04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Gabungan Aliansi Serikat Pekerja Dan Mahasiswa Se-Kalimantan Timur Siap Mogok Nasional Menolak RUU Cilaka..!!

Bertempat di Markas Komando DPC PPMI Kutai Timur (17/02/2020) di Jalan Sulawesi – Sangatta – Kutai Timur ramai didatangi perwakilan Mahasiswa dan Serikat Pekerja se Kalimantan Timur berkumpul dan berdiskusi dalam FGD yang diselenggarakan oleh Aliansi Mahasiswa dan Serikat Pekerja Kutai Timur (AMSK) menghasilkan beberapa point yang menjadi dasar penolakan terhadap Draft RUU Cipta Kerja yang lagi santer dibahas oleh seluruh serikat pekerja di Indonesia

Tidak adanya kepastian kerja dengan liberalisasi outsourcing dan kerja kontrak menjadikan rakyat Indonesia buruh kontrak seumur hidup tanpa batas dengan itu Pengusaha akan dengan mudah melakukan PHK sehingga rakyat menjadi sulit untuk membentuk apalagi menjadi anggota serikat pekerja ini memiliki efek domino yang sangat luar biasa dalam memberangus kebebasan berserikat dimasa yang akan datang, dengan kata lain Kaum liberalis Kapitalis ini tidak menyerang secara langsung karena terbentur oleh UU 21 Tahun 2000 di Pasal 28 Jo 42 jelas sanksi pidananya sehingga RUU Cilaka ini dirancang sedemikian rupa untuk melemahkan posisi tawar pekerja terlebih dahulu kemudian setelah benar-benar melemah baru di berangus dengan alasan PHK atau efisiensi dan berbagai macam modus lainnya seperti yang terjadi selama ini di bumi kalimantan, tegas Tabrani Yusuf Sekum DPW PPMI Kalimantan Timur dalam brainstorming FGD sekaligus sebagai moderator dalam acara FGD ini.

Selain itu Sulastri Malle salah satu Tim Advokasi DPC PPMI Kutai Timur menyatakan bahwa Dalam Draft RUU Cilaka ini ada Perubahan dalam Pasal 93 yang menghapus cuti khusus atau izin tak masuk saat haid hari pertama bagi perempuan dan  menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan/keguguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia (huruf b) Ketentuan cuti khusus atau izin lain yang dihapus adalah menjalankan kewajiban terhadap negara (huruf c); menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya (huruf d); melaksanakan tugas berserikat sesuai persetujuan pengusaha (huruf g); dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan (huruf h), RUU ini benar-benar sangat Anti Pancasila, buruh harus bersatu melakukan perlawanan jangan sampai RUU Cilaka ini menjadi UU sangat arogan, kapitalis, melanggar HAM dan tidak menghargai/menghormati hak-hak Perempuan, katanya berapi-api.

 RUU cilaka ini juga memberikan angin sorga bagi TKA buruh kasar yang tidak memiliki keterampilan berpotensi bebas masuk ke Indonesia sehingga dapat menggerus SDM kita makin mempersempit peluang kerja bagi rakyat Indonesia dan Tidak adanya kepastian pendapatan terlihat dari hilangnya upah minimum, tidak ada lagi sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, dan hilangnya pesangon maka pekerja tidak lagi mendapatkan kepastian jaminan sosial, seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kesehatan dan yang lainnya, makanya kami menolak tegas RUU Cipta Kerja Omnibus Law ini,” tegas Iwan Ruspandi Ketua Aliansi Serikat Pekerja dan Mahasiswa Kutai Timur.

Selain itu alasan wajar kaum pekerja se Indonesia menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena dengan hilangnya upah minimum, hilangnya pesangon,  outsourcing seumur hidup, karyawan kontrak seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, TKA buruh kasar unskill worker berpotensi bebas masuk ke Indonesia, hilangnya jaminan sosial, PHK dipermudah dan hilangnya sanksi pidana untuk pengusaha, ini semua merugikan pekerja dan sangat menguntung pengusaha atau Investor yang hanya mengejar keuntungan materi saja dengan mengabaikan hak-hak dasar pekerja jelas bahwa RUU ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, Tim yang merumuskan Draft RUU ini jelas Anti Pancasila sebaiknya pihak kepolisian segera menangkap mereka-mereka ini karena hanya bikin gaduh di Indonesia, jelas Nanang Guprani Ketua Umum DPC PPMI Kutai Timur

Dalam FGD ini akhirnya disepakati oleh seluruh elemen yang hadir, bilamana RUU Cipta Kerja ini tetap dipaksakan untuk disahkan menjadi UU, maka Kami akan menggelar aksi besar-besaran di Kalimantan Timur dan meminta kepada seluruh pengurus-pengurus kami ditingkat pusat untuk dapat mengawal sidang RUU ini secara terus-menerus dan memberikan update informasi terkait masalah ini ke daerah-daerah, ucap Selamat ketua Umum DPC PPMI Kota Samarinda

Oleh sebab itu kami Aliansi Serikat Pekerja dan Mahasiswa se Kalimantan Timur (ASMK) menegaskan MENOLAK KERAS DAN TEGAS RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA menjadi UU serta meminta kepada Pemerintah Jokowi – Ma’ruf untuk dapat menjalankan Amanah Konstitusi NKRI UUD 1945 khususnya Pasal 27 dan menjalankan sumpah jabatannya saat dilantik dalam sidang paripurna MPR RI menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

About Post Author