30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Bpk. Ato Ketua Umum DPC PPMI Kab. Karawang, Kami Jelas menolak keras RUU Omnibus Law Cipta Kerja..!!!

PPMI Informasi | Kehadiran Omnibus Law, merupakan agenda besar untuk mengartikulasi kepentingan politik oligarkhi, keterdesakan pemerintah dalam hal pengesahan serangkaian draft Omnibus Law adalah bukti adanya kekuasaan yang melampaui otoritas negara. Negara mengalami kegalalan total, apabila ada kekuatan lain yang melampaui secara demikian, sebab akibatnya rakyat tidak akan ditempatkan sebagai subjek sekaligus tujuan dari pembangunan. Modal Ekonomi yang dimiliki oleh kelompok oligarkhi merupakan kekuatan yang mampu mendikte dan mendistorsi segala dinamika bernegara belum lagi fungsi partai politik yang membutuhkan rakyat ketika masa-masa Pileg, Pilpres dan Pilkada ketika sudah menjabat semuanya menjauh dari kepentingan rakyat. Dengan menghilangkan prinsip dasar ketenagakerjaan yaitu Jaminan Hidup Layak, Jaminan kepastian status hubungan kerja  dan Jaminan Sosial tentunya menjadi alasan yang kuat bagi kami khususnya Keluarga Besar DPC PPMI Kab. Karawang untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini dan kami akan melakukan aksi-aksi perlawanan bersama dengan rekan aliansi yang ada di Kab. Karawang, terang Bung Ato Ketua Umum DPC PPMI Kab. Karawang Periode 2019 – 2024

Pasal 59 dihapuskan ini sangat mengerikan saudaraku..!! Padahal dalam pasal inilah adalah Aturan inti dari pasal-pasal yang menyangkut status hubungan kerja dalam UU 13/2003 yang mengatur syarat kerja kontrak, batasan waktu agar tidak mudah di PHK dan menghindarkan buruh daru eksploitasi yang terus menerus. Dengan hilangnya pasal ini, bisa dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pekerja tetap sehingga makin memudahkan Pekerja di PHK oleh Pengusaha, kata Anwarudin Sekum DPC PPMI Kab. Karawang Periode 2019 – 2024 yang akrab disapa Chawink juga hobi memancing ikan ini menjelaskan kepada PPMI Media Center.

Dikutip dari pernyataan di media online Bob R Randelawe juga menjelaskan bahwa  “Agar aspek keadilan, keterwakilan, kesetaraan akses, bisa dijamin dalam omnibus law. Jadi argumen kritis diperlukan untuk penyempurnaan dan integrasi sistem. Integrasi sistem adalah syarat mutlak terjadinya optimalisasi capaian. Intinya, optimalisasi hanya bisa dicapai apabila integrasi terwujud. Tanpa itu, jangan harap tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari omnibus law terwujud.” jelasnya.

Selain itu Menurut Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi, Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyatakan tentang asas keterbukaan. Pasal itu, lanjutnya, telah ditegaskan lewat Pasal 170 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 bahwa pemerintah dan DPR harus menyebarluaskan rancangan UU sejak tahap penyusunan. Ketiadaan draf Omnibus Law RUU Ciptaker di berbagai situs resmi pemerintah dan DPR membuat ruang partisipasi publik tertutup. Padahal, menurutnya, partisipasi masyarakat merupakan hak yang dijamin dalam Pasal 96 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berangkat dari itu, Fajri mendesak Presiden Joko Widodo bersama DPR segera mempublikasikan draf Omnibus Law RUU Ciptaker melalui media elektronik, media cetak, forum tatap muka atau dialog langsung, dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Perpres No. 87/2014.

Oleh sebab itu Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang masih waras dalam logika dan dialegtika berpikirnya, jika memang masih Istiqomah membela kaum pekerja pasti akan tegas MENOLAK RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA menjadi UU karna sudah jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi NKRI UUD 1945 khususnya Pasal 27 jika dipaksakan menjadi UU maka DPR RI beserta Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin jelas melanggar sumpah jabatannya saat dilantik menjadi Pejabat Negara dan Wakil Rakyat karena tidak mampu mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

About Post Author