27/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Daeng Wahidin : Jangan rampok kedaulatan rakyat atas nama Konstitusi

PPMI CENTRE – JAKARTA |Berita menyedihkan sekaligus memilukan terdengar melalui siaran TV Rapat para Anggota dewan yang terhormat menghiasi semua media elektronik dan media sosial pada hari kamis sore 2 April 2020, tidak Nampak wajah gusar atau pilu dari raut wajah-wajah mereka ditengah situasi-situasi yang mencekam sedang melanda rakyat Indonesia, mereka sang pembuat Undang-undang itu di Tayangan TV, tanpa sadar terlihat betapa wajah-wajah itu laksana algojo-algojo kaum kapitalis yang siap memenggal kepala rakyat Indonesia dengan mengetok palu saktinya bahwa RUU Omnibuslaw kita sepakati untuk menjadi pembahasan di Baleg tanpa menghiraukan saran dan masukan dari beberapa anggota Dewan yang masih istiqomah menyarankan agar RUU Omnibuslaw ini jangan dibahas dulu mengingat saat ini bangsa Indonesia sedang bersatu melawan penyebaran Wabah Covid 19.

Tapi semuanya sirna palu sidang tetap diketuk agar RUU Omnibuslaw ini dibahas di Baleg jangan lupa dan catat hai kaum buruh indonesia yang memimpin rapat itu adalah Yth Bapak.Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H. dari Partai Golkar.. INGAT ITU..!!!!, pemandangan yang menyedihkan dan memilukan yang ditampilkan para anggota Dewan itu digedung megahnya Senayan Jakarta, jauh dari hiruk pikuk kegelisahan rakyat yang berjibaku dipabrik-pabrik, keluar masuk gang cari penumpang karena keluarga dirumah belum makan mereka semua terpaksa harus mencari nafkah dengan melawan Wabah Covid 19 karena Perut dirumah  harus diisi. Memilukan dan sangat memilukan wakil-wakil rakyat kita saat ini.

Mungkin inilah jawaban atas kebodohan kaum buruh sedniri yang tidak pernah mau memilih aktivis buruh untuk duduk diparlemen yang terhormat itu pada akhirnya parlemen dikuasai oleh kaum pemodal tentunya mereka pun akan berkerja untuk kaum pemodal, ini sudah menjadi pengetahuan umum dikalangan serikat pekerja/buruh di Indonesia tetapi faktanya beginilah adanya. Akhirnya kami kaum pekerja/buruh di Indonesia hanya bisa mengemis dan meminta belas kasih kepada Wajah-wajah Algojo rakyat ini paling banter turun aksi-aksi penolakan sebagai senjata terakhir kaum buruh untuk menuntut hak-haknya yang jeals-jelas akan di rampok oleh Kaum pemodal melalui Konstitusi. Tidak ada hati nurani yang ada hanya wanipiro disanubari sebagai bentuk balas jasa kepada kaum pemodal yang telah menempatkan mereka-mereka ini di Parlemen yang terhormat itu. Bahkan ayat suci kalimat Tuhan pun sudah diabaikan diruangan itu karena hatinya sudah tunduk dan patuh kepada Pemodal bukan lagi Suara-suara parau rakyat yang makin miskin dan jatuh miskin karena wabah Covid 19 ini serta semakin memelemahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini.

Tapi perlu kita ingatkan kepada Mereka-mereka wakil rakyat itu untuk yang kesekian kalinya “JANGAN RAMPOK KEDAULATAN RAKYAT ATAS NAMA KONSTITUSI”.  Kalian digaji setiap bulan dengan berbagai macam fasilitas yang engkau nikmati semua itu adalah sumbangan wajib dalam bentuk pajak seluruh keringat rakyat Indonesia, hari ini kalian mengambil keputusan yang sangat mencederai 50jutaan Pekerja formal dan 75 jutaan pekerja Informal di Indonesia dengan memaksakan melanjutkan pembahasan RUU Omnibuslaw yang sudah sejak dari embrionya sudah menimbulkan resistensi yang tinggi dikalangan masyarakat karena RUU OL tersebut mengamputasi banyak hak-hak warga Negara yang sudah diatur didalam konstitusi kita (sudah banyak pembahasan masalah ini dari pakar, tokoh sampai aktivis) melalui fakta-fakta objektif yang ada di dalam draft RUU tersebut yang secara sistematis telah membunuh hak-hak normatif masyarakat, seharusnya secara Toleran agar terjadi keputusan yang Jujur, Benar dan Adil dari anggota DPR RI adalah dengan tidak memaksakan atau melanjutkan pembahasan RUU tersebut ditengah penyebaran wabah covid 19 di tanah air, tapi entah mengapa dan entah apa yang merasuki para wakil rakyat yang terhormat itu sehingga dengan wajah tanpa dosa mengetuk palu akan terus melanjutkan pembahasan RUU Omnibuslaw ini ke Badan Legislasi DPR RI.

Tentunya hal ini akan memanaskan situasi politik di Indonesia dalam beberapa waktu kedepan. Hal ini membangkitkan embrio-embrio kemarahan rakyat dari penumpukan banyaknya persoalan-persoalan rakyat yang tidak terselesaikan oleh pemerintah selama ini yang tidak sesuai keinginan rakyat mulai dari Penanganan Covid 19, TKA asal Cina yang tidak bisa dibendung, rencana Napi kasus Korupsi akan dibebaskan, pelemahan KPK, kondisi melemahnya ekonomi Indonesia, tingginya angka pengangguran, lapangan kerja untuk TKA, meningkatnya kasus-kasus kriminalisasi aktivis dan Ulama serta arogansi pejabat yang tidak terkendali yang pada akhirnya terakumulasi dalam sebuah tekanan besar secara Politik, Ekonomi dan Sosial di tengah masyarakat kita. Dalam teori fisika jika semakin luas sebuah permukaan, maka semakin besar tekanan yang akan dihasilkan.

Jika dikorelasikan dengan kondisi politik hari ini bahwa semakin luas permasalahan rakyat yang tidak mendapatkan keadilan maka akan memperbesar tekanan terhadap pemerintah dan Wakil Rakyat yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan, bukan menjadi kaki tangan pemerintah untuk membuat Perundang-undangan yang tidak prorakyat atas nama kemudahan investasi dan surga para investor tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat luas.

Karena telah terjadi pemaksaan oleh Lembaga DPR RI yang mendapatkan dukungan Pemerintah walaupun telah kita ketahui bersama telah mendapatkan kritikan dan protes dari banyak lapisan masyarakat melalui Serikat pekerja, Ormas, LSM, OKP dan lain sebagainya terkait RUU Omnibuslaw ini akan memicu terjadi gelombang perlawanan rakyat dalam bentuk unjukrasa , demontsrasi dan lain sebagainya untuk hal ini rakyat Indonesia sangat kreatif dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Khusus Persoalan bersama yang dihadapi kelas pekerja kita adalah tentang kenyataan kondisi ketenagakerjaan Indonesia sudah mencapai titik terendah dalam sejarah Pergerakan kaum pekerja Indonesia. Pemerintah tidak memiliki program-program kerja yang jelas untuk mengangkat harkat dan martabat Kaum Pekerja Indonesia yang sungguh sangat berkontribusi untuk memajukan dan mempertahankan kedaulatan perekonomian bangsa Indonesia, Pemerintah saat ini tidak dapat menyeimbangkan kepentingan Pemodal dengan kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara, pada prakteknya sungguh Pemerintah Indonesia lebih PRO PEMODAL DAN TENAGA KERJA ASING dalam membangun sistem perekonomian dan hubungan industrial bangsa Indonesia,   Kekuasaan yang diatur oleh kaum pemodal tidak pernah akan peduli nasib rakyat dan kelas pekerja yang hari ini dalam situasi berjibaku dipabrik-pabrik dengan tidak mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dalam menghadapi Covid 19 mereka tetap dipaksa bekerja dipabrik-pabrik ditengah meningkatnya penyebaran wabah Covid 19 ini, ini sebuah pemandangan tragis nasib buruh/pekerja Indonesia di abad milenial saat ini . Kami prihatin dan menyampaikan DUKA CITA YANG MENDALAM  bagi pekerja/buruh di Indonesia karena kondisi perburuhan di Indonesia saat ini sudah semakin memprihatinkan, Pemerintah semakin tidak berpihak kepada kaum pekerja/buruh indonesia hari ini, Negara telah mengangkangi dan mengamputasi Hak Warga Negara dan Hak Azasi Manusia yang menjadi amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub didalam UUD 1945, mereka telah lupa dengan cita-cita pendiri bangsa ini kenapa Republik Indonesia ini harus merdeka dari tangan Penjajah. Maka dari itu persatuan dan kesatuan dalam melakukan perlawanan atas semua ketidakadilan ini tidak dapat dihindarkan lagi oleh segenap rakyat Indonesia, perlawanan sudah menjadi wajib jika tidak maka kita semua beserta anak cucu kita kelak yang akan menjadi Budak seumur hidup di Tanah Air tercinta kita Indonesia.

Jakarta, 6 April 2020
Daeng Wahidin
Presiden PPMI periode 2017 – 2022

About Post Author