26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Buruh, Covid-19 Dan Resiko Kehilangan Upah

PPMI CENTRE – JAWA BARAT | Seharusnya ada tinjauan ulang dan pembaharuan terkait Aturan dan Kebijakan mengenai Perburuhan, dikarenakan adanya perpanjangan Pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) apalagi telah disampaikan kemungkinannya belum dapat di prediksi tepat sampai kapan berakhirnya Wabah Covid-19 ini.

Pemerintah harus memberikan Aturan yang jelas sebagai jaring pengaman bagi Pengusaha dan Karyawan dengan menjamin dan memberikan kompensasi bagi perusahaan yang sudah diberikan izin untuk tetap beroperasi dan mengawasi dijalankannya protokol PSBB secara ketat di perusahaan demi melindungi kesehatan para buruh. Diantaranya fasilitas seperti alat pelindung diri, hand sanitizer, management physical distancing, perbaikan gizi, vitamin, mulai dari keberangkatan buruh sampai pulang serta pemberian insentif tambahan.

Apabila hal tersebut tidak memungkinkan untuk perusahaan yang masih beroperasi harus dibuat jelas aturan terkait Work From Home (WFH) atau Work From Office (WFO) supaya tidak menjadi kesempatan untuk Perusahaan melakukan Pemotongan Upah serta Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dan kembali buruh harus dikorbankan.

Perusahaan juga seharusnya mengedepankan sisi keselamatan karyawan dan kemanusiaan dengan membuat kebijakan yang membantu meringankan beban karyawan, baik dengan Program Sosial sebagai Mitra di dalam Perusahaan.
Serikat Pekerja berharap tidak hanya fokus terkait hal yang belum terjadi, tetapi berperan aktif juga, bagaimana menyikapi fenomena saat ini sebagai upaya melindungi anggota dan bekerjasama secara sinergis dengan perusahaan demi tetap eksistensinya anggota dan perusahaan dalam menghadapi covid-19 secara bersama-sama.

Jika mengacu kepada aturan PSBB Junto UU No.6 Tahun 2018 Pasal 51 ayat 1 yaitu Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, maka seharusnya Pemerintah Pusat menanggung semua upah buruh/pekerja yang dipotong oleh Pengusaha, jika perusahaan tersebut benar-benar sudah tidak mampu lagi membayar upah buruhnya, bukan membiarkan Serikat Pekerja dengan Pengusaha berselisih diperundingan sampai dengan pengadilan sementara Pemerintah Pusat diam saja… Ulah Cicing Wae Atuuhhh.

Karawang, 24 April 2020
Asep Hidayah, SE
Sekretaris Umum DPW PPMI Jawa Barat

About Post Author