atau 6,4 juta jiwa yang telah menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (Persero). Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan diatur dalam Pasal 57 ketentuan peralihan, dengan harapan negara hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.

2. DASAR HUKUM .
a. Mukaddimah UUD 1945 Alinea Ke 4 : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
b. Pasal 9 UUD 1945 Janji Presiden dan Wakil Presiden : “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.
c. Pasal 28H UUD 1945 :
ayat 1 : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
ayat 2 : Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
ayat 3 : Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
d. Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
e. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
f. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

3. PERMASALAHAN BPJS.
BPJS Kesehatan sepertinya tidak sepi dari masalah. Selain daripada tumpah tindih aturan dan tidak sinkronnya kebijakan Pusat dan daerah, tingginya korupsi dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya. Belum selesai keluhan masyarakat tentang kenaikan iuran BPJS  dan masalah pelayananan yang sudah seperti benang kusut yang tidak terselesaikan sampai hari ini terkait masalah yang berhubungan dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan masyarakat dibebankan iuran wajib BPJS yang cukup besar. Sudah banyak pengakuan peserta BPJS mengaku kalau BPJS Kesehatan telah berulang kali memberikan pelayanan buruk dan mempersulit peserta bpjs untuk mendapatkan akses yang optimal semakin menambah Kompleksitas persoalaan BPJS ini. Kinerja BPJS sendiri saat ini dianggap sangat mengkhawatirkan. Bila tidak segera diperbaiki, popularitas BPJS Kesehatan sendiri bisa rusak dalam beberapa tahun ke depan. Tentunya hal ini keluar dari cita-cita luhur dibentuknya BPJS yang seharusnya menjadi satu-satunya tempat masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Dari sekian banyak problematika BPJS Kesehatan ada beberapa kekurangan BPJS Kesehatan yang masih dirasakan masyarakat yang paling urgent saat ini antara lain :

a. KENAIKAN IURAN BPJS
Dalam menjalankan manajerial BPJS ini pemerintah sepertinya hanya memiliki solusi menaikkan iuran kepesertaan yang notabene membebani masyarakat kecil tanpa adanya perbaikan pelayanan dan hal-hal lain yang dapat memudahkankan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019. Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) tersebut untuk seluruh segmen peserta BPJS, termasuk peserta mandiri. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU)/Peserta Mandiri Kelas 3 naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Kemudian, Kelas 2 naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa. Selanjutnya, Kelas 1 naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa. Dengan menaikkan Iuran BPJS apakah pelayanan BPJS menjadi lebih baik..?

b. Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang Tersedia Belum Sebanding Faskes yang ditawarkan kepada pasien ada dua, yaitu Faskes I dan Faskes II. Pasien hanya diperbolehkan untuk memilih satu dari tiap-tiap Faskes sesuai dengan wilayah pasien tinggal. Satu Faskes I dan satu Faskes II. Kondisi ini tentu saja merugikan. Sebab kalau Faskes I yang berada di wilayah pasien tinggal tidak memuaskan, pasien tidak bisa berobat di Faskes I lainnya, kecuali mengurus kepindahan Faskes. Lokasi Faskes juga dapat menimbulkan masalah baru. Bayangkan saja jika jarak lokasi Faskes dengan lokasi tempat tinggal pasien sangat jauh, hal ini tentu saja akan memakan waktu berjam-jam. Akibatnya, pasien bisa mendapatkan pelayanan yang tidak memuaskan.

c. Jumlah Faskes Rekanan yang Belum Maksimal
Pasien hanya diperbolehkan untuk mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit yang dirujuk pihak BPJS Kesehatan. Bila rumah sakit tersebut tidak bekerja sama dengan BPJS, pasien yang mau berobat akan ditolak. Mau tidak mau pasien harus berusaha mencari daftar rumah sakit rekanan demi mendapat pelayanan rumah sakit yang cepat dan memuaskan.

d. Pemberlakuan Rujukan Berjenjang Kendala terakhir yang paling sering dialami pasien adalah kesulitan untuk mengajukan rujukan ke rumah sakit. Sistem yang diberlakukan BPJS Kesehatan adalah sistem rujukan jenjang tertentu. Pasien yang ingin menikmati fasilitas kesehatan dari rumah sakit harus mendapat surat rujukan terlebih dahulu dari Fasilitas Kesehatan I (Faskes I), seperti puskesmas, dokter keluarga, dan klinik BPJS. Surat rujukan tersebut mendapat pengecualian untuk pasien yang sedang dalam kondisi gawat darurat.

e. Diskriminasi Pelayanan oleh FASKES mitra BPJS Akhir – akhir ini banyak kita saksikan kejadian-kejadian yang mengharukan sekaligus menyedihkan  baik di medsos maupun stasiun TV tentang kejadian-kejadian yang memilukan Warga masyarakat yang terpaksa membawa pulang keluarganya yang menjadi pasien di rumah sakit karena tidak ditanggung oleh BPJS atau Pemda setempat baik Provinsi/Kota/Kabupaten kejadian ini semakin hari semakin banyak terjadi, setelah ramai di stasiun TV dan viral di medsos barulah kemudian Instansi/pejabat terkait segera melakukan tindakan evakuasi terhadap korban agar tidak disalahkan public dalam menjalankan tugas sebagai Abdi Negara sekaligus pencitraan apalagi jika mendekati Pemilihan Umum, dapat disaksikan bahwa lemahnya control aparatur Negara terhadap masyarakatnya sehingga diperlukan media social dan stasiun televisi untuk memberitakan hal-hal seperti ini. Hal ini tentunya bentuk diskriminasi pelayanan kesehatan baik dari penyelenggara maupun pemerintah yang perlu diawasi oleh seluruh rakyat Indonesia demi mewujudkan terpenuhinya hak-hak kesehatan warga Negara Indonesia yang telah dijamin oleh Undang-undang.

f. Pelitnya Anggaran Pemerintah Bahwa dalam memperbaiki Pelayanan BPJS untuk kepastian mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh Rakyat Indonesia haruslah didukung oleh semua pihak termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi/Kota/Kabupaten tapi disayangkan masih banyak kepala-kepala daerah dan pejabat-pejabat terkait belum paham fungsi jabatan mereka dalam menciptakan pelayanan kesehatan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang diamanahkan oleh undang-undang, masih banyak Pemerintah Daerah tidak melaksanakan tanggung jawab pemerintah seperti  yang diatur dalam Pasal 14 sd Pasal 20 serta belum memaksimalkan Anggaran Kesehatan di daerah masing-masing padahal Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 sudah bahwa alokasi APBN minimal 5% dan APBD minimal 10% di luar gaji pegawai, tentunya hal ini dapat membantu BPJS dalam membayar tagihan-tagihan Rumah Sakit yang gagal bayar yang jumlahnya trilyunan rupiah setiap tahun yang mengakibatkan amburadulnya pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS, selain itu Pemda gagal paham terkait prinsip-prinsip BPJS dibangun atas asas gotong royong dalam mewujudkan hak-hak kesehatan setiap warga Negara dengan mengutamakan program-program kesehatan saat berkampanye yang seharusnya dan sudah menjadi tupoksi BPJS Kesehatan. Maka dari itu perlunya setiap elemen masyarakat yang peduli dengan hak-hak kesehatan masyarakat untuk dapat ikut serta melakukan pengawasan di wilayah dan daerah masing-masing terhadap penetapan besaran anggaran untuk pelayanan kesehatan demi terpenuhinya hak-hak kesehatan masyarakat sesuai dengan amanah undang-undang

4. SANKSI PIDANA.
Sebagai alat kontrol masyarakat agar dapat ikut membantu masyarakat merebut hak-hak kesehatannya yang sering diabaikan oleh penyelenggara dan aparat pemerintah, diharapkan masyarakat dapat memberanikan diri melakukan gugatan atau laporan pidana kepada instansti terkait berikut Sanksi-sanksi Pidana yang perlu diketahui oleh masyarakat :

  1. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 190
  2. Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 54 dan Pasal 55

Terkait carut marutnya pelayanan BPJS Kesehatan, kedepan kita perlu melibatkan komponen-komponen masyarakat lebih luas dan massif lagi untuk terus dapat mengawasi pelaksanaannya demi terwujudnya hak-hak kesehatan warga Negara Indonesia seperti yang diamanahkan oleh undang-undang. Sehingga semakin pentingnya membangun aliansi-aliansi lintas organisasi ditengah rakyat dalam mengedukasi rakyat, membangun kesadaran rakyat dan mengorganisir perjuangan kepentingan-kepentingan rakyat demi muwujudkan amanah Konstitusi Negara kesatuan Republik Indonesia.


Jakarta, 11 Februari 2020
Daeng Wahidin
Presiden PPMI Periode 2017 – 2022 M

About Post Author