04/10/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

PPMI Sulteng mendukung Langkah Pemda Sultra menolak kedatangan 500 TKA Cina

PPMI CENTRE – SULTRA & SULTENG | Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara saat ini telah menjadi primadona dunia Investasi dan dunia pertambangan nikel. Wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara punya kedekatan kultural yang erat apalagi dengan batas geografi dan demografi daerah Morowali, Kolaka, konawe adalah jantung Bisnis empuk nikel.

Kami ingin katakan bahwa Sulteng dan sultra saat ini adalah Jantung dan Paru-paru sumber Nikel dunia saat ini. Langkah plt Dirjen Penta dan PKK kemenaker dalam menyetujui RPTKA yang dibuktikan dengan Surat Nomor : B-3/10204/PK.4/IV/2020 Tertanggal 15 April 2020 yang di tujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai balasan surat dari Managemen PT. Virtue Dragon Nickel Industry nomor.0469/VDNI.ADM.01/IV/2020 Tanggal 1 April 2020 hal kelanjutan permohonan RPTKA Jangka pendek dan Managemen PT. Obsidian Stainless Steel nomor 0744/OSS.ADM.01/IV/2020 tanggal 1 April 2020 yang merupakan perusahaan pertambangan Nikel adalah langkah KEBABLASAN dan PENGHIANATAN pada Negara dan rakyat Indonesia yang sedang berjibaku dan diminta untuk bergotong royong menghadapi Wabah Covid 19 justru situasi ini dimanfaatkan dengan keji oleh oknum Pejabat Pemerintah Pusat. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah melanggar Undang-Undang (UU) tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, dengan mengistimewakan TKA untuk bekerja dibanding Pekerja Pribumi, tentunya hal ini sangat tidak tepat dilakukan disaat ancaman PHK Massal yang mengancam jutaan Pekerja Indonesia yang akan kehilangan pekerjaan akibat wabah Covid 19, Kata Idrus Haddado Ketua Umum DPW PPMI Sulawesi Tengah yang juga merangkap sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan DPP PPMI Periode 2017 – 2022.

Selain itu Perpres No.20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan No.13/2003. PerPres tersebut dibuat oleh pemerintah tanpa melibatkan serikat pekerja dan buruh. PerPres yang dibuat dan ditanda tangani Presiden Jokowi terkesan terburu buru hanya karena alasan peningkatan Investasi dan perbaikan ekonomi, ternyata telah disalahgunakan oleh oknum Kemnaker untuk kepentingan TKA, Perpres ini sebaiknya dicabut saja oleh Presiden Jokowi.


Lebih lanjut hal ini jelas bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh para bawahan Presiden Jokowi yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan orang asing, Presiden sebagai kepala Negara telah Menetapkan Covid 19 sebagai Bencana Nasional Non Alam dalam Keppres No. 12 Tahun2020,malah plt Dirjen seenaknya menyetujui RPTKA yang diajukan oleh Perusahaan tersebut tanpa melalui pertimbangan yang matang terkait situasi nasional saat ini, jelas Idrus

Ditempat terpisah Sekum DPW PPMI Sulawesi Tengah memdukung Segenap langkah Jajaran Muspida Sultra yang sudah sangat tepat melarang datangnya TKA itu. Kami harapkan Komisi IX DPR RI harus segera bersikap untuk melakukan pengawasan atas kegaduhan yang dilakukan oleh Pejabat Dirjen di kemenaker dan Menaker harus siap bertanggungjawab kalo perlu mundur dari jabatannya sebagai Menaker dan Kami MEMINTA aparatur hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk menyelidiki dugaan kongkalingkong antara Dirjen plt dan Perusahaan tersebut.yang diduga kuat ada praktek-praktek PENYUAPAN dan GRATIFIKASI maka ini harus diselesaikan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, intinya kasus ini harus diusut tuntaslah, Ujar Ramli Abbas Sekum DPW PPMI Sulawesi tengah menjelaskan kepada Tim PPMI Media Centre

About Post Author