29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Masyarakat Perlu Tahu Apa itu Bencana..??

PPMI CENTRE – SURABAYA | Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

Dalam UU No. 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA yang dimaksud dengan :
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Dalam UU No. 24 TAHUN 2007 Pasal 6 Point Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :
a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;

Pasal 7 Ayat 2 Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat indikator yang meliputi:
a. Jumlah korban;
b. Kerugian harta benda;
c. Kerusakan prasarana dan sarana;
d. Cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Dari sini dapat kita ketahui bahwa dana penanggulangan bencana itu bersumber dari APBN dan APBD. Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (“BNPB”) menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran BNPB. Tanggap darurat itu sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (lihat Pasal 1 angka 10 UU 24/2007).

Yang dimaksud dengan dana ”siap pakai” berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf f UU 24/2007 yaitu dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
Dasar hukum lain yang mengatur tentang pengelolaan dana bencana alam adalah PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana . Menurut Pasal 3 PP 22/2008, pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi:
a. Sumber dana penanggulangan bencana;
b. Penggunaan dana penanggulangan bencana;
c. Pengelolaan bantuan bencana; dan
d. Pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.

Adapun dana penanggulangan bencana itu berasal dari Pasal 4 ayat (2) PP 22/2008:
a. APBN;
b. APBD; dan/atau
c. Masyarakat.

Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD itu secara memadai dan anggaran itu disediakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana lihat Pasal 5 ayat (1) dan (2) PP 22/2008. Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, Pemerintah menyediakan pula (Pasal 5 ayat (3) PP 22/2008):
a. Dana kontinjensi bencana;
b. Dana siap pakai; dan
c. Dana bantuan sosial berpola hibah

Selain itu, menurut Pasal 10 ayat (1) PP 22/2008, penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, BNPB, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk pengelolaan dana bantuan, berdasarkan Pasal 4 Permenkeu 173/2010, dana hibah dalam Rekening Penerimaan Bantuan Bencana diberikan Nomor Register Hibah 71004001 Hibah dana bantuan penanggulangan bencana alam Sumatera. Kemudian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara periodik menyampaikan laporan posisi saldo Rekening Penerimaan Bantuan Bencana kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada BNPB Pasal 10 ayat (1) Permenkeu 173/2010.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Permenkeu 173/2010, penerimaan dan pengeluaran dalam Rekening Penerimaan Bantuan Bencana dicatat secara rinci dan disajikan dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan atas belanja yang dibiayai dari Hibah dan menyajikannya dalam Laporan Keuangan.

Untuk Undang – undang Bencana Nasional Wabah Covid 19 bisa mengakses link PPMI Media Center : http://ppmicentre.com/2020/04/27/keppres-no-12-thn-2020-ttg-penetapan-covid-19-sebagai-bencana-nasional/

Semoga Bermanfaat
Surabaya, 28 April 2020
Salam Takziem
Drs. Zulkhair, MM
Sekretaris Jenderal DPP PPMI
Periode 2017 – 2022 M

About Post Author