25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

3 Juta lebih Buruh atau Pekerja yang Lapar Sungguh Lebih Mengerikan Dibanding Ancaman Covid 19

PPMI CENTRE – JAKARTA | Meski Kementerian Tenaga Kerja telah mendata 3 juta pekerja yang dirumahkan dan di-PHK akibat terimbas wabah corona, belum juga menurunkan kebijakan yang konkrit untuk mengatasinya.

Kalau cuma mendata saja jumlah buruh yang dirumahkan dan di-PHK, bisa didapatkan dari serikat buruh dan LSM Perburuhan dengan gampang. Jadi pekerjaan seperti itu tak perlu merepotkan Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemenaker). Seakan-akan Kemenaker telah melakukan pekerjaan yang hebat. Semua data buruh atau pekerja yang disergap virus corona dapat diperoleh dari serikat buruh dan serikat pekerja.

Artinya kerja Kemenaker seperti itu menandakan tak paham apa yang seharusnya lebih penting untuk dilakukan. Paling tidak, begitulah cermin tidak harmoninya hubungan serikat buruh dan serikat pekerja dengan Kemenaker yang tidak mampu mambangun kemitraan hingga bisa memperoleh memanfaat serta mensinergikan potensi yang ada.

Hingga awal Mei 2020 Kemenakert seakan telah melakukan pekerjaan besar dengan mencatat ada 3 juta orang buruh yang telah di-PHK dan dirumahkan. Padahal data itu dapat diperoleh dengan mudah jika memang ada jalinan kemesraan dengan serikat buruh dan serikat pekerja yang ada. Sebab masalah yang lebih besar dan harus serta patut dilakukan Kemenaker adalah mengantisipasi kerusuhan yang bisa tersulut akibat kaum buruh yang terabaikan. Lapar, tak menerima paket sembako, belum menerima pesangon karena di-PHK, Sulitnya proses pencairan JHT dari BPJS Ketenagakerjaan dan resah karena belum ada kepastian bisa mendapat THR sampai tengah bulan Ramadhan.

Kerja yang bagus selayaknya dilakukan Kemenaker bersama Serikat Buruh dan serikat pekerja adalah memastikan bantuan yang sepatutnya bisa peroleh kaum buruh akibat tidak bisa kerja, tidak boleh mudik atau tidak pulang kampung lantaran patuh pada himbauan PSBB pemerintah.

Artinya, pemerintah tak hanya boleh main larang begitu saja tanpa memikirkan akibat dari buruh yang tetap harus bertahan di rumah-rumah kontrakan, Kos-kosan dan tak boleh mudik atau pulang kampung sehingga harus menanggung biaya hidup yang mahal tanpa upah, belum juga dapat bantuan. Dan nanti hendak menyambut hari raya tak lagi punya apa-apa.

Kondisi dan situasi psikologi serta ekonomi kaum buruh seperti itu sungguh bisa gampang tersulut oleh kemarahan dan kepanikan yang liar muaranya.

Jadi langkah cerdas dan bijak Kemenaker diperlukan untuk memberi solusi dari kekalutan dan kepanikan kaum buruh yang lapar dan bisa berujung pada kerusuhan karena terancam juga oleh kematian akibat tidak makan atau ribut dengan pemilik rumah kontrakan atau pemilik kost yang tidak bisa ditunda pembayaran seperti kebutuhan lain yang juga terus mendesak.

Rincian jumlah buruh yang dirumahkan, di-PHK dan tidak pulang kampung atau mudik, jadi raib bila sekedar cuma ingin dilaporkan saja, jika tidak ada solusinya yang terang benderang untuk menggaransinya. Sebab keresahan kaum buruh bisa dipahami dalam takaran psikologi seperti itu. Dan sungguh mudah tersulut jadi kerusuhan. Apalagi situasi panik seperti sekarang diimbuh oleh bercampur-baurnya puluhan ribu napi yang dilepas bebas untuk mencari makan sendiri di luar lembaga pemasyarakatan yang sudah ada dananya itu. Lagi pula ditengah semakin sulit dan langkanya lapangan pekerjaan yang bisa dilakukan untuk sekedar bisa makan, tak ada. Sebab banyak perusahaan yang tutup atau karena diminta menghentikan kegiatan dan aktivitasnya, karena ancaman corona masih mengganas.

Rincian angka-angka pekerja yang dirumahkan 1.032.960 orang dan yang di-PHK 375.165 orang itu bukan percuma saja dipamerkan bila tidak ada langkah nyata mengantisipasi akibatnya agar menimbulkam masalah yang parah dan gawat dibanding virus corona yang mengancam. Berbeda dengan data dari KADIN sebanyak 15 jt orang buruh yang telah di PHK dan dirumahkan..?

Artinya, jika kelak terjadi kerusuhan akibat kelaparan, tak bisa kaum buruh dan pekerja yang jadi kambing hitam. Kemenaker dan Kemenhumham adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas kegaduhan yang tidak segera diantisipasi sejak awal. Setidaknya mulai hari ini, ketika paparan berikut sudah dapat dipahami niat baiknya, memberi peringatan sedini mungkin sebelum sesal diratapi nantinya.

Jakarta, 9 Mei 2020
Jacob Ereste
Aktivis Buruh/ Pengamat Sosial

About Post Author