30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Pernyataan Sikap SP/SB Se Sumatera Utara Menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

PPMI Informasi – Sumut | Banyaknya protes dari Publik terhadap RUU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah terhadap DPR_RI mendorong DPD KSPSI Provinsi Sumatera Utara mengadakan Kegiatan Dialog Hukum Ketenagakaerjaan (Omnibus Law) dengan mengundang SP/SB yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Apindo, Akademisi, Mahasiswa dan Dinas Ketenagakerjaan dengan Pembicara Dr. Agusmida, S.H, M.Hum dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dalam Dialog Hukum Ketenagakaerjaan (Omnibus Law) yang diselenggarakan DPD KSPSI Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Februari 2020 di Hotel Grandika Medan Protes yang sangat keras datang dari SP/SB dan akedemisi. Bahkan SP/SB yang hadir pada Dialog Hukum Ketenagakerjaan tersebut mengingatkan kepada pemerintah bahwa jika RUU Cipta Kerja tersebut dipaksakan untuk diberlakukan maka SP/SB akan melakukan aksi besar-besaran dengan menurunkan segenap pekerja/ buruh yang ada di Sumatera Utara.

Lahirnya Protes keras SP/SB terhadap RUU Cipta Kerja tersebut karena :

  1. RUU Cipta kerja justru menghilangkan jaminan kepastian dan keberlangsungan kerja bagi Pekerja/ buruh.
  2. RUU Cipta Kerja memangkas hak-hak dasar Pekerja/ buruh yang telah diatur selama ini dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  3. RUU Cipta Kerja justru bertolak belakang dengan Pancasila, khususnya Sila Kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  4. RUU Cipta Kerja menghapus tindak pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hakhak buruh sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kekurangan pembayaran upah.
  5. RUU Cipta Kerja Menghapuskan UMSP, UMK dan UMSK.
  6. RUU Cipta Kerja menghilangkan Peran dan Fungsi SP/SB dan Dewan pengupahan dalam penetapan upah.
  7. RUU Cipta Kerja Mengurangi hak pekerja khususnya uang pesangon bagi Pekerja/ buruh yang ter-PHK.
  8. RUU Cipta Kerja dalam Pembuatan dan penyusunannya tidak melibatkan SP/SB yang menjadi stakeholder utama .

Penolakan SP/ SB terhadap RUU Cipta Kerja tersebut bukan tak beralasan, karena bila kita mencermati satu persatu pasal-pasal RUU Cipta Kerja khususnya terkait Klaster Ketenagakerjaan, kita akan menemukan pasal-pasal yang semakin merugikan hak-hak pekerja/ buruh, dan semakin memarjinalkan kaum pekerja/ buruh.

Terobosan pemerintah dengan metode Omnibus Law untuk menarik minat investor masuk ke Indonesia bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hak-hak pekerja/ buruh JUSTRU diarahkan pada penghilangan hak-hak masyarakat, khususnya hak-hak kaum pekerja/ buruh yang selama ini telah diatur dan dijamin dalam Undang-undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara sudah banyak kemudahan yang diberikan kepada Investor, termasuk Pengurangan dan pengampunan Pajak serta Kemudahan perijinan, disamping pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Adapun Penghilangan perlindungan dan hak-hak pekerja/ buruh dalam RUU Cipta Kerja antara lain :

  1. Penghapusan Pasal 57 ayat (2), Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 UUK dan dengan perubahan isi Pasal 66 UUK dalam RUU Cipta kerja berdampak pada Penggunaan Penggunaan tenaga kerja PKWT, Outsourching secara lisan dan penempatan pada semua jenis dan bidang kerja serta tanpa adanya batasan waktu sehingga pekerja/ buruh berstatus sebagai pekerja/ buruh PKWT atau Outsourching seumur hidup. Dan Pengusaha dapat menggunakan perusahaan alih daya/ penyedia jasa tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produk.
  2. Penambahan Pasal 61 A ayat (1) dalam RUU Cipta Kerja terkait kewajiban Pengusaha memberikan Uang Kompensasi bagi pekerja/ buruh sangat tidak memungkinkan dapat dinikmati/ didapatkan oleh pekerja/ buruh. Karena tidak ada aturan hukum atau Pasal dalam RUU Cipta Karja yang mengatur terkait batasan waktu minimum dalam PKWT dan pengaturan terkait perpanjangan dan pembaharuan PKWT. Sehingga pengusaha dapat menerapkan penggunaan PKWT per 3 bulan atau per 6 bulan untuk menghindari perhitungan masa kerja pekerja/ buruh untuk tidak mencapai masa kerja 1 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 61 A ayat (1) tersebut. Dalam Pasal 61 A ayat (2) disebutkan bahwa yang berhak menerima uang kompensasi tersebut adalah pekerja/ buruh yang perjanjian kerjanya telah berakhirnya dengan masa kerja paling sedikit 1 tahun dan pekerja/ buruh yang telah menyelesaiakn pekerjaan dalam waktu tertentu dengan masa kerjanya paling sedikit 1 tahun.
  3. Perubahan Pasal 78 UUK dalam RUU Cipta kerja terkait Penambahan Waktu kerja lembur dari 3 jam menjadi 4 jam membuka ruang bagi pengusaha mengunakan jumlah pekerja/buruh yang lebih sedikit. Sehingga perubahan penambahan waktu kerja lembur tersebut bertolak belakang dengan program pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran.
  4. Perubahan Pasal 79 UUK dalam RUU Cipta Kerja berpotensi menghilangkan Cuti Panjang karena cuti panjang dapat diberikan oleh pengusaha jika telah diatur dalam Peraturan Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
  5. Penambahan Pasal 88 B, Pasal 88 C, Pasal 88 E, Pasal 88 F, Pasal 88 G dalam RUU Cipta Kerja maka Penetapan Upah dilakukan berdasarkan Satuan waktu dan/ atau satuan hasil sesuai formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sehingga memungkinkan dilakukannya penerapan upah per jam dan upah borong.
  6. Penghapusan Pasal 89 UUK maka Penetapan upah dan menghilangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), serta menghilangkan Peran dan fungsi serikat buruh dan atau Dewan Pengupahan dalam penetapan upah, kecuali hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah (Lihat; Pasal 98 RUU Cipta Kerja).
  7. Penghapusan Pasal 90 UUK dalam RUU Cipta Kerja maka secara otomatis menghapus Sanksi Pidana bagi pengusaha yang membayar Upah dibawah UMP, UMSP, UMK, UMSK, sebagaimana yang selama ini diatur dalam Pasal 185 UUK.
  8. Penambahan Pasal 90 B dalam RUU Cipta Kerja maka Penetapan Upah bagi pekerja/ buruh yang bekerja pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil lebih kecil dari UMP.
  9. Dengan Perubahan Pasal 92 UUK dalam UU Cipta Kerja maka Penyusunan Struktur dan skala upah oleh pengusaha hanya digunakan sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan dapat dilakukan tanpa memperhatikan golongan, jabatan, masakerja, pendidikan, dan kompetensi.
  10. Perubahan Pasal 93 UUK dalam UU Cipta Kerja justru menimbulkan pemahaman yang multitafsir dan berpeluang menghilangkan hak atau upah bagi: – Pekerja/ buruh yang sedang sakit berkepanjangan. – Pekerja/ buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya. – Pekerja/ buruh perempuan yang sedang hamil, melahirkan,gugur kandungan, atau – menyusui bayinya. – Pekerja/buruh menikah, – Pekerja/ buruh menikahkan, mengkhitankan,membaptiskan anaknya. – Pekerja/ buruh yang istrinya melahirkan atau keguguran kandungan. – Pekerja/ buruh yang suami/ isteri, orangtua/ mertua atau anak atau menantu dan anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia Dengan demikian RUU Cipta Kerja berpotensi menghilangkan Cuti Haid dan Cuti melahirkan.
  11. Perubahan Pasal 95 UUK dalam RUU Cipta Kerja menghilangkan denda bagi pengusaha yang karena kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah. Dan pada saat perusahaan dinyatakan Pailit, Pembayaran Upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/ buruh dilakukan setelah pembayaran kepada para Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.
  12. Penambahan Pasal 151 A dalam RUU Cipta Kerja dan dengan diubahnya Pasal 151 UUK dan dengan dihapusnya Pasal 152 UUK memberi keleluasaan kepada Pengusaha untuk melakukan PHK tanpa adanya Penetapan PHK dari lembaga PHI. Dan PHK tersebut sah seiring dihapusnya Pasal 155 UUK.
  13. Perubahan Pasal 156 UUK dalam RUU Cipta Kerja menghilangkan kewajiban Pengusaha memberikan Uang Pengganti Hak bagi pekerja/ buruh yang di PHK, kecuali secara jelas diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Sehingga uang pesangon yang diterima oleh pekerja/ buruh yang mengalami PHK akan berkurang.
  14. Perubahan Pasal 160 UUK dalam RUU Cipta Kerja maka pengusaha tidak diwajibkan membayar upah bagi buruh yang ditahan pihak yang berwajib baik oleh pengaduan pengusaha maupun bukan atas pengaduan pengusaha.
  15. Dengan Penghapusan Pasal 161 UUK (Pelanggaran PK, PP, PKB), Pasal 162 UUK (Mengundurkan diri), Pasal 163 UUK (Perubahan status, pengabungan dan peleburan perusahaan atau perubahan kepemilikan), Pasal 164 UUK (Perusahaan tutup), Pasal 165 UUK (Pailit), Pasal 166 UUK (Meninggal dunia), Pasal 167 UUK (Pensiun), Pasal 168 UUK (Mangkir 5 hari berturut-turut) maka besaran nilai pesangon menunggu adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam tambahan Pasal 154 A RUU Cipta Kerja.
  16. Penghapusan Pasal 172 UUK maka Pekerja/ buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya maka pekerja/ tidak lagi dapat mengajukan PHK.
  17. Penghapusan Pasal 184 UUK menghapus sanksi pidana bagi Pengusaha yang tidak membayar uang pesangon, penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak bagi buruh yang di PHK karena usia pensiun yang tidak diikutkan dalam program Pensiun.
  18. Perubahan Pasal 185 UUK dalam RUU Cipta Kerja menghapus Sanksi Pidana dan atau denda bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (UUK Pasal 42 ayat 2) dan atau menghapus Sanksi Pidana dan atau denda bagi pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja asing tidak memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari Pemerintah Pusat. (RUU cipta Kerja)
  19. Perubahan Pasal 186 UUK dalam RUU Cipta Kerja menghapus Sanksi Pidana dan atau denda bagi pengusaha yang tidak memberikan perlindungan bagi tenaga kerja sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.
  20. Perubahan Pasal 187 UUK dalam RUU Cipta Kerja menghapus Sanksi Pidana dan atau denda bagi :
    – Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja yang tidak memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
    – Pemberi kerja tenaga kerja asing yang tidak menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku seiiring dihapusnya Pasal 44 UUK.
    – Pemberi kerja tenaga kerja asing yang tidak menunjuk tenaga kerja pendamping, yang tidak melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia, yang tidak memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya.
    – Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang di dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00, Pengusaha yang tidak memberikan makanan dan minuman bergizi bagi pekerja/ buruh perempuan, yang tidak menjaga kesusilaan dan keamanan selama ditempat kerja yang dipekerjakan pada pukul 23.00 sampai dengan 07.00, Pengusaha yang tidak menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
  21. Perubahan Pasal 188 UUK dalam RUU Cipta Kerja menghapus Sanksi Pidana denda bagi :
    -Lembaga pelatihan kerja swasta yang tidak memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dikabupaten/kota.
    – Pengusaha yang tidak membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) nya dibuat secara lisan.
    – Pengusaha tidak membuat peraturan perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
    – Pengusaha yang tidak memperbaharrui peraturan perusahaan yang telah habis masa berlakunya.
    – Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh

Kesimpulan Bahwa RUU Cipta Kerja justru yang ditawarkan oleh Pemerintah justru bertolak belakang dengan Pancasila, khususnya Sila Kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap Hirarki perundang-undangan Indonesia. Banyaknya Potensi RUU Cipta kerja dalam penghapusan hak-hak pekerja/ buruh dan hilangnya Supremasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, maka kami berkesimpulan, bahwa RUU Cipta Kerja justru tidak memberikan kepastian kerja bagi pekerja/ buruh dan mengabaikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja/ buruh serta merupakan bentuk penjajahan Modern. Oleh karenanya, kami Serikat Pekerja/ Serikat Buruh yang ada di Sumatera Utara menyatakan sikap : MENOLAK RUU CIPTA KERJA UNTUK DITETAPKAN MENJADI UU.

Medan, 20 Februari 2020 M
Tertanda
Atas Nama SP/SB se Sumatera Utara

About Post Author