25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Tolak Pembahasan RUU Omnibus Law, Buruh Se-Bogor Raya akan gruduk DPR RI

PPMI CENTRE – Bogor Jawa Barat | Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law Cipta Kerja pada DPR 12 Februari 2020 Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Disusul Surat presiden (Supres) ke DPR RI untuk segera menuntaskan RUU OL Cipker yang terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang akan dibahas dengan 7 komisi terkait, dalam hal ini sesuai dengan keputusan DPR RI 12 April 2020 akan ditindaklanjuti di bahas dalam Badan Leslasi (BALEG) DPR RI. Hal inilah yang memancing kegaduhan baru di Indonesia karena disaat-saat rakyat Indonesia sedang getol-getolnya memerangi wabah Covid 19, DPR RI beserta krooni-kroninya mencuri kesempatan dalam kesempitan nekad membahas RUU Kontroversial ini di Baleg.

Seperti kita ketahui RUU Cipker tersebut karena setelah kami kroscek ternyata banyak pasal-pasal yang selama ini melindungi hak-hak normativ pekerja justru banyak dihapuskan oleh pemerintah jika Pemerintah Jokowi – Ma’ruf pro rakyat seperti janji-janji beliau saat kampanye Pilpres kemarin seharusnya putusan-putusan MK yang dihasilkan melalui JR UU 13/2003 diakomodir dalam RUU Cipker ini sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dikalangan pekerja dan serikat pekerja, kata DK Arief Kusnadi Ketua Umum DPC PPMI Bogor.

Selain itu UMK dan UMSK juga dihilangkan hanya menyisakan UMP yang besaran kenaikannya berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi nasional saja, ini lebih parah dari PP78 yang selama ini diprotes keras oleh kawan-kawan serikat buruh, masa iya bangsa ini terus menerus hanya diributkan masalah Upah Minimum setiap tahun harusnya pemerintah lebih kreatif mencari solusi demi peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia, apalagi situasi saat begini semuanya kelimpungan karena sampai saat ini UMSK Bogor untuk Tahun 2019 belum juga tuntas walaupun seluruh rekan-rekan aliansi buruh se Bogor Raya telah berkali-kali melakukan aksi juga masih menghadapi jalan buntu, jelasnya

Hal ini yang kami khawatirkan tingkat stress kaum buruh saat ini semakin tinggi, disaat sosial distancing diberlakukan kami dipaksa kerja yang memaksa kami untuk berkumpul dipabrik yang tentu saja tidak ada jaminan kaum buruh tidak terkena Covid 19, namun disisi lain pabrik-pabrik kami juga harus berproduksi untuk tetap bisa berjalan, namun pemerintah hanya memberikan himbauan saja tanpa solusi yang jelas terkait penerapan UU No.6 Tahun 2018 Pasal 55 yang seharusnya Pemerintah Pusat menanggung kebutuhan pokok rekan-rekan kami yang harus dirumahkan dan menjadi korban PHK akibat melemahnya ekonomi Indonesia karena Wabah Covid 19 ini, tegas DK Arief Kusnadi

Dalam kondisi begini harusnya anggota DPR RI focus saja membantu pemerintah menuntaskan wabah covid 19 ini bukan malah mengambil kesempatan dalam kesempitan membahas RUU Omnibuslaw yang resistensinya cukup tinggi di Kabupaten Bogor, Jujur kami khususnya rekan-rekan SP/SB yang ada di Kab. Bogor semuanya kecewa berat dengan DPR RI untuk itu seluruh rekan-rekan aliansi buruh se Kab. Bogor sepakat dan bertekad kuat akan turun aksi ke DPR RI untuk melakukan aksi penolakan RUU Omnibus Law tersebut, jelasnya

About Post Author