30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Fahri Timur Himbau Kepala Daerah Tidak Gegabah Karantina Wilayah

PPMI CENTRE – Jakarta | Fenomena Karantina wilayah atas inisiatif Gubernur, Bupati dan walikota dengan melakukan karantina wilayah dengan melakukan penutupan akses perhubungan di beberapa wilayah merupakan fenomena kepanikan dan ketakutan Pemerintah Daerah atas sebaran Covid-19 yang semakin meluas. Lanjutnya, kekhawatiran tersebut semakin diperparah dengan terbatasnya tenaga medis dan alat medis yang dibutuhkan untuk mengantisipasi virus itu.

Lebih jauh Fahri mengatakan agar tindakan-tindakan penutupan/pembatasan keluar masuk tersebut efektif seyogyanya dilakukan dengan pertimbangan dan koordinasi yang menyeluruh dengan stakeholder terkait.

“Karena keluar masuk orang itu untuk menegakkan disiplin itu memerlukan dukungan TNI-Polri. Dimana TNI-Polri yang notabene merupakan instansi vertikal tidak bisa diperintah oleh seorang Bupati atau Gubernur begitu saja, sehingga tidak efektif dan akan memicu kekacauan,” ujar Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jakarta, pada Ahad (29/3).

Selain itu kata dia Pemerintah Pusat harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah terkait dengan karantina wilayah yang sudah diatur dalam UU No. 6 tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan dalam Pasal 55.

“Karena apabila Pemerintah Daerah mengeluarkan tindakan pembatasan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Pusat, tanpa keseragaman aturan dengan Pemerintah Pusat justru akan menimbulkan kekacauan dan menimbulkan kesan bahwasanya koordinasi antara pemerintah tidak berjalan,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa untuk efektifnya upaya pencegahan penyebaran Covid-19 itu, Pemerintah Daerah tidak sebatas melindungi keamanan diri tetapi juga harus memperhatikan ketercukupan kebutuhan pokok warganya.

Sehingga dirinya menghimbau agar Pemerintah Daerah tidak terburu-buru dalam menetapkan pembatasan tanpa pertmbangan yang rasional dan komprehensif.

“Kalau hanya sekedar membatasi arus keluar masuk orang tanpa memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat maka akan menimbulkan kekacauan baru di tengah masyarakat. Takut dan panik tidak boleh mengalahkan rasionalitas kita,” pungkasnya.

About Post Author