28/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Siaran Pers DPP PPMI, Menolak Pembahasan RUU Omnibus Law oleh BALEG DPR RI ditengah Wabah Covid 19

PPMI CENTRE – JAKARTA | BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
Siaran Pers Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (DPP PPMI) Menolak Pembahasan RUU Omnibus Law oleh BALEG DPR RI ditengah Wabah Covid 19

Bahwa langkah DPR RI dalam mengambil keputusan membahas RUU Omnibus Law yang sejak embrio telah menjadi kontroversial di tengah masyarakat dan Presiden Jokowi pun mengakui bahwa RUU Omnibus Law ini penuh dengan resistensi di masyarakat, terus apa maksud dan tujuan DPR RI ngotot ingin Membahas RUU Omnibuslaw yang kontroversial itu ditengah situasi masyarakat Indonesia yang sedang gencar – gencarnya melawan penyebaran wabah Covid 19 saat ini..??.

Jelas ini sebuah Pengkhianatan amanah rakyat, kepada anggota DPR RI yang menyetujui pembahasan RUU Omnibuslaw ini disaat yang kurang tepat akan menjadi musuh Rakyat, apa yang menjadi keputusan DPR RI ini akan memancing kemarahan rakyat khususnya kaum buruh yang hari ini masih dalam situasi berjibaku dipabrik-pabrik dengan tidak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dalam menghadapi Covid 19 mereka tetap dipaksa bekerja dipabrik-pabrik ditengah meningkatnya penyebaran wabah Covid 19 ini.

Bagi Anggota DPR RI yang menyetujui pembahasan RUU Omnibuslaw ini wajar disebut sebagai Anggota Dewan yang brengsek, Musuh Rakyat, tidak tahu diri atas apa yang mereka sepakati di Rapat paripurna DPR RI Tanggal 2 April 2020 kemarin dengan memanfaatkan situasi disaat-saat penuh ketidakpastian nasib rakyat seperti ini, kelak pasti akan mendapatkan sebuah pembalasan yang setimpal dari Allah SWT. Selain daripada itu kondisi ini pasti memaksa kaum buruh untuk turun ke jalan, keluar dari pabrik-pabrik hanya untuk memastikan tidak ada pembahasan di DPR RI terkait RUU Omnibus Law ini walaupun resiko berhadapan dengan maklumat Kapolri yang melarang adanya kumpulan massa disaat penyebaran wabah Covid 19.

Kami terpaksa turun kejalan karena anggota DPR RI yang biadab itu telah memancing dan memaksa kami untuk turun ke jalan menolak Pembahasan RUU Omnibus Law ini di Baleg DPR RI.

Kita semua berharap agar DPR RI dan Pemerintah fokus pada pencegahan penyebaran pandemi corona  yang mengancam pertumbuhan ekonomi nasional dan jiwa 270 juta rakyat Indonesia dengan melakukan strategi antisipasi yang benar agar tidak menimbulkan kepanikan dan keresahan ditengah-tengah masyarakat yang dapat menganggu Iklim Investasi serta roda perekonomian bangsa. Bukan malah membahas RUU Omnibuslaw yang kontroversial tersebut. Oleh karena itu DPP PPMI menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

  1. Meminta Baleg DPR RI untuk menghentikan pembahasan RUU Omnibuslaw ditengah wabah Covid 19 saat ini.
  2. Menginstruksikan kepada seluruh Wilayah untuk melakukan aksi – aksi penolakan pembahasan RUU Omnibus Law di Baleg DPR RI di wilayah masing-masing dengan mendatangi Kantor – Kantor Gubernur/Walikota/Bupati dan Kantor DPRD, jika Baleg DPR RI tetap ngotot membahas RUU Omnibuslaw ini
  3. Mendukung penuh Mogok Nasional menolak RUU Omnibuslaw
  4. Ikut serta bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh lainnya melakukan aksi-aksi unjukrasa di DPR RI menolak pembahasan RUU Omnibuslaw.
  5. Mengajak seluruh Serikat Pekerja/Buruh, Ormas-ormas, LSM – LSM dan elemen-elemen lainnya di Masyarakat untuk mengutuk dan menolak keras pembahasan RUU Omnibuslaw di Baleg DPR RI.

Demikianlah siaran pers ini, semoga anggota DPR RI dapat sadar dari kekeliruannya yang nekad membahas RUU Omnibuslaw saat ini di Baleg DPR RI untuk segera mohon Ampun kepada Allah SWT. Kepada Rakyat dan Kaum Pekerja/Buruh Indonesia kita semua tetap berikhtiar secara maksimal melawan kedzoliman ini, Semoga Allah Subhannahu Wata’ala meridhoi dan memberikan Hidayah serta Rahmat-Nya agar kaum pekerja/buruh dan bangsa Indonesia diselamatkan dari Musibah apapun . Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Billahitaufiq Wal Hidayah
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Jakarta, 02 April 2020 / 8 Sya’ban 1441 H

DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA PERIODE 2017 – 2022 M
WAHIDIN (Presiden PPMI)
Drs. ZULKHAIR, MM (Sekretaris Jenderal DPP PPMI)

Tembusan Kepada Yth ;

  1. Presiden Republik Indonesia
  2. Ketua MPR RI
  3. Ketua DPR RI
  4. Wakil – Wakil Ketua DPR RI
  5. Ketua DPD RI
  6. Ketua Fraksi – Fraksi DPR RI
  7. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
  8. Dewan Pendiri PPMI
  9. Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI
  10. Mahkamah Organisasi DPP PPMI
  11. Dewan Penasehat DPP PPMI
  12. Pengurus DPP/DPLN/DPW/DPC/PPA PPMI di Seluruh Indonesia
  13. Rekan – rekan Aliansi

About Post Author