30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

DPC PPMI Karawang bersama Serikat Pekerja lainnya siap Demo ke DPR RI

PPMI CENTRE – Karawang Jawa barat | Persoalan Nasib buruh kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/ PKWT) yang selama ini tidak menentu dan sering terdzalimi, sebenar saat ini makin jelas dalam memperjuangkan haknya. Baik untuk diangkat sebagai Karyawan Tetap maupun untuk mendapatkan pesangon. Pihak Pengusaha pun harus hati-hati dan tidak bisa lagi seenaknya untuk mempermainkan nasib buruh kontrak.  

Hal ini disampaikan Kang ATO Ketua Umum DPC PPMI Kab. Karawang Periode 2019 – 2024 mengingat implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 tentang isi Pasal 59 ayat (7) yang berbunyi : “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.”. Namun Dalam Draft RUU Omnibuslaw yang akan dibahas di Baleg DPR RI Pasal 59 ini dihapuskan, ini jelas sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan kaum buruh di Indonesia dalam memperjuangkan hak kepastian status hubungan kerjanya.

Dimana dalam putusan MK tersebut dinyatakan bahwa frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7) itu harus dimaknai pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat : (1) telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya hasil pemeriksaan pegawai pengawas tersebut didaftarkan untuk mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga dapat dijadikan dasar hukum oleh serikat pekerja untuk memaksa pengusaha mengangkat pekerja kontrak menjadi pekerja tetap (PKWTT), harusnya oleh RUU Omnibuslaw ini memperkuat dan mempermudah proses ini dimana pekerjaan yang bersifat tetap oleh karenanya demi hukum status hubungan kerja  para pekerja beralih dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (Karyawan Kontrak) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT (Karyawan Tetap) maka Para Pekerja di Perusahaan terperiksa yang dikatakan Karyawan Kontrak tersebut tidak berlaku lagi dan Para Pekerja beralis status menjadi Karyawan Tetap (Kartap) di Perusahaan terperiksa. Sehingga hak-hak Para Pekerja tersebut; baik itu berkenaan dengan status kerja, upah, tunjangan kesehatan, tunjangan kesehatan, bonus/intensif, pensiun, pesangon maupun hak-hak sebagai Karyawan Tetap lainnya yang diatur pada Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun Undang-undang, malah dihapuskan pasalnya benar-benar DPR RI dan Pemerintah ini Dzolim banget kepada rakyat jika masih saja akan membahas RUU OL Cipker ini di Baleg DPR RI, tegas Kang ATo sambil geleng kepala.

Masih menurut  Kang Ato, pengesahan kepada Pengadilan Negeri ini dapat dilakukan berkat jasa Daeng Wahidin Presiden PPMI saat ini dan Anwarudin Sekum DPC PPMI Karawang tercatat sebagai pemohon uji materi dalam putusan MK tersebut bersama beberapa rekan-rekan aliansi SP/SB lainnya. Selain berlaku kepada Karyawan Kontrak, putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 ini juga berlaku pada Karyawan Outsorucing/ Alih Daya.

Perlu di ketahui isi dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi no. 7/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “demi hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Ketenagakerjaan inkonstitusional bersyarat, sepanjang tidak dimaknai pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada pengadilan negeri setempat dengan syarat : (1) telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan (2) telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu kami yakin serikat pekerja/serikat Buruh se Karawang akan All Out berangkat aksi ke DPR RI bersama rekan-rekan buruh lainnya dari Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng dan Jatim yang nanti akan melakukan demonstrasi ke DPR RI karena mereka semua kecewa berat kepada Baleg DPR RI dan tentunya kami datang ke Jakarta dengan tekad kuat menolak keras dan DPR RI membatalkan pembahasan RUU Omnibuslaw itu, jelas Kang Ato kepada media

About Post Author