04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

RUU Omnibuslaw Ciptaker , Kok di endapkan..?

PPMI Centre |Draft rancangan undang-undang  (RUU) Omnibuslaw Cipta Kerja sudah diserahkan ke DPR RI pada tanggal 12 Februari 2020, artinya sudah sebulan “barang kontroversial” itu mengendap di meja wakil rakyat. Gelombang penolakan terhadap RUU itu pun bermunculan dimana-mana hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia terjadi aksi-aksi besar yang melakukan penolakan dan akan terus terjadi sampai RUU ini dibatalkan oleh pemerintah. Namun DPR tetap belum menjadwalkan rapat pembahasan. Hingga kini isi draft tersebut masih menjadi misteri. Meski sebagian bocorannya sudah beredar liar di masyarakat.

Publik sudah banyak mengungkap banyak sekali keganjalan dalam Omnibus Law yang terdiri atas 11 Cluster dan 1200 Pasal itu. Sumbernya tentu saja dari bocoran draft, yang suatu saat bisa saja disangkal kebenarannya. Kalangan buruh menolak lantaran banyak sekali pasal yang dianggap merugikan mereka. Pakar hukum merasa geli dengan pasal yang memberikan kewenangan kepada Presiden  untuk mengubah UU melalui Peraturan Pemerintah. Ada juga yang mengungkap bahwa RUU tersebut Inkonstitusional karena menghidupkan kembali pasal-pasal yang sudah pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dapat dipastikan RUU Omnibuslaw ini sarat kepentingan pemodal dan sudah pasti mengorbankan kepentingan rakyat, dalam hal ketenagakerjaan Pemerintah jelas sudah melanggar Konstitusi Yaitu Pasal 27 UUD 1945 tentunya ini memiliki konsekwensi hukum secara domino kepada pamerintah jika terus mendorong RUU ini menjadi UU, kata Muh Arfan mantan Presiden PPMI periode 2006 – 2012 menjelaskan.

Atas kegaduhan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga anak kandung dari Ketua Umum PDIP Megawati, pernah menyatakan bahwa draft RUU Omnibuslaw Ciptaker itu diendapkan lebih dulu, jejak digital menunjukkan bahwa pernyataan tersebut diungkap pada tanggal 28 Februari 2020. Dia berdalih akan mencermati terlebih dulu isi draft tersebut. Menjaga agar tidak gaduh selalu menjadi alasan “disembunyikan” draft RUU Ciptaker dari Publik. Faktanya justru karena tidak dibuka ke masyarakat, kegaduhan makin menjadi-jadi. Demonstrasi dan aksi-aksi aliansi penolakan meluas ke berbagai daerah. Mereka curiga ada kebusukan  yang sengaja diselipkan dalam draft tersebut.

DR. H. Eggi Sudjana, SH.MS.i Advokad professional yang juga Ketua Dewan Pendiri PPMI sekaligus Tokoh Buruh Muslim Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Tentunya ini sebuah bentuk kepanikan sekaligus ke-BANCI-an pemerintah dalam membuat RUU menjadi UU, seharusnya DPR RI tegas saja menolak pembahasan RUU tersebut menjadi UU agar kegaduhan ini bisa segera reda karena PR pemerintah masih banyak persoalan ekonomi dan penanganan virus corona di Negara ini yang perlu diselesaikan secara lebih serius oleh pemerintahan Jokowi daripada sekedar membuka kontroversi baru dengan memunculkan RUU kontroversial ini, tegasnya

Menyembunyikan draft RUU dari public sebenarnya juga bertentangan dengan UU. Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 telah memberikan hak konstitusional kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap pembentukan undang-undang. Ayat 1 menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sementara ayat 4 menyebutkan, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan atau tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat 1, Setiap rancangan peraturan dan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Tentu kita yakin bahwa DPR dan Pemerintah sudah sangat paham dengan aturan tersebut. Toh yang menyusun UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan itu ya mereka sendiri.

Ini jelas pemerintah dan DPR sedang mempertontonkan sebuah sirkus politik yang mengancam hak-hak konstitusi Negara republik Indonesia, tentunya ini sebuah kemunduran dalam iklim demokrasi Indonesia ketika demokrasi terancam maka situasi politik, ekonomi dan sosial pasti akan ikut terancam pula, tegas Nur Lapong Direktur LBH ForJis yang juga Pendiri PPMI

Jumat lalu (6/3) Presiden Jokowi mengumpulkan para pimpinan parpol plus para ketua fraksi di DPR dari koalisi gabungan pendukung pemerintah. Presiden menanyakan perkembangan rencana pembahasan RUU Omnibuslaw Ciptaker. Versi para politikus yang hadir dalam pertemuan itu, Jokowi menginginkan RUU itu cepat di bahas. Presiden juga disebut memberikan perhatian terhadap aksi penolakan. Khususnya dari kalangan pekerja. Karena itu dia minta pembahasan juga melibatkan pihak-pihak terkait. Misalnya pembahasan klaster tenaga kerja juga melibatkan semua perwakilan pekerja.

Himbauan presiden jokowi ini kontra produktif dengan fakta-fakta yang ada sejak awal sudah tidak ada transparansi dari DPR RI terkait Draft RUU ini, termasuk pengendapan UU oleh DPR RI, ini jelas ada pihak-pihak atau mafia-mafia perundang-undangan yang bermain dibelakang kegaduhan dan kontroversi RUU Omnibuslaw ini tentunya semua komponen masyarakat harus bersatu mengawasi dan mengawal ketidakberesan RUU ini jika memang tidak sesuai prosedur dan merugikan rakyat wajib hukumnya Seluruh Rakyat Indonesia melakukan penolakan, Kata Daeng Wahidin Presiden PPMI

Namanya saja yang keren OMNIBUSLAW tapi isinya penuh kontroversi.  Aneh memang UU yang mengatur begitu banyak perkara dibuat dan dipaksakan berlaku dalam waktu 100 Hari padahal banyak UU yang sangat sederhana dan hanya mengatur satu sektor saia itu bisa bertahun tahun baru beres di BALEG DPR RI. Bahkan KUHP saja itu sudah puluhan tahun belum beres beres juga. Pantaslah bila di sebut UU OMNIBULSHIT, ucap Fahri Timur SH.MH menambahkan

Sumber : Jawa Pos edisi 13/03/2020

About Post Author