26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Dasar Hukum Hak dan Kewajiban Warga Negara Jika terjadi Lock Down karena COVID 19

PPMI CENTRE – Jakarta | Sebagai warga negara yang baik perlu kiranya kami sampaikan dasar-dasar hukum tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Jika terjadi Lockdown karena keadaan darurat disebabkan Wabah atau Bencana Covid 19 :

Undang – Undang Dasar 1945
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28D
Ayat 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G
Ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 34
1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. 
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. 
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. 

UU NO.24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANAHAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT diatur dalam

Pasal 26
1. Setiap orang berhak :
a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.

2. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 27 Setiap orang berkewajiban :
1. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
3. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA
Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha
Pasal 28 : Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 29 :
1. Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
2. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan.
3. Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan

Khusus Untuk Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dapat melakukan Pembelaan kepada anggotanya selain berdasarkan perundang-undangan tersebut diatas juga berdasarkan :
UU NO.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
Pasal 27 : Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban :
1. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
2. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
3. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

UU NO.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Pasal 91 :
1. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu kepada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh di tingkat Perusahaan yang sudah memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan Pengusaha atau Peraturan Perusahaan dapat mengkroscek  jika sudah ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Semoga bermanfaat Mari kita semua bersatu melawan Corona..!!!

Jakarta, 26 Maret 2020
Hormat kami ;
Andi Corawali Makmur
Wakil Direktur LBH PPMI

About Post Author