04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Kebijakan Pelit dan Berbelit, Berikan Hak Rakyat

Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Bantuan sosial semakin gencar disebar di sejumlah daerah sejak pandemi Covid-19 makin meluas di tanah air dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemerintah daerah hingga masyarakat membagikan sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Meski begitu banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh. Bahkan, tak jarang bantuan sosial atau bansos dari pemerintah daerah malah tak tepat sasaran.

Seperti yang dilansir oleh vivanews.com, Jumat (24/04/2020), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak, yang terdata sebagai salah satu penerima bansos. Karena hal ini, Pemprov DKI Jakarta dianggap asal dalam menyalurkan bansos. Tidak hanya di Jakarta, di Jawa Timur, Anggota DPRD Jawa Timur, Achmad Amir, menceritakan bantuan antara pemerintah Provinsi dan tingkat desa yang tumpang tindih. Masyarakat yang berada di rumah hanya mendapat masker dan sembako, tapi mereka yang keluyuran malah dapat bantuan lebih.

Adapun kritikan keras yang diterima pemerintah, salah satunya dari seorang Bupati di Boltim. Sebuah video Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar viral di media sosial. Sehan Landjar geram karena mekanisme pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), dari pemerintah pusat dianggap sulit. Dikatakannya, mekanisme pemberian BLT tersebut terbilang menyulitkan warga. Warga menurutnya tak bisa menunggu lama untuk mendapatkan bantuan itu. “Kalau sistem pembagian BLT hanya saja di Kemensos dan Kemendes, itu program kedua Kementerian. Kalau program saya menangani kesulitan rakyat yang sangat mendesak, mereka butuh makan hari ini, bukan disuruh menunggu besok atau sampai administrasi tentang BLT selesai. Kebutuhan untuk isi perut rakyat tak bisa menunggu onggokan kertas yang diminta oleh para menteri, sebagai syarat untuk mendapatkan uang Rp 600 ribu”, jelas Sehan saat dikonfirmasi oleh detiknews.com, Minggu (26/04/2020).

Buruknya pendataan dan semrawutnya pengurusan teknis telah membuat Kades dan Bupati protes terbuka di media sosial. Pada awalnya, respon publik terhadap kebijakan bansos yang diumumkan pemerintah cukup positif. Namun, segudang masalah dalam implementasinya telah membuat warga kecewa.

Setidaknya ada tiga poin terkait polemik kebijakan bansos yang menjadi sorotan masyarakat :

Pertama, data yang diambil oleh pemerintah tidak akurat. Seperti yang dilansir oleh kompas.com, pada hari Jumat (01/05/2020), data yang diambil Dinas Sosial Kabupaten Bogor adalah data tahun 2009, artinya data 11 tahun lalu. Padahal, data terbaru sudah dikirimkan Kades. Walhasil ada 1 Kecamatan dengan 7 Desa, yang memiliki 1.000 lebih data warga yang membutuhkan, akan tetapi yang mendapatkan hanya 300 sekian. Sisanya 700 lebih warga, harus gigit jari dan menahan lapar akibat buruknya data.

Kedua, syaratnya pelit dan berbelit. Menurut surat No 1261 Kemendes-PDT, pemberian BLT dari dana desa. Prosedurnya cukup panjang dan berbelit, yakni tertib administrasi dan punya rekening bank. Syarat utama, penerima BLT bukan penerima bansos dari Kementerian lain.

Ketiga, korupsi bansos. Di tengah warga yang menjerit kelaparan, bansos pun tak luput dari incaran para tikus berdasi. Dilansir oleh suarajabar.id, Minggu (19/04/2020), diduga ada korupsi dana bantuan sosial atau bansos untuk orang miskin di Depok, Jawa Barat.

Polemik kebijakan bansos saat ini sebenarnya bukan hanya masalah klasik validasi data yang diragukan, prasyarat berbelit membuat banyak rakyat miskin yang tidak menerima, serta tumpang tindihnya kebijakan yang ada. Namun, lebih besar disebabkan oleh pemerintahan yang berideologikan kapitalisme, yang pada gilirannya menganggap bahwa model negara korporatokrasilah yang ideal diemban negara ini. Yaitu, sebuah model negara yang menyerahkan seluruh urusannya pada swasta.

Berbeda dengan sistem Islam, yang akan melahirkan peran pemimpin yang berpikir pada kemaslahatan umat. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang mampu menyelesaikan permasalahan umat tanpa menimbulkan permasalahan baru. Karena sesungguhnya, peran pemimpin dalam Islam memahami bahwa keberadaannya di pemerintahan adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Swt. Mereka takut akan azab Allah Swt. bagi penguasa yang lalai terhadap umatnya.

Dalam pemerintahan Islam, yaitu khilafah, rakyat tidak akan dibiarkan sendiri dalam memenuhi kebutuhannya, karena hal demikian adalah hak rakyat yang harus dipenuhi negara. Negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok rakyat (sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, dan pendidikan). Negara akan dengan segera mendistribusikan kebutuhan pokok hingga ke tangan rakyat tanpa ada birokrasi, apalagi berbelit.

Sesungguhnya sebaik-baik teladan adalah Rasul dan para sahabatnya. Dalam hal ini kita bisa meneladani Khalifah Umar bin Khaththab. Langkah awal Umar saat itu adalah menjadi teladan terbaik bagi rakyatnya dalam menghadapi krisis. Ia dan keluarganya selalu berhemat dan hidup sederhana, agar beliau bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Beliau pun dengan cepat, sigap, dan tuntas dalam memenuhi kebutuhan umat saat krisis. Beliau mengerahkan seluruh struktur dan perangkat negara untuk membantu masyarakat yang terdampak. Para pejabat pun dengan sigapnya merespon hal tersebut.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author