26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Bela Warga Labi-Labi Gabungan Aliansi FPAMMP akan Menginap di Kantor Walikota Palembang

Koordinator FPAMMP, Dedek Chaniago mengungkapkan dalam upaya advokasi terhadap tanah masyarakat ini, FPAMMP akan melakukan beberapa upaya untuk memperjuangkan tanah dan lahan masyarakat

Dijelaskan Dedek, pihak PT Timur Jaya Grup telah melawan Perintah Presiden berdasarkan reforma agraria dan UU No. 5 Tahun 60 Pasal 20.

“Tanah tersebut sudah di kelola masyarakat di sana sejak turun menurun kenapa bawa sajam di kebun di tangkap. Mereka melanggar pancasila, sila ke lima,” ungkapnya saat konferensi pers di Kopi Kita Senin (17/2). yang di hadiri beberapa aktivis FPAMMP Dedek Chaniago, Rubi Indiarta, Ruben Alkatiri, Yan Coga, Charma Apriyanto, Febri Zulian, Finny, Reno, Rosdiana, Umar, Ruben Alkatiri, Eddy

Lebih lanjut, Dedek mengatakan bahwa FPAMMP akan terus dan tetap melakukan perlawanan secara konstitusi. “Kami akan menyiapkan pengacara 20 orang yang siap mendampingi kasus sengketa permasalahan ini,” jelasnya

Sementara itu, salah satu aktivis Sumsel Bersatu (ASB), Rubi Indiarta mengutarakan bahwa di daerah Labi-Labi ada sekitar 32 haktare lahan tanah dan pihaknya menyatakan perang untuk rakyat di Sumatera Selatan. “Kedepan akan ada aksi demo di walikota dan akan mengadakan demo di propam Polda,” ungkapnya

Dirinya juga akan meminta Walikota untuk membuat tim dan meminta walikota memecat camat Alang alang lebar dan akan mengadakan aksi tidur disana kantor walikota. “Kami akan tidur disana jika tidak selesai,”katanya

Ketua Garda Api, Yan Hariranto biasa dipanggil Yan Coga menyampaikan bahwa ada 38 organ yang tergabung di perjuangan ini dan siap melawan oknum yang diduga ada bermain dipermasalahan ini. Dari awal pihaknya mendampingi kasus ini faktanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang mengatakan tidak pernah mengeluarkan sertifikat di lahan tersebut.

“BPN tidak akan mengeluarkan sertifikat sampai detik ini belum ada sertifikat PT atau perorangan. Kenapa ada penggusuran dan penangkapan, sampai detik ini yang ditangkap tidak bisa melihat dan dijenguk, ini jelas pelanggaran HAM dan melanggar Peraturan Kapolri” tambahnya

Sementara itu, Ketua PPMI Susmel, Carma Apriyanto menyampaikan dalam penilaiannya disini ada status quo yang lagi ditangani pihak BPN Kota Palembang. “Warga dan pihak PT masih bersilang sengketa dalam status qou. Kenapa digusur dari depan sampai belakang, ini benar-benar sebuah bentuk penindasan kepada rakyat, kami bersama Masyarakat Sumsel akan melakukan perlawanan rakyat sampai permasalahan ini dimenangkan oleh rakyat ” ujarnya

Ia menyebutkan bahwa pihak BPN waktu hendak mengukur disuruh pulang oleh pihak kepolisian dari Polrestabes Palembang. “Kami akan terus melawan, kami akan melakukan aksi unjuk rasa ke BPN, mereka akan mengundang kami untuk menyampaikan hasil rapat. Kami di adukan ke Polisi atas tuduhan mafia tanah,” ungkapnya

Direktur Eksekutif Laskar Pamuda Sumsel Bersatu (LPSB) Febri Zulian mengatakan bahwa pihaknya akan ikut serta bersolidaritas dalam gerakan bela aktivis dan rakyat Labi-Labi yang di duga di kriminalisasi dalam memperjuangkan hak rakyat sesuai dengan UU reforma agraria bersama warga Labi-Labi

PERS RELEASE
FRONT PERJUANGAN AKTIVIS DAN MASYARAKAT MELAWAN PENGGUSURAN


“MEREKA MENCEDRAI SEMANGAT UNTUK MEWUJUDKAN REFORMA AGRARIA DAN MELAWAN KONSTITUSI (PANCASILA SILA KE 5, UUD 1945 PASAL 33, UU PA.51960 PASAL 6, 9, 20, TAP MPR NO.9 2001, NAWACITA, PP.86 thn 2018) SERTA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA” . Tanah masyarakat 400 KK di daerah Labi-labi dan Taman Murni Kelurahan Alang alang lebar Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang Sumatera Selatan Seluas kurang lebih 32 Ha, digusur oleh Pihak yang mengatasnamakan Sukur dan atau nama PT. TIMURJAYA GRUP. Tanah yang memiliki sejarah panjang penempatan wilayah, mulai dari Kabupaten Musi Banyuasin , Banyuasin dan Kota Palembang. Tahun 1992 tanah yang bersengketa ini adalah tanah hutan belantara tidak ada yang mengelola (tanahterlantar) dan berada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Bahwa Pada Tahun 2002 Pemekaran Muba menjadi Banyuasi dan wilayah tanah  tersebut masuk wilayah Banyuasin  dan tetap berbentuk hutan tanpa ada yang mengelola (tanah terlantar).

Bahwa Pada Tahun 2003, mulai ada penduduk berjumlah 30 KK, mereka mulai menggarap lahan untuk penghidupan dengan berkebun dan menanam sayur.

Bahwa Pada Tahun 2005 terjadilah pemekaran wilayah menjadi Kota Madya Palembang dengan pertama kali terbentuklah RT. Yang terpilih adalah Hermanto Satar sebagai Ketua RT. Dan ditahun itu peristiwa kebakaran hutan yang luas. Pasca dari situ masyarakat mulai memperluas lahan garapan untuk kehidupan sekaligus berternak. Menurut pernyataan Ketua RT. Hermanto Satar Pada Tahun 2005 – 2012 masa ke pemimpinan  beliau, tidak ada yang klaim atau gugat soal pemilikan tanah tersebut, baik dari berbadan hukum (PT) dan perorangan.  Barulah Tahun 2018 Lurah Alang – Alang Lebar beserta aparat mendatangi warga di lahan, menjelaskan bahwa tanah yang diduduki atau dikelola masyarakat ada kepemilikan atas nama Sukur. Kemudian masyarakat meminta bukti surat kepemilikan lahan atas nama sukur tersebut, namun pihak kelurahan tidak bisa menujukkannya  dan berjanji dikemudian hari akan menunjukannya.

Bahwa pada Tanggal 22 Desember 2019, Kuasa hukum Sukur dari kantor PATRIOT HUKUM  BERSATU bernama Reza datang ke lahan untuk mengajak masyarakat bernegosiasi lahan atau ganti rugi tanah yang dikonflikkan, namun belum ada titik temu kesepakatan, sebab masyarakat mau musyawarah terlebih dahulu dan meminta waktu. Namun kemudian 3 Januari 2020 pihak atas nama Sukur malah membawa alat berat  dan menggusur lahan warga, kemudian distop oleh masyarakat, penggusuran baru  sebatas depan yaitu wilayah taman murni.

Bahwa pada Tanggal 6 januari 2020, ada mediasi dilahan kawasan taman murni yang di sengketakan pasca dari penggusuran tanggal 3 januari 2020. Dihadiri oleh BPN Kota Palembang, Aparat TNI, Kepolisian, Camat dan Lurah serta masyarakat dan pendamping. Hasilnya ada kesepakatan secara lisan antar kedua belah pihak yaitu : pihak atas nama Sukur tidak boleh beraktivitas dan masyarakat juga tidak boleh beraktivitas. Namun Fakta dilapangan pihak atas nama sukur tetap melakukan aktivitas dengan  menggusur dan memasang pagar panel di wilayah Taman Murni.

Bahwa pada Tanggal 28 Januari 2020 terjadilah mediasi yang kedua, dihadiri lagi oleh BPN Kota Palembang, Aparat TNI, Kepolisian, Camat dan Lurah serta masyarakat dan pendamping, didalam  mediasi tersebut pihak atas nama Sukur meminta kembali batas tanah, tetapi sukur tidak bisa  membuktikan titik koordinat dimana lahan tersebut. Kemudian malah mengukur lahan yang sudah mereka garap dengan cara menggusur tadi pada tanggal 3 januari 2020.

Bahwa pada Tanggal 29 januari 2020, pihak atas nama Sukur memasang Plang bertuliskan nama PT.TIMURJAYA GRUP. Tanggal 11 Febuari 2020, pihak atas nama Sukur lewat Penasehat Hukum PATRIOT HUKUM BERSATU dan atau PT.TIMUR JAYA GRUP mengirimkan/memberikan undangan kepada Camat  Alang-alang  lebar, Lurah Alang-alang  lebar, RT.22, RT.89, RT.14 dan warga setempat dengan Nomor surat : 288/SPH-PHB/2020, perihal: klarifikasi tanah (Ukur Ulang) pada tanggal 12 febuari 2020 bertempat dilahan sengketa tersebut.

Bahwa Pada pukul 09.00 Wib. Tanggal 12 Februari 2020, terjadilah pertemuan tersebut undangan dari pihak atas nama Sukur lewat Penasehat Hukum PATRIOT HUKUM BERSATU dan atau PT.TIMURJAYA GRUP dilahan warga. Tanpa diduga warga terkejut begitu banyak aparat kepolisian  dilahan tersebut dan akhirnya terjadilah penggusuran besar – besaran. Warga tidak tinggal  diam, berupaya sekuat tenaga menyetop penggusuran tersebut karena mempertahankan lahan kehidupannya. Akhirnya satu orang warga atas nama Supratman Suryadi ditangkap dan dibawa ke kantor Kepolisian Wilayah Kota Palembang.

Bahwa Pada Tanggal 14 Februari 2020, warga masyarakat demo ke kantor BPN kota palembang, menghasilkan peristiwa yang mengejutkan dan terbongkar semuanya, bahwa ternyata pihak BPN  Kota Palembang tidak pernah mengeluarkan surat sertifikat atas nama PT.TIMUR  JAYA GRUP dan tidak akan membuat sertifikat atas nama pribadi sebelum persoalan ini selesai dan akan ada pertemuan kembali atau mediasi pada tanggal 17 febuari 2020 bertempat dikantor BPN Kota Palembang, yang dituangkan dalam berita acara.

Bahwa pada Tanggal 15 Februari 2020, telah terjadi penangkapan dilahan/hutan terhadap 7 warga yang dituduhkan membawa senjata tajam berupa golok. Padahal masyarakat tersebut ingin berkebun.

Atas dasar fakta – fakta tersebut diatas, maka FRONT PERJUANGAN AKTIVIS DAN MASYARAKAT MELAWAN PENGGUSURAN akan membeitahukan dan akan melakukan langkah – langkah :

  1. Perjuangan ini membesar dan diperbesar dengan bergabungnya banyak Organisasi, Ormas dan LSM dan terbentuklah FRONT PERJUANGAN AKTIVIS DAN MASYARAKAT MELAWAN PENGGUSURAN (32 elemen dan akan bertambah lagi).
  2. 20 pengacara akan mendampingi 7 warga yang ditangkap pada tanggal 15 Febuari 2020 dan akan melakukan prapradilan serta pelaporan ke PROPAM Polda Sumsel dan Mabes Polri,
  3. Dalam waktu dekat akan mengadakan Demo/Aksi Unjuk rasa dan Menginap dikantor Walikota Palembang /DPRD Kota Palembang /Poltabes Palembang/ Polda SumSel.
  4. Akan membuat Panggung Rakyat dilahan yang disengketakan (DEBAT DAN BEDAH KASUS KONFLIK AGRARIA TAMAN MURNI LABI-LABI) AKTIVIS Versus SUKUR/ PT.TIMUR JAYA GRUP, INSTANSI TERKAIT, APARAT KEPOLISIAN DAN TNI.

Palembang, 17 Febuari 2020 M
Tertanda ;
Para Pimpinan/Perwakilan

FRONT PERJUANGAN AKTIVIS DAN MASYARAKAT MELAWAN PENGGUSURAN
(KRASS, ASB, ALG, LPSB, LIPAN, GENCAR, SCW, JAMS, NCW, AMPHIBI, LASKAR PESA, FPII, AP3 , FOREDER SUMSEL, GERCIN SUMSEL, FORMASS, LISURA, FMKS, BEM Se-Palembang, PEMUDA PEDULI PALEMBANG, MDI, KOMANDO SUMSEL, GARDA API, GPRI, PEKATIB SUMSEL, LASKAR PPMI SUMSEL, GERAKAN MAHASISWA PEMBAHARUAN AGRARIA, ALIANSI PEMUDA SUMSEL, BARAK, SERIKAT MASYARAKAT SUMSEL)

About Post Author