29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja Dihapus, Usulan NASDEM

JAKARTA – Partai Nasdem menyarankan agar klaster tentang ketenagakerjaan di omnibus law RUU Cipta Kerja dihapus dari draf. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menilai klaster ketenagakerjaan ini menjadi sumber utama penolakan publik atas RUU Cipta Kerja. “Apa yang salah adalah klaster ketenagakerjaan. Kan ada 11 klaster dalam omnibus law itu. Kalau seandainya presiden mau melakukan 100 hari, maka lebih baik klaster ketenagakerjaan ditangguhkan (ditunda) saja,” kata Willy kepada wartawan, Senin (9/3/2020).

Menurutnya, jika klaster ketenagakerjaan dihapus, target penyelesaian 100 hari sebagaimana dicetuskan Presiden Joko Widodo menjadi sangat mungkin. Willy mengatakan, klaster tentang ketenagakerjaan bisa digabungkan dengan revisi UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No 2/2004 yang juga masuk daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020. “Nanti klaster itu (ketenagakerjaan) dimasukkan saja ke UU PPHI yang masuk ke prolegnas prioritas 2020,” tuturnya. “Ketika itu terjadi, nama bisa berubah jadi ‘RUU Kemudahan Investasi dan Perizinan’. Itu yang dimaksud Pak Surya (Surya Paloh),” imbuh Willy.

Terkait omnibus law RUU Cipta Kerja, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebelumnya mengatakan sejumlah pasal-pasal kontroversial dalam omnibus law RUU Cipta Kerja dievaluasi kembali.
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan dengan Ketua Umum Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3/2020). “Kami mempunyai kesepakatan terlepas berapa pasal yang dianggap masih kontroversial ini segera untuk kembali diajak mengevaluasi ulang, tetapi dengan time-frame yang tidak terlalu lama,” kata Paloh saat konferensi pers. Selanjutnya, ia berharap omnibus law RUU Cipta Kerja dapat segera disahkan DPR. Sebab, menurut Paloh, RUU Cipta Kerja terkait dengan kepentingan nasional yang mesti diutamakan. “Artinya policy omnibus law ini Insya Allah harus bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kita dalam waktu yang tidak terlalu lama,” ujarnya.

dikonfirmasi ditempat terpisah Presiden PPMI Daeng Wahidin menyatakan “kita semua harusnya melihat RUU Omnibuslaw ini secara objektif, bahwa faktanya hari ini eskalasi aksi penolakan Omnibuslaw ini terus meningkat dan sudah begitu banyak baik perorangan maupun organisasi Mahasiswa/LSM/Serikat Pekerja/Ormas Islam sudah menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap RUU Omnibuslaw ini sebagai bentuk peringatan Rakyat kepada Pemerintah dan DPR RI, termasuk PPMI salah satu hasil rekomendasi Rakornas PPMI di Palembang Tgl 6-7 Maret 2020 kemarin adalah Menolak secara tegas RUU Omnibuslaw itu bahkan kami mendukung aksi besar-besaran SP/SB secara nasional menolak Omnibuslaw Tgl 23 Maret yang akan datang, kalo perlu Partai Nasdem mengajak partai politik lainnya mengusulkan agar RUU Omnibuslaw ini tidak perlu dibahas sama sekali karena dipastikan akan menimbulkan kegaduhan baru jika pemerintah tetap memaksakan RUU ini disahkan menjadi UU, yakinlah Rakyat Indonesia pasti akan marah dan bangkit melawan, tegasnya

Sumber, https://nasional.kompas.com/read/2020/03/10/08422171/nasdem-usul-klaster-ketenagakerjaan-di-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dihapus

About Post Author