04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Penolakan Keras PPMI Atas Rencana TKA Cina Ke Sultra Terus Bergulir

PPMI CENTRE – SULTRA | Reaksi keras atas rencana Kemenaker RI menambah TKA di Wilayah Sulawesi Tenggara sebagaimana isi surat nomor B-3/10204/PK.4/IV/2020 Tertanggal 15 April 2020 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai balasan surat dari Managemen PT. Virtue Dragon Nickel Industry nomor.0469/VDNI.ADM.01/IV/2020 Tanggal 1 April 2020 hal kelanjutan permohonan RPTKA Jangka pendek dan Managemen PT. Obsidian Stainless Steel nomor 0744/OSS.ADM.01/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yg di teken seorg Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker RI Aris Wahyudi dengan perihal yang sama, terus menuai protes bahkan Ketua DPRD Prov. Sultra bersedia memimpin demo penolakan terkait TKA dimaksud, selain Reaksi penolakan Ketua DPRD Sultra, penolakan atas rencana kedatangan TKA CHINA ke Sultra juga dgn tegas dilontarkan Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Daeng Wahidin bersama para aktivis PPMI baik di Pusat maupun PPMI Sultra pada khususnya yang sudah siap pasang badan terdepan untuk menjamin penolakan TKA China tersebut ke Sultra, kata Muh Bakri Ketum DPW PPMI Sultra.

Senada dengan penolakan tegas itu sebagai refresentatif pernyataan sikap PPMI oleh Presiden PPMI Daeng Wahidin yg disampaikannya pada diskusi episode II (kedua) dgn menggunakan applikasi ZOOM Live Streaming yang di laksanakan Rabu, 29/4 mulai pkl 20.00. WIB s/d pkl 00.30 Wib dengan Narasumber terdiri dari agt Komisi IX DPR RI :
Bung H.Anwar Hafid (Fraksi Demokrat Dapil Sulawesi Tengah/mantan Bupati Morowali dua Periode), Bung Obon Tabroni (Fraksi Gerindra/Dapil Jabar VII), Rudi Rusmady (Pengamat industrial/eks GM VDNI, Daeng Wahidin (Presiden PPMI),dan para pembicara penguat lainnya Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh (ARS) Sekjend APNI dan Peneliti dari Institut Paramadina, Dgn Moderator diskusi Bung Fahri Timur.SH.MH, Host Bung : Muhammad Bakrie A.Rahman (Ketum DPW PPMI Sultra), Asst.Host, Miss. Risdiana (PPMI Sumatera Selatan) dan beberapa nara sumber lainnya yang kesemuanya menolak rencana kedatangan TKA tersebut, bahkan Ketua DPRD Prov. Sultra Abdul Rahman Saleh (ARS) menegaskan penolakan itu dan siap memimpin aksi unjukrasa menolak kedatangan TKA – TKA itu .

PPMI dalam hal itu telah mengkaji problematika ini dan sudah sangat siap berjuang bersama rakyat Sultra demi untuk menjamin keselamatan dan kepentingan rakyat Sultra khususnya pekerja pribumi (lokal) sebagaimana juga telah ditegaskan pada media sebelumnya oleh PPMI Sultra, bahkan sehari sebelumnya dalam dialog virtual berlansung cukup lama sampai pukul 00.30 wita. yang mengangkat TOPIK : “ MENAKAR OMNIBUSLAW Tenaga Kerja Asing vs Tenaga Kerja Indonesia, Siapa yang Untung?”.

Secara terpisah Bung Arie sapaan akrab Muhammad Bakri (Ketua Umum DPW Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia – PPMI Sultra) yang juga Politisi Ka’bah ini menegaskan kembali penolakan keras tersebut dan menyatakan meminta kepada semua jajaran Komando Wilayah PPMI Sultra harus siap pasang badan apabila hal itu benar-benar direalisasikan, Polemik isu 500 TKA pada Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China kian bergulir membuat kegaduhan dan keresahan ditengah-tengah masyarakat mengingat saat ini Pemerintah bersama Masyarakat sedang memerangi penyebaran Covid 19 di Sultra dengan kondisi apa adanya karena sampai saat ini bantuan penanganan Covid 19 dari Pusat juga belum ada yang diterima Pemprov dan Pemkab/Kot di Sultra, Selain itu keresahan dan kegelisahan masyarakat yang sedang melaksanakan sosial distancing semakin menjadi-jadi dikarenakan bagitu ketatnya pelaksanaan PSBB saat ini, selain itu Pemerintah Pusat telah menerapkan Status Pembatasan Transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2020, tiba-tiba Pemerintah Pusat kembali mengijinkan kedatangan 500 TKA China yang merupakan asal muasal Covid 19 yang sudah menjadi sumber malapetaka diseluruh dunia saat ini mau menginjakkan kaki di bumi Anoa, ini jelas masyarakat Sultra semuanya pasti menolak, Rencana kedatangan sekitar 500 tenaga kerja asing asal China ke Sulawesi Tenggara itu bertentangan dengan upaya menerapkan pembatasan sosial berskala besar demi mencegah penyebaran Covid-19 di Sultra dan bertentangan pula dari adab ketimuran kita, ungkap Muhammad Bakrie A.Rahman Ketum DPW PPMI Sultra berapi-api(*)

Ditempat terpisah Presiden PPMI Wahidin yang selalu disapa Daeng itu menyatakan DPP PPMI tidak percaya dengan alasan Pengusaha dan Pemerintah Pusat, bahwa perusahaan sangat kesulitan mendapatkan pekerja pribumi (lokal) dengan standar kualifikasi yang diinginkan oleh Perusahaan..? Mereka pikir pekerja pribumi kita di Indonesia ini tidak bisa bekerja dipertambangan Nikel, perlu Pemerintah Pusat ketahui bahwa pertambangan Nikel bukan hal yang baru di bumi Sulawesi, pertambangan nikel sudah ada di Sulawesi yaitu di Soroako Palopo (Sulsel) sejak akhir tahun 70-an dan di Pomala Kolaka (Sultra), jadi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sulawesi dengan pengelolaan pertambangan nikel termasuk Smelternya, memang perusahaan sengaja memberikan standar kualifikasi yang tinggi, bertujuan untuk mempersulit rekruitmen pekerja lokal agar dapat dijadikan alasan oleh perusahaan memasukkan Ribuan TKA asal China tersebut, karena selain melanggar UU Ketenagakerjaan/Perundang – undangan yang berlaku juga terkait kedaulatan NKRI, tentu hal Ini sangat menyakiti hati rakyat Indonesia yang sedang menghadapi maraknya PHK massal yang dialami oleh pekerja pribumi ditengah merebaknya wabah Covid 19, Pemerintah Pusat justru berdalih tidak dapat menolak Permintaan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel. untuk mendatangkan TKA China, malah mengijinkan TKA masuk ke Sultra, padahal jenis pekerjaan yang akan dikerjakan secara umum masih dapat dikerjakan oleh pekerja pribumi/lokal, maka dari itu DPP PPMI secara tegas dan keras menolak kedatangan TKA tersebut ke Sultra serta menginstruksikan kepada DPW PPMI Sultra mengambil langkah-langkah Litigasi maupun Non Litigasi sebagai bentuk perlawanan PPMI menolak kedatangan TKA tersebut ke Bumi Anoa, tegas Daeng Wahidin Presiden PPMI..**

PPMI Sultra melalui Sekumnya Asis Rianto, sebagai Panglima Lapangan secara terpisah mengatakan bahwa dengan adanya instruksi Presiden DPP PPMI dan Ketua Umum PPMI Sultra sebagai legitimasi perjuangan maka tidak ada tawar – menawar selain menolak TKA dan siap turun memimpin pergerakan bersama seluruh elemen di Sulawesi Tenggara tegas Yazid (Asis Rianto red,-)*.

Kabar akan masuknya TKA ini sudah beredar luas di masyarakat, kecaman dan penolakan secara tegas sudah banyak disuarakan berbagai elemen, Aktivis SP/SB, Ormas Islam, Tokoh Nasional dan Tokoh Masyarakat Sultra serta Gubernur Sultra Ali Mazi juga menegaskan menolak keras kedatangan TKA asal Cina, kemarin (Rabu, 29 April 2020) juga DPRD melalui rapat paripurna memutuskan menolak masuknya TKA di Bumi Anoa seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh (ARS). Semua sudah sepakat menolak tinggal bagaimana ketegasan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan RI merespon hal tersebut dengan warning tanpa basa – basi tutup Bakri(*)

About Post Author