04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Fahri Timur, SH.MH : Pantaslah bila di sebut UU Omnibulshit.

PPMI Centre – Jakarta | Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan yang bermetodekan omnibus law untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, RUU menggabungkan begitu banyak UU dalam satu RUU. Ada 11 klaster dengan isi 174 pasal, tetapi menyisir kurang lebih 1.000-an di 79 UU multisektor. Dengan bus yang kebesaran ini, tentu ada banyak faktor yang terkait. Tidak cuma terkait, tetapi juga ada perubahan paradigma dan cara pandang yang sangat besar pada sektor itu.

Pemerintah , DPR RI dan para stake holder yang terkait harus kembali duduk bersama untuk mengkaji kembali Omnibuslaw. Omnibuslaw itu harus dikoreksi. Khususnya Perkara yang terkait dengan ketenagakerjaan dengan adanya UU Cilaka  malah membuat masalah baru yang justru melemahkan posisi kaum pekerja padahal dalam UU sebelumnya sudah dapat diterima.

Sebagian besar sudah banyak dianalisis, khususnya yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan belum lagi yang terkait perizinan di klaster lingkungan, kehutanan, dan hal lainnya. Dalam RUU Omnibus Law Khusus Cluster Ketenagakerjaan yang mulai di hal 553 sd 577 dalam Draft RUU Omnibuslaw Kluster ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah Tanggal 12 Januari 2020 yang lalu, begitu banyak Pasal-pasal yang selama ini menjamin kepastian status hubungan kerja dihapuskan oleh RUU OL ini belum lagi hak-hak normative lainnya yang sudah seharusnya menjadi hak-hak buruh yang dijamin konstitusi UUD 1945, seperti kita ketahui bersama berapa banyak putusan MK yang membatalkan dan memperbaiki UU 13 Tahun 2003 yang seharusnya dimuat dalam RUU tersebut malah dihapuskan dan sama sekali tidak mengakomodir putusan-putusan MK itu, bagaimana bentuk pertanggungjawaban kinerja Tim Perumus RUU ini kepada Rakyat dan Presiden Jokowi, patut diduga ada upaya-upaya membenturkan rakyat dengan Pemerintah hari ini melalui RUU Omnibuslaw ini.

Namanya saja yang keren OMNIBUSLAW tapi isinya penuh kontroversi.  Aneh memang UU yang mengatur begitu banyak perkara dibuat dan dipaksakan berlaku dalam waktu 100 Hari padahal banyak UU yang sangat sederhana dan hanya mengatur satu sektor saia itu bisa bertahun tahun baru beres di BALEG DPR RI. Bahkan KUHP saja itu sudah puluhan tahun belum beres beres juga. Pantaslah bila di sebut UU CILAKA atau OMNIBULSHIT.

About Post Author