30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Aliansi Masyarakat Cianjur akan Berdemo ke DPR RI Menolak RUU Omnibuslaw

PPMI CENTRE – Cianjur, Jawa Barat |Bukan Hanya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang akan dilibas oleh RUU Omnibus Law ini tapi juga penghapusan perundang-undangan terhadap pengrusakan lingkungan dan negara sedang melakukan pembiaran terhadap ancaman yang rakyat terima dari dampak buruk investasi belum lagi masyarakat cianjur juga sedang galau-galaunya berhadapan dengan wabah Covid 19 dan kami merasakan betul pelemahan kondisi ekonomi masyarakat atas kebijakan sosial distancing yang hampir telah berlaku secara menyeluruh di Indonesia, yang seharusnya DPR RI fokus membantu Rakyat dan Pemerintah daerah dalam penanganan COVID 19 malah mengambil kesempatan dalam kesempitan akan menuntaskan RUU Omnibuslaw yang sesungguhnya menimbulkan banyak kekecewaan dimasyarakat.

Terkait UU no 32 tahun 2009 tentang pemberian sanksi pidana terhadap para perusak lingkungan dan membakar hutan lewat RUU Omnibus Law ini akan dihapus sama sekali menjadi tanpa sanksi pidana, kita bisa bayangkan harus berapa juta lahan lagi yang dibakar oleh korporasi, harus berapa ribu orang lagi yang harus sesak nafas karena efek kesehatan dari kabut asap hingga kita sadar betapa berbahayanya RUU ini bila disahkan. Lalu pada puncaknya, wacana revisi UU MINERBA no 47 mengenai aturan pembatasan durasi perusahaan tambang yang pada awalnya hanya diperbolehkan selama 20 tahun dengan opsi perpanjangan waktu selama 10 tahun saja. Didalam naskah akademik Omnibus Law disebutkan UU tersebut akan digantikan dengan penambahan durasi signifikan menjadi 30 tahun dengan opsi perpanjangan setiap 10 tahun sekali sampai dengan sumber daya alam ditempat tersebut habis tak tersisa lagi. Ini sungguh mengancam eksistensi ekosistem kita sebab konsesi tambang akan menjadi abadi. Manusia, flora, fauna dan tentu saja masa depan generasi bangsa kedepan sedang dipertaruhkan begitu saja hanya demi nafsu besar investasi dan narasi percepatan pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya tidak pernah dinikmati rakyat secara luas dan merata.

Bahkan Para Ulama juga telah merekomendasikan bahwa omnibus law Cipta Kerja dan RUU Ketahanan Keluarga tidak berpihak kepada kemaslahatan umat dan bangsa. Masalah juga dinilai terdapat pada RUU lainnya, yaitu RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, serta revisi UU KUHP. Para Ulama Mendorong legislator agar menolak dengan tegas RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, RUU Minuman Beralkohol, RUU PKS, RUU Ketahanan Keluarga, revisi UU KUHP dan semua RUU yang tidak berpihak kepada kemasalahatan umat dan bangsa. Belum lagi tenaga kerja Indonesia akan mengalami nasib berupa kehilangan Upah Minimum, Hak Pesangon, Penggunaan Outsourcing dan kerja kontrak yang Bebas Semua jenis pekerjaan dengan waktu yang tak terbatas dengan dihapuskannya Pasal 59 UU13/2003 sehingga Pengusaha akan sangat mudah melakukan PHK yang berakibat kebebasan berserikat akan semakin sulit, Sanksi Pidana yang Dihilangkan bagi pengusaha yang tak membayar upah  dan – lain sebagainya menjadi alasan Aliansi Masyarakat Cianjur (AMC) menolak RUU Omnibuslaw dan berencana akan memaksimalkan partisipasi Masyarakat Cianjur untuk ikut aksi ke DPR RI, kata Fahmi Dwi Fauzi Ketua Umum DPC PPMI Kab. Cianjur yang juga menjadi salah satu elemen yang bergabung di AMC.

Selain itu dengan adanya pembahasan RUU Omnibuslaw di BALEG DPR RI makin jelas menunjukan bahwa negara hari ini telah takluk kepada kepentingan Investor dan menunjukan pula ketidak berpihakannya terhadap rakyat kecil yang menjadi kaum mayoritas hari ini. Kita tidak bisa mempercayakan apapun kepada kekuatan politik manapun di parlemen dan istana hari ini, sebab hanya kekuatan massa yang bisa meruntuhkan ini semua. Akhirnya RUU OMNIBUS LAW adalah musuh bersama bagi rakyat, yang membuat kita akan sadar untuk segera, terjaga dan mulai menyalakan alarm waspada dan perlawanan rakyat terhadap oligarki yang sedang mengancam kehidupan Bangsa dan Negara Indonesia, jelasnya kepada PPMI Media Center

About Post Author