29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Asmawardi Dorong Pembentukan Pansus Terkait PHK Anggota PPA PPMI PT. KWN

SANGATTA – Ketua Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) Asmawardi mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) mengenai persoalan PHK karyawan lokal dan penanganan limbah tambang PT. Karunia Wahana Nusa (KWN) di Bengalon.

“Mengingat jelas-jelas perusahaan tersebut pada saat hearing di DPRD, mengakui dihadapan peserta hearing atas persoalan PHK karyawan lokal. Ada 20 orang karyawan mogok yang di rumahkan alias di PHK. Untuk itu perlu segera dibentuk Pansus terkait persoalan itu, dalam waktu dekat,” ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.

Komunikasi pun telah dilakukannya, kepada Wakil Ketua II DPRD Kutim Arfan. Agar pembentukan Pansus dapat segera dilakukan dan ditindaklanjuti, sehingga persoalan yang menimpa karyawan bisa diselesaikan dengan penuh keadilan. Diterangkan lebih jauh oleh Asmawardi, jika saat ini Wakil Ketua DPRD akan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan Ketua DPRD Kutim Hj. Encek UR Firgasih terlebih dahulu.

“Waktu hearing diharapkan agar orang yang melakukan demonstrasi ke perusahaan, tidak di intimidasi dan di PHK. Ternyata PT. KWN melanggar perihal itu, maka dari itu kita minta agar dibuat Pansus terkait perihal ini,” tambah Asmawardi.

Dengan adanya Pansus untuk membahas persoalan PHK karyawan dan penanganan limbah PT. KWN, agar dapat mewujudkan rasa keadilan, terkait nasib karyawan maupun persoalan lainnya.

Selain itu Ketua DPC PPMI Kutai Timur Nanang Guprani menyambut baik rencana Pansus dari DPRD Kutai Timur, “ini gebrakan baru dari DPRD Kutai Timur untuk membentuk Pansus kasus PHK Pengurus dan Anggota PPA PPMI PT. KWN sebagai bentuk pembelaan kepada rakyat Kutai Timur, semoga Pansus ini segera terbentuk karena Kasus PHK Karyawan PT. KWN ini dapat berakibat luas jika dibiarkan tanpa penindakan yang jelas dan tegas dari pemerintah karena akan menjadi yurisprudensi bagi perusahaan lainnya nanti, apalagi selama ini kasus PHK karena membentuk serikat pekerja yang berjuang untuk pembelaan hak-hak karyawan banyak terjadi di Kalimantan Timur bahkan sampai ada yang dikriminalisasi, jika hal seperti ini terus dibiarkan maka akan merugikan kami sebagai warga Kutai Timur selain itu jumlah pengangguran akan semakin bertambah, kriminalisasi meningkat sebagai efek domino dari PHK sepihak dan sewenang-wenang oleh banyak Perusahaan yang ada di Kutai Timur, tegasnya

Ketua Umum PPA PPMI PT. Darma Henwa Bapak Fitriansyah mengatakan, “tentunya kami sekali lagi sangat mengapresiasi Pansus ini agar dapat memanggil semua pihak terkait dalam permasalahan dengan mengeluarkan rekomendasi – rekomendasi tegas dan jelas bagi penyelesaian kasus ini, mudah-mudahan hasil Pansus nanti bisa dijadikan pelajaran bagi semua pihak agar dapat tercipta hubungan industrial yang harmonis di Kutai Timur”, ucapnya

Panitia khusus (Pansus) bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu  yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.

Pansus adalah  fungsi pengawasan DPRD yang memiliki tiga hak yakni Hak interpelasi adalah untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dan Hak menyatakan pendapat adalah tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dan semua rekomendasi dari Pansus wajib dilaksanakan oleh Eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah kab. Kutai Timur sebagai eksekutor.

Sumber : https://wartakutim.co.id/2020/02/25/asmawardi-dorong-pembentukan-pansus-terkait-phk-karyawan-pt-kwn/

About Post Author