25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

LBH PPMI : BP Jamsostek harus memperluas manfaat lembaga dan layanan tambahan.

PPMI CENTRE – JAKARTA | Sebagaimana terpublikasi di tahun 2019 lalu, bahwa aset kelolaan dana BP Jamsostek mencapai 432 triliun dengan margin labanya sebesar 29,2 triliun. Potensi aset dana ini harus dikelola untuk kemanfaatan sebesar- besarnya bagi peserta. Bukan hanya kepentingan pasar keuangan semata.

Kini, saatnya BP Jamsostek fokus pula untuk aktif membantu secara langsung mengurangi risiko sosial ekonomi yang dihadapi (pekerja) pesertanya. Secara regulasi, penyelenggaraan jamsostek diatur di UU No 40 tentang SJSN dan UU No 24 tentang BPJS berikut aturan turunannya terkait program maupun pengelolaan asetnya. Meski demikian, masih ada ruang bagi lembaga (BPJS Ketenagakerjaan), guna mengoptimalkan asetnya bagi para pekerja pesertanya.

Yang dibutuhkan adalah inisiatif kebijakan dari Direksi dan Dewan Pengawas disana lalu diakomodir oleh segenap pihak yang menjadi counter part lembaga itu. Inisiatif kebijakan tersebut juga dibekali kajian dan usulan yang melatarbelakanginya, khususnya urgensi kepentingan mengatasi ataupun mengurangi risiko sosial ekonomi di kala bencana wabah saat ini.Proses keputusannya harus berlangsung cepat dan interaktif mengingat kedaruratan bagi pelaksanaannya.

Dari berbagai ADUAN yang masuk, berekses negatif. KELUHAN atas lemahnya dukungan kelembagaan terhadap risiko sosial ekonomi yang dialami pesertanya (pekerja/pengusaha) apalagi disaat-saat Wabah Covid 19 saat ini harusnya BP Jamsostek menunjukkan kinerjanya dalam membuat program-program yang dapat dijadikan solusi cepat bagi peserta yang menjadi korban PHK atau yang dirumahkan.

Kelambanan layanan klaim JHT. Bahkan tendensius menolak pencairan karena penuhnya antrian klaim di satu kota, satu provinsi, bahkan hingga ke lain provinsi terdekatnya. Kondisi ini, berbeda jauh dari motto layanan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang hanya 6 menit saja terlayani, Kami menduga ada inidikasi system online tersebut sengaja disetting secara otomatis layanan online penuh karena dalam dunia digital hal ini sangat memungkin terjadi.

Kondisi saat ini mungkin diasumsikan sangat diluar dugaan akan terjadinya lonjakan klaim JHT hari ini di satu sisi. Sedangkan disisi lainnya, mungkinkah dampak infrastrutur IT dan kanal layanan yang tidak memadai selama ini ? Lalu bagaimanakah proses MITIGASI RISIKO Badan Publik itu dikelola selama ini ?

Dukungan atas perlindungan diri bagi pekerja peserta yang bisa dinilai SANGAT MINIM jika dinilai dari jumlah sumbangan yang terpublikasi saat ini, ketimbang kelolaan dana yang dimilikinya.

BPJS Ketenagakerjaan menyumbang sejumlah 588 juta dalam bentuk perlengkapan Masker dan Handsanitizer untuk (pekerja) pesertanya. Bandingkan ini dengan 432 Triliun dana kelolaannya diatas, di tahun 2019 lalu. Total nilai sumbangan hanya mencapai 0,00013% saja.

Dari sektor investasi, tidak terpublikasikan pula, penempatan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan bagi sektor-sektor usaha terdampak bencana wabah pandemi kini. Sebaliknya, BPJS Ketenagakerjaan berniat memborong saham-saham tertentu di pasar keuangan (bursa efek) dengan nilai 8 triliun yang disiapkan.

Atas berbagai daya dukung yang lemah dari Badan Publik itu, perlu diambil kebijakan kebijakan taktis dan strategis sebagai berikut :

1. Menjamin terpenuhinya klaim pekerja atas dana JHT nya dan menerapkan percepatan layanan atas pembayaran klaim JHT pekerja terdampak PHK sesuai dengan total nilai JHT nya

2. Penempatan dana investasi ditujukan bagi terciptanya penguatan ekonomi usaha-usaha di sektor kebutuhan publik di masa bencana wabah melalui mekanisme instrumentasi dan komposiisi investasi menyesuaikan regulasi yang mengaturnya. Usaha-usaha dimasud misalnya di bidang kesehatan dan sanitasi higienis, konvekai alat pelindung diri, kebutuhan.bahan.pokok serta transportasi dan logistik dstnya. Ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan produknya bagi masyarakat/peserta dengan harga terjangkau.

Jika diperlukan revisi atas regulasi yang ada, segera diinisiasi dan diakomodir perubahannya setelah melalui pertimbangan efektif yang mendasarinya

3. Jika ditemui perbedaan.pendapat di soal jangkauan program jaminan terkait risiko kejadian yang dimungkinkan atas terdampak ataupun terpapar bencana wabah agar mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi peserta berupa opsi pemberian dana santunan

4. Perlu dibukanya secara luas jenis-jenis manfaat layanan tambahan program yang mampu mengakomodir kebutuhan kedaruratan peserta di kala bencana wabah saat ini maupun kesegeraan atas pemulihan ekonomi peserta

5. Penangguhan iuran kepesertaan menyesuaikan skala daerah terdampak wabahnya.

Mengingatkan akan semangat pendirian diawalnya untuk Badan Publik ini. Pada pasal 3-4 UU BPJS disebutkan soal tujuan dan bagaimana prinsip mengelola Badan Publik tersebut. Tujuannya, mewujudkan pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan/atau anggota keluarganya. Dan penyelenggaraannya berprinsip pada kegotongroyongan, NIRLABA dan penggunaan (kelolaan dana) sebesar-besarnya kepentingan bagi peserta. Bukan kepentingan lainnya.

Kantor LBH PPMI Pusat : Jln. Cakrawijaya V No. K.19 – 20 Kav. Diskum TNI AD – Cipinang Muara – Jakarta Timur 13420 dan Jln Jatinegara Barat III No. 68F – Jakarta Timur ; Tlp/WA : 0818 0606 6888 (Wakil Direktur LBH PPMI : Andi Corawali Makmur. SH)

Kantor LBH PPMI Pusat : Jln. Cakrawijaya V No. K.19 – 20 Kav. Diskum TNI AD – Cipinang Muara – Jakarta Timur 13420 dan Jln Jatinegara Barat III No. 68F – Jakarta Timur ; Tlp/WA : 0818 0606 6888 (Wakil Direktur LBH PPMI : Andi Corawali Makmur. SH)

About Post Author