29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Idrus Haddado : Kebijakan Menaker tidak siap menghadapi Covid 19

PPMI CENTRE – Sulawesi | Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. SE yang ditandatangani tanggal 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia. Dalam SE Menaker ini, disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pemdemi COVID-19 serta mengupayakan pencegahan, penyebaran, dan penanganan kasus terkait Covid -19 di lingkungan kerja.

Surat Edaran tersebut mendapatkan kritikan keras dari Idrus Haddado Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan DPP PPMI, Dalam Surat Edaran tersebut pada klausul II Point 4. isinya itu memberi ruang bagi Pengusaha untuk Menunda bahkan mengabaikan pembayaran Upah karena ada celah untuk meminta Pengusaha dan pekerja melakukan Negoisasi. Padahal Upah yang ditetapkan oleh Gubernur setempat dilakukan atas dasar UU ketenagakerjaan dan PP78 sementara posisi Surat Edaran dalam hirarki Perundangan itu dibawah Undang-undang, tegas Idrus Haddado

Contoh ya : Misal UMP DKI Jakarta Tahun 2020 ditetapkan 4,3 juta, lantas karena ada Pandemi Covid 19 Perusahaan dan Pekerja harus dipaksa negosiasi lagi untuk membuat kesepakatan agar diturunkan 1 juta menjadi 3,3 jt..kira2 pekerja kita mau ngak??, seharusnya Pemerintah dalam hal ini membebaskan semua Pajak yang ditanggung oleh Perusahaan untuk menutupi pembayaran Upah Pekerja selama masa Lockdown ini berlangsung, sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penanganan bencana dan wabah Covid 19 kepada Rakyat, Menaker keliru besar membebankan permasalahan upah ini kepada Pekerja dan Pengusaha seakan-akan Pemerintah dalam hal ini Menaker lepas tangan dan tanggungjawab dalam penanganan menghadapi Covid 19, dipastikan akan terjadi disharmonisasi dalam hubungan Industrial malah kebijakan SE menaker ini menimbulkan kegaduhan baru ditengah wabah Covid 19 dan Kotroversi RUU Omnibuslaw, lanjut Idrus

Menaker juga harusnya berkonsultasi dengan Menko Perekonomian sebelum mengambil kebijakan ini, dengan menekan upah buruh saat ini maka daya beli masyarakat akan semakin menurun tentunya dapat mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia, tentunya hal ini tidak sejalan dengan rencana pemerintah  dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19 atau virus corona yang terjadi sekarang. bahkan bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhatikan daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang disampaikan saat video konferensi Rapat Terbatas dari Istana Merdeka, Jumat (20/3/2020) kemarin. Daya beli masyarakat betul-betul harus menjadi perhatian pemerintah terutama buruh dan rakyat kecil lainnya. Untuk itu kami harapkan agar SE Menaker Tersebut dapat dicabut atau direvisi menjadi semua upah buruh selama Pendemi Covid 19 ini berlangsung ditanggung sepenuhnya oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Pusat. Tegas Bang Idrus dengan mantap

About Post Author