04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Sekjend DPP PPMI : Pengkhianat Rakyat itu Wakil Rakyat yang ngotot membahas Omnibuslaw

Ditengah kegelisahan dan kegalauan masyarakat yang sedang berhadap-hadapan dengan mewabahnya Covid 19 bahkan sampai Pemprov Jatim menyiapkan anggaran 2,3 T untuk rencana lockdown itupun masih diperkirakan kurang dana tersebut karena bertambahnya jumlah kemiskinan karena terkena dampak melemahnya ekonomi akibat wabah virus Covid 19 ini harusnya mendapat empati dari DPR RI ini malah mencuri-curi kesempatan dalam kesempitan dengan bangganya akan membahas RUU Omnibuslaw di Baleg karena tingginya resistensi di masyarakat RUU Kontroversial ini.

Kondisi ini mendapatkan tanggapan serius dari Drs. Zulkhair, MM sebagai Sekretaris Jenderal DPP PPMI Periode 2017 – 2022 menyatakan keprihatin dan keberatannya atas kelakuan para anggota dewan kita yang duduk diparlemen hari ini. Bagi Anggota DPR RI yang menyetujui pembahasan RUU Omnibuslaw ini wajar disebut sebagai Anggota Dewan Pengkhianat Rakyat dan tidak tahu diri, atas apa yang mereka sepakati di Rapat paripurna DPR RI Tanggal 2 April 2020 dengan memanfaatkan situasi disaat-saat seperti ini, kelak pasti akan mendapatkan sebuah pembalasan yang setimpal dari Allah SWT karena mereka telah mengkhianati amanah dari konstituennya. dalam kondisi seperti ini memaksa kaum buruh untuk turun ke jalan, keluar dari pabrik-pabrik hanya untuk memastikan tidak ada pembahasan di DPR RI terkait RUU Omnibus Law ini walaupun resiko berhadapan dengan maklumat Kapolri yang melarang adanya kumpulan massa disaat penyebaran wabah Covid 19.  

Kami terpaksa turun kejalan karena anggota DPR RI yang biadab itu telah memancing dan memaksa kami untuk turun ke jalan menolak Pembahasan RUU Omnibus Law ini di Baleg DPR RI. Tegas Bang Zul panggilan akrab Sekjend DPP PPMI ini.

Kita semua berharap agar DPR RI dan Pemerintah fokus pada pencegahan penyebaran pandemi corona  yang mengancam pertumbuhan ekonomi nasional dan jiwa 270 juta rakyat Indonesia dengan melakukan strategi antisipasi yang benar agar tidak menimbulkan kepanikan dan keresahan ditengah-tengah masyarakat yang dapat menganggu jalannya Investasi serta roda perekonomian bangsa. Bukan malah ngotot, nekat dan cari-cari muka kepada pemerintah dan kaum pemodal untuk membahas RUU Omnibuslaw yang kontroversial tersebut, jelasnya

About Post Author