30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Charma : Laporkan dan Awasi Anggaran Covid 19, KPK : Ada Hukuman Mati Bagi Koruptor Terkait Bencana

PPMI CENTRE – Palembang SUMSEL | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengawasi pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan penanganan virus corona atau Covid-19. Ini termasuk anggaran pilkada yang dialihkan untuk menangani pandemi tersebut. Lembaga antikorupsi ini tak segan menjerat pihak manapun, termasuk kepala daerah yang bermain-main dengan pengelolaan anggaran tersebut. Tak tanggung-tanggung, terdapat ancaman hukuman mati bagi koruptor terkait bencana yang diatur dalam UU Tipikor. Plt Jubir KPK, Ipi Maryati mengatakan, KPK akan mengawasi pengelolaan anggaran terkait penanganan Covid-19. KPK terus berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar tidak terjadi penyimpangan, bahkan korupsi dalam pengelolaan anggaran bencana ini.

“KPK berperan dalam pengawasan di samping akan terus berkoordinasi dengan LKPP dan BPKP untuk mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi,” kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2020).

Ipi menyatakan, KPK telah mendorong Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah untuk memastikan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam percepatan penanganan Covid-19 dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel serta tetap berpegang pada konsep harga terbaik value for money. “Mengingat saat ini salah satu kegiatan penting adalah pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19, seperti pengadaan APD, maka KPK dalam upaya pencegahan korupsi, monitoring, dan koordinasi membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional dan daerah terkait dengan pencegahan korupsi,” katanya.

Dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa terkait penanganan Covid-19 ini, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. SE tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa. SE ini diterbitkan untuk menghilangkan keraguan bagi pelaksana di lapangan tentang pidana korupsi yang berpotensi dapat dikenakan kepada pelaksana. Padahal kondisi saat ini adalah darurat dan membutuhkan kecepatan dalam eksekusinya.

“Dalam Surat Edaran disampaikan rambu-rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses PBJ tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan,” jelasnya.

Seperti diketahui beberapa pemda kabupaten/kota yang berencana akan mengalihkan seluruh anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan Pilkada di daerah tersebut untuk membiayai upaya penanggulangan wabah corona.

Charma Afrianto ketua Umum DPW PPMI Sumsel menyatakan bahwa Realokasi anggaran tersebut sangat rentan terjadinya penyalahgunaan oleh oknum karena beberapa bukti-bukti yang kami dapati telah terjadi mark up dalam hal pengadaan ADP dan penanganan lainnya untuk urusan wabah Covid 19 ini, maka penting dijadikan pusat kerawanan yang harus di pantau selama proses penanganan wabah Covid ini berlangsung,” kata Charma saat dikonfirmasi.

“Masyarakat saat ini secara psikologis akan sangat berdampak semua pihak harus pakai hatinurani dan berperikemanusiaan, karena saat sudah banyak oknum-oknum telah menaikkan biaya penanganan covid 19, mohon kepada seluruh rekan-rekan aktivis kita awasi para pencopet anggaran daerah sangat berpotensi menguap” katanya.

About Post Author