25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Draft RUU Omnibus Law Cipker, Menuai Protes keras dari para Aktivis Serikat Pekerja/Buruh

Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja pada DPR siang kemarin melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menkumham Yasonna Laoly, Menaker Ida Fauziah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Wamenkeu Suahasil Nazara. “Tujuan kami menyerahkan surpres, draf, dan naskah akdemik. Jadi semuanya sudah dilengkapi. Tadi kami menyerahkan dokumennya judulnya cipta kerja, singkatannya ciptaker. Arahan ketua DPR jangan dipelesetin,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. “Cipker singkatannya bukan Cilaka,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/2/2020). Omnibus Law Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang akan dibahas dengan 7 komisi terkait.

Ditempat yang terpisah, dalam FGD yang diselenggarakan oleh Institut Hubungan Industrial Indonesia (IHII) di Hotel Permata – Bogor – Jawa barat dari tanggal 12 – 13 Feb 2020 yang dihadiri para aktivis SP/SB tingkat nasional merespon negativ draft RUU Cipker tersebut karena setelah kami kroscek ternyata banyak pasal-pasal yang selama ini melindungi hak-hak normativ pekerja justru banyak dihapuskan oleh pemerintah jika Pemerintah Jokowi – Ma’ruf pro rakyat seperti janji-janji beliau saat kampanye Pilpres kemarin seharusnya putusan-putusan MK yang dihasilkan melalui JR UU 13/2003 diakomodir dalam RUU Cipker ini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dikalangan pekerja dan serikat pekerja, kata Bung Saiful.

Selain itu UMK dan UMSK juga dihilangkan hanya menyisakan UMP yang besaran kenaikannya berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi nasional saja, ini lebih parah dari PP78 yang selama ini diprotes keras oleh kawan-kawan serikat buruh, masa iya bangsa ini terus menerus hanya diributkan masalah Upah Minimum setiap tahun harusnya pemerintah lebih kreatif mencari solusi demi peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia, tegas Saut Aritonang

RUU Omnibus Law cipta kerja ini yang seharusnya lebih melindungi pekerja Indonesia demi kenyamanan dan keamanan investasi di Indonesia justru lebih memasgulkan hak-hak normative pekerja yang seharusnya menjadi

tanggungjawab pemerintah sesuai dengan amanah UUD 1945, jika RUU Cipker ini ditetapkan menjadi UU sesuai dengan draft RUU Cipker tersebut maka Pemerintahan Jokowi – maruf dapat digugat oleh rakyat karena telah melanggar amanah UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang jelas tertulis di Mukaddimah UUD 1945 selain itu juga Jokowi-Ma’ruf melanggar Pasal 9 UUD 1945 tentang Sumpah Presiden dan Wakil Presiden RI, Ucap Daeng Wahidin Presiden PPMI yang diundang dalam acara FGD tersebut.

Dalam mengantisipasi nasib pekerja kedepan dengan adanya Draft RUU Omnibus Law Cipker ini yang isinya sama dengan merevisi UU 13 Tahun 2003 apalagi isinya sangat merugikan kaum pekerja di Indonesia, kami harapkan Pemerintah Jokowi-Ma’ruf untuk tidak memaksakan ini menjadi Undang-undang karena akan memicu perlawanan SP/SB se Indonesia. Bisa jadi mogok nasional akan terjadi jika RUU ini menjadi UU, pesan Bung Widadi Wakil dari FSPKEP KSPI.

Dalam FGD ini akhirnya melahirkan beberapa rekomendasi terkait Masalah Pengupahan, PHK, Hubungan Kerja dan Tenaga Kerja Asing yang akan segera kita kirimkan kepada Presiden Jokowi untuk dipertimbangkan demi kesejahteraan pekerja di Indonesia dan atas nama IHII kami ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semua dalam acara FGD ini, kata Timboel Siregar mewakili pengurus INHI dalam acara penutupan FGD ini.

About Post Author