25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Karpet Merah Untuk TKA, Rakyat dipaksa Mengelus Dada

Oleh : Sartinah
Pegiat Opini, Member Akademi Menulis Kreatif

Lagi-lagi rakyat harus mengelus dada. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin terpuruk, pengangguran melonjak naik, dan larangan mudik bagi rakyat, karpet merah justru dibentangkan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Cina. Tak tanggung-tanggung, sekitar 500 TKA asal negeri tirai bambu itu dikabarkan akan kembali memasuki Indonesia. Sontak saja wacana tersebut mengundang kritik sejumlah pihak.

Penolakan datang dari gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dengan tegas menolak wacana kedatangan TKA Cina tersebut. Bukan hanya ucapan lisan tanpa aksi, keseriusan DPRD Sultra benar-benar dibuktikan dengan melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, perihal penyampaian penolakan kedatangan TKA ke bumi Anoa. (DETIKSULTRA.COM, 2/5/2020).

Namun sayang, kritik dan penolakan kedatangan TKA asal Cina tersebut terganjal undang-undang. Yakni, Pemen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan perundang-undangan lainnya. Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Aris Wahyudi mengungkapkan, secara legalitas Kemenaker tak bisa menolak permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan perusahaan pengguna. Karena dari sisi hukum atau peraturan penggunaan TKA semuanya terpenuhi, termasuk penggunaan TKA pada masa pandemi Covid-19, terutama Pemen Hukum dan HAM No 11 Tahun 2020, yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f. (kumparan.com, 30/4/2020)

Diketahui, TKA asal Cina tersebut rencananya akan dipekerjakan di PT Virtue Dragon Nickel Industry di Morosi, Sulawesi Tenggara. Rencana masuknya TKA asal Cina tersebut jelas mencederai rasa keadilan rakyat Indonesia, khususnya rakyat Sultra. Bagaimana tidak, saat nasib rakyat masih terkatung-katung sebagai dampak merebaknya Covid-19, pemerintah malah membiarkan TKA asing masuk ke dalam negeri. Terlebih, Cina adalah negara yang menjadi awal merebaknya wabah.

Kelonggaran terhadap Tenaga Kerja Asing, terlebih di tengah pandemi Covid-19, jelas merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan yang lebih memprioritaskan kesejahteraan segelintir orang daripada nasib jutaan rakyat yang butuh perhatian serius. Bukan hanya sebatas masalah ekonomi, tetapi juga faktor kemanusiaan. Yakni, mengutamakan nyawa rakyat ketimbang keuntungan ekonomi semata. Bahkan, Kepala Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane menilai sikap pemerintah pusat dalam mengatasi pandemi Covid-19 terkesan semakin aneh, diskriminatif, dan membingungkan. (AKURAT.CO, 29/4/2020)

Kebijakan yang luwes terhadap asing, tetapi tegas terhadap rakyat sendiri menjadi sinyal kuatnya cengkeraman asing atas negeri ini, terutama Cina. Jeratan investasi membuat negara kehilangan wibawa. Hal ini begitu tampak pada pembangunan insfrastruktur di negeri ini. Alhasil, jangankan memutus hubungan diplomatik, sekadar menolak kedatangan TKA asal negeri tirai bambu tersebut pun tidak mampu dilakukannya. Karut-marut kebijakan yang tidak pro rakyat adalah bagian dari buruknya wajah kapitalisme.

Kondisi ini jelas kontras dengan sistem Islam dalam menyelesaikan problem yang terjadi di masyarakat. Sebagai sistem hidup, Islam memiliki seperangkat aturan paripurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Pun demikian dengan peran penguasa dalam Islam. Penguasa menjalankan amanah kepemimpinan berlandaskan keimanan, bukan karena uang atau jabatan. Dalam kepemimpinan mereka pula, syariat Islam diterapkan. Syariat menetapkan bahwa kebutuhan dasar dan sekunder setiap warga negara merupakan hak rakyat. Dan negara berkewajiban memenuhinya dengan mekanisme yang telah ditetapkannya.

Mekanisme pemenuhan jaminan kebutuhan setiap warga negara diwujudkan dengan bekerja bagi laki-laki dewasa yang mampu. Mereka akan menanggung nafkah bagi para wanita, orang tua dan anak-anak. Jika tidak mampu atau tidak ada keluarga yang menanggungnya, maka kerabat atau tetangga dekat yang berkewajiban membantunya. Jika ini pun tidak ada, maka selanjutnya menjadi kewajiban negara untuk menanggungnya.

Berikutnya, negara berkewajiban membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyatnya. Selain itu, rakyat juga boleh melakukan kerja sama dengan sesama warga negara baik muslim maupun nonmuslim, jika mereka mampu bekerja tetapi tidak memiliki modal. Mekanisme lain yang bisa dipilih adalah qardh (utang), hibah (pemberian cuma-cuma), ataupun yang lainnya.

Menyediakan layanan pendidikan, keamanan, dan kesehatan seluruh rakyatnya secara gratis juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Bukan hanya yang miskin saja, tetapi yang kaya pun mendapatkan jaminan yang sama. Sedangkan terkait jaminan lapangan pekerjaan dan terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar seluruh rakyat, negara akan mengelola sendiri harta kepemilikan umum (SDA). Hal ini menjadi bukti bahwa negara mampu berdaulat secara ekonomi tanpa intervensi asing maupun aseng.

Demikianlah gambaran Islam dalam menyelesaikan problem yang terjadi di tengah masyarakat. Solusi yang pasti akan membawa ketenangan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa pandang bulu. Saatnya kembali pada Islam sebagai wujud ketaatan dan ketundukan kepada syariat Allah yang menjadi sebab datangnnya kerahmatan dan keberkahan bagi seluruh alam.
Wallahu a’lam bishshawab

About Post Author