29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

PPMI Tolak Keras Rencana TKA Masuk ke Sultra

PPMI CENTRE – SULTRA | Muhammad Bakri AR (Ketum PPMI Sultra):”Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara diminta bersinergi di tengah kegalauan masyarakat menghadapi wabah Covid 19″. Dengan beredarnya issu akan masuknya segerombolan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sulawesi Tenggara sebagaimana pemberitaan yang diduga ada 500 orang TKA asal Cina, menyikapi hal tersebut Muhammad Bakri AR selaku Ketua Umum DPW PPMI Sultra melalui press relliesnya diterima redaksi, meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot se- Sulawesi Tenggara untuk dapat bersinergi menutup semua akses yang dicurigai sehingga tidak bisa menjadi pintu masuk bagi TKA tersebut, baik Bandara Haluoleo, Pelabuhan laut maupun Terminal darat termasuk jalur – jalur tikus yang terisolir lainnya untuk dapat dilakukan dengan sistim “pantau khusus”, selanjutnya menetralisir dugaan adanya pihak ketiga yang akan dimanfaatkan untuk mencari kesempatan untuk kepentingan pribadi sehingga TKA – TKA bisa diloloskan, bocoran seperti ini harus dijaga karena sering terjadi, kata Bakri.

Ditambahkan Bang Arie sapaan akrab sang Ketua Umum DPW PPMI Sultra yang juga mantan Tim Nasional Relawan Jokowi – Ma’ruf ini mengatakan sekaligus meminta dengan tegas kepada Pemerintah Pusat bahwa dengan adanya rencana yang masih bersifat dugaan sebagaimana informasi tersebut adanya rencana masuknya Tenaga Kerja Asing guna menunjang Produksi Perusahaan yang beroperasi di Wilayah Sulawesi Tenggara sebagai bagian dari usaha dan investasi di negeri ini, agar tidak dilakukan harus diambil tindakan tegas, karena dari berbagai pihak dan elemen di daerah sebagai mitranya mendapat reaksi keras sebagai bentuk penolakan termasuk Pemprov dalam hal ini Gubernur Sultra Ali Mazi, Pimpinan DPRD Sultra termasuk kami dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesi (PPMI) sebagai salah satu Serikat Pekerja yang ada di bumi Anoa Sulawesi Tenggara.

Senada dengan itu, Yazid panggilan sehari – hari Asis Rianto (Sekretaris Umum PPMI Sultra) mengatakan bahwa penolakan Pemerintah Provinsi Sultra terhadap rencana masuknya TKA adalah bagian dari reaksi keras kami sebagai Serikat Pekerja menolak masuknya TKA dimaksud, jika ini diindahkan jangan sesalkan kami yang akan mengusir TKA itu, Negara kita lagi banyak pengangguran kenapa harus menggunakan TKA..!!, kata Yazid berapi-api.

Ditambahkan Bakri, senada dengan pernyataan Gubernur Sultra Ali Mazi, PPMI Sultra mendukung langkah Pemprov Sultra tersebut dan siap bersinergi untuk mengambil peran aktif mengingat bukan sekedar pentingnya sebuah investasi akan tetapi tak kalah pentingnya bangsa saat ini termasuk di Sulawesi Tenggara masih sangat galau karena menyebarnya Wabah Covid 19, itu dulu yang penting untuk diputus mata rantainya,karena tidak ada jaminan 100 persen bagi TKA – TKA yang masuk menjadi salah satu penyebab baru yang membuat resah bagi kebhatinan warga lokal di Sulawesi Tenggara yang sedang serius melawan penyebaran wabah Covid 19.

Oleh karena itu Muhammad Bakri melalui media ini meminta kepada segenap elemen di PPMI Sultra untuk tidak tinggal diam, kami memantau dan menunjuk Koordinator Lapangan saudara Manton Wakil Sekretaris Bidang HUBLA PPMI Sultra berkordinasi dengan Sekum DPW PPMI Sultra untuk melakukan monitoring terpusat, kata Manton dalam tugas tersebut akan melakukan langkah – langkah pasti, karena ini tidak bisa dibiarkan terus menerus terjadi di bumi Anoa ini, langkah awal menurutnya akan berkonsultasi dengan pihak terkait khususnya kepada FORKOPIMDA Sultra.

Secara terpisah Irwansyah,.SH.LLM Kabid Advokasi Hukum & Pembelaan Pekerja PPMI Sultra yang juga Politisi PPP yang juga mantan anggota DPRD ini mengatakan “jangan tambahkan kami penyakit baru”, cukup kami yang sedang melawan covid-19 ini, stop dulu TKA di Bumi Anoa, beri napas anak lokal untuk berkarya dan memanfaatkan SDA didaerahnya sendiri dalam suasana keprihatinan ekonomi dan hukum seperti ini karena jika TKA masuk lagi akan lebih berbahaya dari Covid 19, dikhawatirkan banyak pihak akan membawa virus-virus baru Covid 19 di Sultra, jelas Irwansyah.

Terkait rencana kedatangan WNA asal Tiongkok itu lebih awal sudah menuai penolakan,
diketahui penolakan awal oleh Gubernur Sultra Ali Mazi sudah jelas membenarkan itu sebagaimana pemberitaan pada media – media sebelumnya, dugaan yang menurut issu yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terhadap TKA ditolak oleh Pemerintah Provinsi Sultra karena bertentangan dengan SOP Penanganan Covid 19 dan suasana kebhatinan masyarakat SULTRA yang tengah berjibaku melawan pandemi Covid-19.

Senada dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang berkesimpulan, sama dengan PPMI Sultra bahwa kami tidak alergi dan tidak keberatan untuk memasukan kembali TKA jika sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kearifan lokal yang ada, dibalik suasana seperti ini sangat tidak pas TKA itu masuk jumlah mereka sudah cukup banyak saat ini harusnya FORKOPIMDA wajib memprioritaskan pribumi dan putra daerah untuk menjadi karyawan di perusahaan bukan TKA lagi, tegas Muhammad Bakri yang juga Politisi PPP itu, ungkapnya.

About Post Author