26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Serikat Buruh Sangat Keberatan Namanya Dicatut dalam Tim Omnibus Law

PPMI Informasi – Jakarta| Hal itu muncul setelah terbit Surat Keputusan (SK) Nomor 121 Tahun 2020 Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian lewat Surat Keterangan (SK) Nomor 121 Tahun 2020. Menuai protes keras dari SP/SB yang merasa namanya dicatut oleh pemerintah. “KSPI tidak pernah dan tidak akan masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Kemenko Perekonomian nomor 121 Tahun 2020 terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja,” Kata Said Iqbal kepada wartawan di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2/2020).

“Isi draf itu, KSPI tidak bertanggungjawab atas isi pasalnya,” sambungnya.

Ia menyatakan, pencantuman namanya tanpa izin itu jelas sangat mengecewakan. Terlebih SK tersebut dibuat pemerintah, Dicantumkan nama KSPI itu tanpa izin dan tak pernah tahu alasannya apa, Hal itu makin menjelaskan bahwa RUU dimaksud tertutup dan bertentangan dengan keterbukaan informasi serta UUD 45. Selain itu, Bung Iqbal menganggap pembentukan tim dimaksud adalah hal sia-sia lantaran draf RUU Cilaka sudah dikirimkan ke DPR RI tanpa melibatkan buruh, Itu kan jelas pemerintah enggak butuh tim. Makanya kita menolak untuk masuk ke dalam itu (tim),” jelasnya.

Selain itu Pengurus Pusat Konfederasi KASBI memberikan jawaban tertulis melalui surat resmi bernomor : 001/EKS/PP-KASBI/I/2020, pada tanggal 28 Januari 2020 ditujukan kepada Menko Bidang Perekonomian, dan menyatakan tidak hadir, dalam agenda Omnibus law Cipta Lapangan Kerja (Kluster Ketenagakerjaan). Seiring dengan posisi KASBI yang menolak segala bentuk Omnibus law RUU CILAKA tersebut, seperti pernyataan sikap KASBI pada Tanggal 11 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Nining Elitos Ketua Umum dan Sunarno Sekjend PP KASBI

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan baru mengetahui adanya tim tersebut Selasa, 11 Februari. Dia pun mempertanyakan mengapa tim tersebut baru dibentuk padahal draf omnibus law Cipta Kerja baru diserahkan kepada DPR Rabu, 12 Februari 2020. “Kami akan lihat fungsi tugas pokoknya bagaimana. Kalau kami hanya di situ untuk melegitimasi tentu kami akan ikut menolak,” kata Gani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.

Ditempat terpisah Sekjend DPP PPMI Zulkhair menyatakan dengan tegas bahwa sejak awal DPP PPMI menolak RUU Omnibus Law, melalui pernyataan SIkap DPP PPMI yang kami release ke media sejak tanggal 30 Desember 2019, apalagi setelah kami membaca draft resmi pemerintah yang telah diserahkan ke DPR RI Tanggal 12 Feb 2020 kemarin yang benar-benar RUU Cilaka, kami menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipker sangat merugikan kaum pekerja/buruh di Indonesia, DPP PPMI Menolak Keras RUU tersebut, Tegasnya

SK Kemenko Perekonomian nomor 121 Tahun 2020 terkait pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja  tertera dalam halaman 6 – 7 nama-nama SP/SB mulai dari Nomor urut : 20. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 21. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 22. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia; 23. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia; 24. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia; 25. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional; 26. Ketua Umum (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia; 27. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia; 28. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara; 29. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Anggota Unsur Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, 30. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; 31. Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia; 32. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara; 33. Presiden Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO; tercatat sebagai perwakilan SP/SB dalam perumusan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ini adalah bentuk kepanikan Kemenko Perekonomian yang sebelumnya pernah menyatakan bahwa RUU Omnibuslaw Kluster ketenagakerjaan telah mendapatkan dukungan Serikat Pekerja/Buruh, tentunya sesama serikat pekerja jangan sampai mau diadu domba oleh pemerintah yang terang-terangan sudah menghalakan segala cara bahkan sampai melanggar prinsip-prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, saat ini seluruh serikat pekerja/buruh yang revolusoiner progresif pro rakyat semuanya menolak tegas atas RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, bahkan mengancam akan melakukan aksi mogok nasional diseluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga :

http://karawangmetro.com/persaudaran-pekerja-muslim-indonesia-ppmi-tolak-omnibus-law-ketenagakerjaan/

http://www.repelita.com/pernyataan-sikap-dpp-ppmi-tolak-omnibus-law-cluster-ketenagakerjaan/ lewat @Repelita

https://spotlannews.com/2019/12/30/ketua-umum-dpp-ppmi-persaudaraan-pekerja-muslim-indonesia-tolak-omnibus-law/

About Post Author