28/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

DPP PPMI Mendukung Keputusan DPRD dan PemProv Menolak TKA Cina di Sultra

PPMI CENTRE – JAKARTA | Carut marut penanganan Wabah Covid 19 di Indonesia saat ini tidak lepas dari ketidak konsistenan Pemerintah Pusat dalam menerapkan PSBB, tumpang tindih kebijakan dan tidak adanya koordinasi yang baik antar departemen atau kementerian terkait mengakibatkan kegaduhan ditengah-tengah masyarakat. Terbukti dengan Kabar akan masuknya 500 TKA Cina ke Wilayah Sulawesi Tenggara telah sudah beredar luas di masyarakat, kecaman dan penolakan secara tegas sudah banyak disuarakan berbagai elemen, Aktivis SP/SB, Ormas Islam, Tokoh Nasional dan Tokoh Masyarakat Sultra serta Gubernur Sultra Ali Mazi juga menegaskan menolak keras kedatangan TKA asal Cina, kemarin (Rabu, 29 April 2020) juga DPRD melalui rapat paripurna memutuskan menolak masuknya TKA di Bumi Anoa seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sultra Abdul Rahman Saleh (ARS).

Terkait rencana Kemenaker RI mengizinkan 500 TKA Cina masuk ke Wilayah Sulawesi Tenggara sebagaimana isi surat nomor B-3/10204/PK.4/IV/2020 Tertanggal 15 April 2020 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai balasan surat dari Managemen PT. Virtue Dragon Nickel Industry nomor.0469/VDNI.ADM.01/IV/2020 Tanggal 1 April 2020 hal kelanjutan permohonan RPTKA Jangka pendek dan Managemen PT. Obsidian Stainless Steel nomor 0744/OSS.ADM.01/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yg di teken seorg Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker RI Aris Wahyudi, hal ini tentunya bertentangan dengan penerapan Status Pembatasan Transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2020 Jo Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut menetapkan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona di daerah dan diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan di daerah masing-masing terkait penanganan virus corona.

Presiden PPMI Daeng Wahidin menyatakan, Seharusnya Pemerintah Pusat lebih fokus terhadap Penanganan Covid 19 dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok seluruh rakyat termasuk Pekerja Korban PHK dan Pekerja yang upahnya tidak dibayar selama dirumahkan oleh Pengusaha, di seluruh wilayah yang telah disetujui untuk melaksanakan PSBB melalui Persetujuan Menteri Kesehatan sebagai Kepanjangan Tangan Presiden RI Bapak Joko Widodo dengan menciptakan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kab/Kota sehingga Masyarakat di wilayah yang melaksanakan PSBB tersebut merasa tenang, nyaman dan aman dalam melaksanakan serta mentaati protokol pelaksanaan PSBB, sehingga target-target pencapaian pelaksanaan PSBB dapat terpenuhi sesuai rencana Pemerintah Pusat, kata Daeng Wahidin

Daeng menambahkan Bahwa kewenangan atau kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Sultra, dan seluruh jajaran Bupati/Walikota di Sulawesi tenggara berikut seluruh Muspida-nya sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan Konstitusi kita, biang kerok permasalahan ini adalah akibat dari Inkonsistensi Pemerintah Pusat yang seakan-akan tidak menganggap dan mengabaikan Keputusan bersama Gubernur/Bupati/Walikota yang secara eksekutif merupakan perwakilan Rakyat Sulawesi tenggara yang sah, mereka adalah Pejabat Eksekutif di daerah yang juga dipilih langsung oleh rakyat, ketika Gubernur/Bupati/Walikota menolak dengan alasan yang jelas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mereka pimpin, tidak ada alasan kuat bagi Pemerintah Pusat untuk memaksakan kehendaknya apalagi menggunakan segala cara memasukkan TKA asal Cina tersebut ke Sultra karena dapat dipastikan akan menimbulkan kekisruhan dan kegaduhan bahkan lebih daripada itu dapat terjadi, untuk itu Pemerintah Pusat lebih baik batalkan saja rencana mendatangkan 500 TKA asal cina itu, Jelas Daeng Wahidin Presiden PPMI Periode 2017 – 2022 M

Ditempat terpisah Sekretaris Jenderal DPP PPMi Drs. Zulkhair, MM menambahkan Kita tentunya masih ingat kedatangan 49 TKA beberapa waktu lalu yang sempat viral dimedia sosial, selanjutnya diprotes oleh aksi unras perwakilan masyarakat Sultra sampai mengakibatkan adu jotos di Kantor Imigrasi Kelas 1A Kota kendari pertengahan Bulan Maret 2020 yang lalu. Kejadian tersebut sangat mengganggu Suasana kebatinan dan melukai perasaan masyarakat Sultra dalam menghadapi corona saat ini yang menginginkan wilayah Sultra aman dari Covid 19, Kita sebagai anak bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan jangan hanya menolak tapi perlu kita mempertanyakan sikap pemerintah pusat terkait keputusannya itu patut diduga ada unsur KKN yang terjadi. Mengingat saat ini banyak tenaga kerja lokal sedang kesulitan secara ekonomi karena terkena PHK massal dan dirumahkan oleh perusahaan akibat Wabah Covid 19. Tentunya Penerbitan izin kerja bagi ratusan TKA asal China untuk bekerja di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT. Obsidian Stainless Steel perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan nikel. Jelas kebijakan ini telah melanggar UU Ketenagakerjaan dan mengabaikan protokol penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia serta Keppres No.12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, ungkap Drs. Zulkhair, MM Sekjend DPP PPMI Periode 2017 – 2022 dalam penjelasan beliau kepada Tim PPMI Media Center

About Post Author