28/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Pemerintah dan Pengusaha harus peka jangan biarkan TKA jadi masalah di daerah.

PPMI CENTRE – JAKARTA | Ribut ribut Soal TKA asal China itu dampak kebijakan pemerintah yang di perparah oleh Perilaku Koruptif baik oleh oknum aparat maupun Perusahaan. Bahkan tidak jarang terjadi kerjasama diantara mereka.

Banjir TKA asal China itu akibat membanjirnya Investasi Perusahaan China di Indonesia. Sektor Industri Pertambangan salah satu yang dibanjiri oleh TKA asal China.

Investasi tentu sangat diperlukan dan bahkan harus di dorong untuk terus berkembang , namun tidak dengan mendatangkan TKA yang berujung mengancam keberadaan TKI, apalagi dengan kondisi ketenagakerjaan kita, berdasarkan Informasi dari KADIN jumlah korban PHK dan pekerja yang dirumahkan sudah mencapai 15 Jutaan orang dan dari informasi SP/SB sudah hamper mencapai 3 Jutaan Pekerja.

Perkara TKA asal China kembali ribut ketika dimasa masa Covid 19 mereka masih terus dan dibolehkan berdatangan dimana isunya lantas beralih kepada Isu merebaknya Virus Covid 19 karena kebetulan awal muasal munculnya Virus Covid 19 itu datang dari Wuhan – China.

Setelah 49 orang TKA tujuan Virtu Dragon kini muncul lagi isu 500 orang menuju perusahaan yang sama di Konawe Sulawesi Tenggara yang menambah panjang daftar keributan terhadap keberadaan TKA asal China.

Keberatan Masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap datangnya TKA asal China ke Sulawesi Tenggara karena mereka tiba pada masa masa Covid 19 dan dalam kasus 49 TKA beberapa waktu lalu ditemukan hanya menggunakan Visa Kunjungan dan bertentangan dengan Peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Kalau Pemerintah tidak peka melihat keresahan , kecemasan di masyarakat, maka bisa jadi konflik masyarakat dan TKA itu akan membesar. Apalagi potensi konflik itu mungkin sekali terjadi dan membesar saat ini dikala ekonomi sulit, PHK terjadi dimana mana, rakyat susah dan kelaparan.

Jakarta, 2 Mei 2020
Salam Cerdas.
Fahri Timur. SH.MH
Advokat/ Dewan Pertimbangan Nasional DPP PPMI

About Post Author