30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Aliansi GETOL PISAN Purwakarta Serukan Tolak Omnibuslaw, siap Unjuk Rasa ke DPR RI

PPMI CENTRE – PURWAKARTA, JABAR|Bahwa sebagaimana hasil koordinasi dengan pihak terkait, Koordinator GETOL PISAN(Gerakan Elemen Tolak Omnibus Law Purwakarta Istimewa) menyampaikan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta telah merekomendasikan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 19 Maret 2020 dan Bupati Purwakarta juga telah merekomendasikan Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal  20 Maret 2020. Selanjutnya, GETOL PISAN yang terdiri dari unsur buruh,  mahasiswa dan Lembaga Sosial Masyarakat mengadakan rapat untuk menyikapinya dengan  Mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta serta Bupati Purwakarta apabila yang telah  memberikan rekomendasi Penolakan RUU Omnibus Law tanpa kami perlu turun aksi. Kami berkesimpulan bahwa Pimpinan DPRD dan Bupati Purwakarta “memiliki hati” dan keberanian untuk mengutamakan keselamatan warga masyarakatnya melebihi kepentingan lainnya.

Semoga dilakukan pula oleh Pimpinan DPR RI maupun Presiden RI untuk menempatkan keselamatan rakyatnya di atas kepentingan apapun dengan menarik kembali atau membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai pro neoliberalisme itu. Sebab dipastikan apabila Sidang Paripurna digelar maka puluhan ribu elemen masyarakat khususnya kaum buruh akan melakukan aksi di gedung DPR RI, kami semua tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari Pimpinan Pusat masing-masing elemen di Jakarta, Kata Wahyu Hidayat kepada media mewakili Presidium Aliansi GETOL PISAN yang terdiri dari (PPMI, FSPMI, KSPSI AGN, SPN, KASBI, FSNI, Serikat Pekerja Mandiri, Ormas, LSM dan OKP se Kab. Purwakarta).

Selanjutnya GETOL PISAN Kab. Purwakarta Menyepakati untuk semua elemen tetap menyiapkan barisan dalam rangka mengantisipasi adanya upaya inkonsistensi dari DPR RI yang telah menyepakati melanjutkan pambahasan RUU Omnibuslaw di Baleg DPR RI, kami akan melakukan aksi Mogok Daerah/ Lumpuhkan Purwakarta dan Menyepakati untuk all out dan turun ke jalan mendatangi DPR RI, terpaksa kami mengabaikan Maklumat Kapolri dan status PSBB DKI Jakarta demi masa depan anak cucu kami, tegasnya

Ditempat terpisah Ketua Umum DPW PPMI Jawa Barat sekaligus merangkap sebagai Ketua Umum DPC PPMI Kab. Purwakarta Kang Lili Hambali menyampaikan kekecewaannya kepada DPR RI yang tetap nekad membahas RUU Omnibuslaw ini ditengah wabah Covid 19. Draft RUU Omnibuslaw telah menghapuskan Pasal 59 yang menjadi jantung UU 13/2003 tentang status hubungan kerja Kaum buruh dalam memperoleh kepastian kerja sesuai dengan amanah UUD 1945, kenapa RUU Omnibuslaw itu menghapuskannya yang seharusnya diperkuat dengan memasukkan dan mengimplementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 tentang isi Pasal 59 ayat (7) yang berbunyi : “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.” untuk dipermudah pelaksanaan, Pengawasan dan penindakannya Bukan PASAL TERSEBUT DIHAPUSKAN..

Selanjutnya hasil pemeriksaan pegawai pengawas tersebut didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri setempat untuk dapat dijadikan dasar oleh serikat pekerja memaksa pengusaha untuk mengangkat pekerja kontrak menjadi karyawan tetap, Dimana pekerjaan yang bersifat tetap oleh karenanya demi hukum status hubungan kerja  para pekerja beralih dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT (Karyawan Kontrak) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT (Karyawan Tetap) maka Para Pekerja di Perusahaan terperiksa tersebut dikatakan Karyawan Kontrak tidak berlaku lagi dan Para Pekerja tersebut merupakan Karyawan Tetap di Perusahaan terperiksa.

Sehingga hak-hak Para Pekerja tersebut; baik itu berkenaan dengan status kerja, upah, tunjangan kesehatan, tunjangan kesehatan, bonus/intensif, pensiun, pesangon maupun hak-hak sebagai Karyawan Tetap lainnya yang diatur pada Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun Undang-undang, maka dari itu kami serikat pekerja sangat kecewa dengan Baleg DPR RI dan berharap untuk tidak perlu membahas RUU Omnibuslaw karena pasti akan menyengsarakan rakyat, maka dari itu kami bersama GETOL PISAN kab. Purwakarta akan berunjukrasa ke DPR RI tinggal menunggu Instruksi dari Pusat, tegas Kang Lili kepada Tim PPMI Media Centre.

About Post Author