30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Rakyat Indonesia Akan Bersatu Menolak RUU Omnibus Law..!!

Beragam komentar dan ulasan berbagai Tokoh, Ulama, Aktivis, Pakar hukum, Mahasiswa dan anggota legislative semuanya mengingatkan rakyat dan pemerintah bahaya RUU Omnibuslaw ini jika menjadi UU, sehingga dikhawatirkan gerakan perlawanan rakyat akan menciptakan kegentingan Negara yang memaksa, jika pemerintah terus dan akan memaksakan RUU ini menjadi UU, beberapa rangkuman pernyataan para tokoh, ulama, aktivis, legislative dan lain sebagainya mengenai RUU Omnibus Law ini yang lebih membahayakan daripada virus corona saat ini, berikut cuplikan dan kutipan yang PPMI Media Center peroleh dari berbagai sumber.

Kongres Umat Islam merekomendasikan bahwa omnibus law Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga tidak berpihak kepada kemaslahatan umat dan bangsa. Masalah juga dinilai terdapat pada RUU lainnya, yaitu RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, serta revisi UU KUHP. KUI Mendorong legislator agar menolak dengan tegas RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, revisi UU KUHP dan semua RUU yang tidak berpihak kepada kemasalahatan umat dan bangsa,” ungkap anggota Komisi Fatwa MUI Abdurahman Dahlan 

Said Iqbal Presiden KSPI menjelaskan ada 9 alasan penolakan RUU Omnibuslaw adalah sebagai berikut: 1. Hilangnya Upah Minimum 2. Hilangnya Pesangon 3. Penggunaan Outsourcing yang Bebas Semua jenis pekerjaan dengan waktu yang tak terbatas 4. Jam Kerja Eksploitatif 5. Penggunaan Karyawan Kontrak yang Tidak Terbatas Berlaku untuk semua jenis pekerjaan, sekarang bisa seumur hidup 6. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Unskilled Workers yang berpotensi untuk penggunaan buruh kasar bebas karena tak perlu izin tertulis dari menteri. 7. PHK yang Dipermudah Sebab banyak outsourcing dan karyawan kontrak bebas karena tak ada batas waktu, maka PHK pun dinilai menjadi mudah. 8. Hilangnya Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh Khususnya Kesehatan dan Pensiun 9. Sanksi Pidana yang Dihilangkan Ketiadaan sanksi bagi pengusaha yang tak membayar upah juga menjadi alasan penolakan kita.

Nining Elitos Ketua Umum KASBI membeberkan, setidaknya ada 5 alasan penolakan kelompok buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. Pertama, aturan  tersebut dinilai akan semakin memiskinkan kelas buruh Indonesia. selanjutnya RUU Cipta Lapangan Kerja menjanjikan kemudahan pemutusan hubungan kerja (PHK), pengurangan pesangon secara besar-besaran, perluasan jenis pekerjaan kontrak-outsourcing, perhitungan upah berdasarkan jam kerja, dan lainnya. pemerintah juga akan memanjakan para pengusaha dengan menghapus pidana perburuhan dan menggantinya dengan sanksi perdata berupa denda dan sanksi administrasi. Gebrak menilai beleid ini akan berimbas buruk pada 55 juta buruh formal di semua sektor. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah dengan bangga mengumumkan konsep easy hiring-easy firing atau mudah rekrut, mudah pecat dalam RUU Cilaka untuk menggenjot investasi.

Daeng Wahidin Presiden PPMI menyatakan, selain diawali tidak transparannya pemeritah menyiapkan draft RUU, ternyata semua kekhawatiran banyak pihak selama ini terbukti dalam draft RUU Omnibus Law ini secara nyata-nyata mengamputasi semua Putusan MK yang pro terhadap nasib pekerja tercatat ada 15 Putusan MK yang dimenangkan oleh pekerja yang menguntungkan buruh dan sesuai dengan Konstitusi yang seharusnya menjadi kewajiban eksekutif untuk menindaklanjuti dengan aturan tapi bukan seperti yang ada dalam draft RUU Omnibus Law ini, jika memang pemerintah pro rakyat harus mengakomodir bahkan memperkuat putusan MK tersebut agar Rakyat Indonesia benar-benar mendapatkan perlindungan secara konstitusi, jelas kami menolak karena RUU ini bertentangan dengan konstitusi.

Indra Munaswar Ketua Umum FSPSI selaku Koordinator Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menyatakan bahwa ada beberapa pasal-pasal mengenai hak-hak pekerja dan hubungan kerja yang seharusnya dikaji ulang, Sebetulnya banyak yang harus dikaji oleh pemerintah mengenai Omnibus Law Tenaga Kerja yang akan digodok pemerintah, diantaranya adalah hubungan kerja, jam kerja dan hari kerja, Dimana hubungan kerja ini, akan menyangkut kepada outsourcing dan kontrak, sedangkan mengenai jam kerja yang harusnya 7 jam perhari dan 40 jam seminggu akan diubah menjadi satuan jam, serta Upah minimum yang disebut-sebut bakal dihapus. Hal tersebutlah yang membuat kawan-kawan Tenaga Kerja menjadi cemas, Kendati demikian, pihaknya mengaku tidak akan menolak bila hal tersebut akan berdampak positif. Namun apabila ketika penerapan aturan tersebut justru membuat degradasi kualitas isi undang-undang, pihaknya pun akan tegas menolak.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut proses penyusunan dan substansi omnibus law RUU Cipta Kerja menabrak prinsip hukum nasional dan HAM internasional. Dari aspek teknis penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja tak sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pasal 25 ICCPR, kata dia, mewajibkan negara membuka partisipasi publik dan menjamin hak masing-masing warga negaranya untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atas suatu aturan baik langsung maupun melalui wakil yang dipilih jadi Sangat membahayakan perlindungan HAM.

BEM Seluruh Indonesia (SI) menolak omnibus law RUU Cipta Kerja. Kita sama-sama menolak omnibus law kami menilai RUU Cipta Kerja merugikan kelas pekerja, hanya menguntungkan pengusaha dan investor. UU Cipta Kerja tak berpihak kepada rakyat kecil, sebagai generasi penerus bangsa dan calon pekerja jelas RUU Omnibus Law ini mengancam masa depan kami setelah kami tidak lagi menjadi mahasiswa.

Refly Harun Pakar Hukum Tata Negara RUU Omnibus Law berpotensi  menciptakan monster baru kekuasaan, dalam omnibus law ini pemerintah pusat telah diberikan kewenangan yang luar biasa. Antara lain membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden, itukan bertabrakan dengan konstitusi. khawatir Omnibus Law justru rawan disalahgunakan oleh pemerintah pusat untuk memusatkan kekuasaan


AJI (Aliansi Jurnalis Independen), IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers yang menolak Omnibus Law. Ketua AJI Jakarta, Asnil Bambani, Salah satunya dengan tambahan satu pasal mengenai pengenaan sanksi ke perusahaan pers lewat Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga, pemerintah bisa memerintahkan satu lembaga negara untuk mengeksekusi sanksi tersebut. Pasal ini tidak ada dalam UU Pers saat ini. Apakah Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika), atau siapa, kami tidak tahu, tapi ini lagi-lagi lahirnya Departemen Penerangan baru


Koalisi Masyarakat Sipil diwakili Manajer Advokasi RMI Wahyubinatara Fernandez, menilai isi dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker) yang telah disampaikan pemerintah ke DPR justru makin menyudutkan posisi masyarakat adat. RUU ini sekali lagi abai dan tidak berhasil mengenali keberadaan masyarakat adat sebagai subjek yang paling rentan terdampak investasi. Juga gagal melihat peran masyarakat adat dalam pembangunan perekonomian daerah dan penjagaan kelestarian lingkungan hidup. Semisal Pengadaan lahan untuk kegiatan usaha yang paling banyak diatur, dan mengancam masyarakat adat di dalam RUU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengecam pasal-pasal dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diskriminatif terhadap guru dan dosen dalam negeri, dan sebaliknya sangat memihak kepada pengajar asing, Guru dan dosen lokal wajib sertifikasi, sedangkan pengajar asing dikasih karpet merah, ini benar benar RUU alien. RUU usulan pemerintah itu yang mengatur tentang sertifikasi guru dan dosen, dimana guru dan dosen asing tak wajib disertifikasi. kenapa harus diskriminatif terhadap pengajar lokal, apa jaminan bahwa pengajar asing itu lebih baik.?. Dia mengutip beberapa pasal yang Sebelumnya ada di Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan kini direvisi dalam RUU baru tersebut. Dalam Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, disebutkan kewajiban bahwa dosen lokal wajib diprioritaskan sebagai pengajar di kampus asing. Tapi pasal ini dihapus oleh Omnibus Law, jadi nanti supaya yang ngajar alien semua, Omnibus Law juga diketahui menghapus ketentuan ketentuan yang mengatur pidana bagi pelaku dan pemberi ijazah palsu. Kini semakin lengkap, bahwa pengajar asing itu yang bisa jadi ga jelas kualifikasinya, asal dia bule mungkin dengan bekal ijazah jadi-jadian, maka boleh mengajar di sini.

Aktivis lingkungan juga menolak RUU Omnibuslaw ini karena dalam Penyusunan regulasi tersebut setidaknya mengubah tiga aturan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dan ekologi. Ketiganya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. ketentuan tentang wewenang dalam perubahan peruntukan kawasan hutan. Pasal 19 menyebutkan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang strategis tidak lagi membutuhkan persetujuan DPR, tetapi cukup diubah melalui peraturan pemerintah. Perubahan lainnya, tanggung jawab pengelola terhadap kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan pun berpotensi ditiadakan melalui pengubahan Pasal 49. Rancangan regulasi menyebutkan pemegang izin tidak lagi bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di area kerjanya, tetapi hanya sebatas diwajibkan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan

secara geopolitik hal ini akan memaksa semua pihak yang menolak untuk menyatukan kekuatan perlawanan, Sebaiknya mengingat tingginya eskalasi penolakan RUU Omnibus Law ini, Alangkah bijaknya jika pemerintah dan DPR RI tidak perlu terlalu memaksakan RUU ini menjadi UU, karena Negara ini akan semakin gaduh belum lagi Virus Corona yang menjadi ancaman baru bagi perekonomian Indonesia, masih banyak RUU lain yang lebih penting dibahas saat ini daripada Omnibuslaw, RUU yang hanya menyengsarakan rakyat indonesia.

Sumber :
https://nasional.kompas.com/read/2020/02/16/15353591/ini-9-alasan-kspi-menolak-omnibus-law-cipta-kerja?page=all
https://nasional.tempo.co/read/1295268/5-alasan-serikat-pekerja-tolak-ruu-omnibus-law
https://nasional.tempo.co/read/1315671/omnibus-law-ruu-cipta-kerja-bahayakan-ham-ini-penjelasan-amnesty/full&view=ok
https://indopolitika.com/rekomendasi-kongres-umat-islam-vii-bubarkan-bpip-tolak-ruu-omnibus-law-dan-ruu-unfaedah/
https://nasional.kompas.com/read/2020/03/04/15130201/mahasiswa-gelar-aksi-di-depan-gedung-dpr-tolak-omnibus-law-ruu-cipta-kerja.
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/18/rafly-harun-sebut-jangan-sampai-omnibus-law-untuk-ciptakan-monster-baru-kekuasan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225070655-20-477726/koalisi-sipil-omnibus-law-ciptaker-sudutkan-masyarakat-adat?

https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/02/22/mempertaruhkan-ekologi-dalam-omnibus-law-ruu-cipta-kerja/
https://akurat.co/ekonomi/id-961054-read-gekanas-tegaskan-akan-tolak-omnibus-law-tenaga-kerja-jika

About Post Author