25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Ketum DPC PPMI Kab. Bogor, DK Arief Kusnadi resmi membuka FGD RUU Omnibus Law Cipta Kerja PPMI kab. Bogor

Ditempat di kantor DPC PPMI Kab. Bogor di daerah Cibinong Kab. Bogor yang dihadiri perwakilan dari PPA PPMI PT. Perfetti, PT. C&R, PT. PPLI, PT. Tato, PT. CBI, PT. Tia dan beberapa PPA lainnya mengikuti kajian dan FGD tentang Omnibus Law yang lagi marak dikritisi oleh Serikat Pekerja, Tokoh Nasional, ormas dan LSM karena draftnya dianggap sangat tidak berpihak kepada rakyat. Banyak hak – hak Dasar Masyarakat sudah diamanatkan oleh UUD 1945 dilemahkan oleh RUU Omnibuslaw ini.

Dalam FGD ini Ketua DPC PPMI Kab. Bogor DK. Arief Kusnadi menjadi moderator dalam acara FGD PPMI Bogor tentang RUU ini dan keorganisasian, acara ini yang digagas oleh PPMI bogor ini juga dihadiri oleh Ato Ketua Umum DPC PPMI Kab. Karawang yang menemani Presiden PPMI Daeng Wahidin yang didampingi Wakil Direktur LBH PPMI Andi Corawali Makmur, SH dan Lili Hambali Ketum DPW PPMI Jabar sehingga diskusi ini lebih hidup dan berjalan dengan baik karena semua peserta yang hadir angkat bicara.

kami merespon negativ draft RUU Cipker tersebut karena setelah kami kroscek ternyata banyak pasal-pasal yang selama ini melindungi hak-hak normativ pekerja justru banyak dihapuskan oleh pemerintah jika Pemerintah Jokowi – Ma’ruf pro rakyat seperti janji-janji beliau saat kampanye Pilpres kemarin seharusnya putusan-putusan MK yang dihasilkan melalui JR UU 13/2003 diakomodir dalam RUU Cipker ini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dikalangan pekerja dan serikat pekerja, kata Bung Deka dengan penuh semangat

Dalam mengantisipasi nasib pekerja kedepan dengan adanya Draft RUU Omnibus Law Cipker ini yang isinya sama dengan merevisi UU 13 Tahun 2003 apalagi isinya sangat merugikan kaum pekerja di Indonesia, kami harapkan Pemerintah Jokowi-Ma’ruf untuk tidak memaksakan ini menjadi Undang-undang karena akan memicu perlawanan SP/SB se Indonesia. Bisa jadi mogok nasional akan terjadi jika RUU ini menjadi UU, Ucap Bung ATO ketum DPC PPMI Karawang Periode 2019 – 2024 M

Selain itu UMK dan UMSK juga dihilangkan hanya menyisakan UMP yang besaran kenaikannya berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi nasional saja, ini lebih parah dari PP78 yang selama ini diprotes keras oleh kawan-kawan serikat buruh, masa iya bangsa ini terus menerus hanya diributkan masalah Upah Minimum setiap tahun harusnya pemerintah lebih kreatif mencari solusi demi peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia  selain itu Seharusnya pemerintah sejak awal mengundang keterlibatan publik, terutama kelompok masyarakat yang akan menjadi pihak terdampak, untuk memberikan masukan, tegas Andi Corawali Wadir LBH PPMI

About Post Author