25/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

PERNYATAAN SIKAP DEWAN PENGURUS CABANG PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA KOTA MEDAN

Di tengah Dampak Pandemik Covid 19 yang menimbulkan keprihatinan hidup bernegara dan berbangsa, rakyat
semakin hari semakin merasakan kesulitan. Semua sector ekonomi mengalami ketidakpastian dalam aktifitasnya.
Tidak terkecuali para pekerja dan Buruh-Buruh yang tersebar di seluruh tanah air.
Pemerintah dengan segala kebijakan dan programnya telah berusaha menjaga kondisi ekonomi tetap stabil dan
aman terkendali, seperti munculnya Surat Seruan Gubernur Sumatera Utara N0: 184/TU/III/2020 namun masih
ada saja beberapa oknum pemerintah dan lembaga swasta yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur dan
profesionalitas diantaranya:

  1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran yang terkesan memenuhi
    Pesanan Perusahaan.
  2. Oknum Mediator yang seharusnya netral didalam menyelesaikan perselisihan perburuhan terkesan
    membela Pengusaha.
  3. PT Industri Karet Deli diduga telah melakukan Union Busting (pembrangusan serikat pekerja) dengan
    melakukan Pemecatan terhadap seluruh Pengurus PPA PPMI PT IKD.
  4. Perusahaan PT Industri Karet Deli dan PT Unibis seenaknya melarang Karyawan untuk tidak bekerja tanpa
    ada Putusan Pengadilan dan tidak menghiraukan Surat Seruan Gubsu didalam situasi Pandemi Covid 19
    lebih-lebih dalam situasi Bulan Ramadhan dan menjelang Perayaan keagamaan Hari Raya Idul Fitri.
  5. Perusahaan Outsourcing yang ada di PT Industri Karet Deli tidak mengikutsertakan karyawannya terhadap
    BPJS Kesehatan
    Oleh karena itu Pada Hari ini 12 Mei 2020, DPC PPMI Kota Medan dalam situasi yang sangat sulit ini
    menyerukan kepada Pihak Terkait beberapa Tuntutan sebagai berikut:
  6. Evaluasi Kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang tidak profesional mengurusi
    persoalan perburuhan di Kota Medan
  7. Sanksi tegas Oknum Mediator yang Tidak Netral dalam menyelesaikan Permasalahan Perburuhan.
  8. Pekerjakan kembali karyawan yang sudah dirumahkan dan keluarkan seluruh hak-haknya.
  9. Cabut Izin Perusahaan yang tidak mengikutkan karyawannya terhadap Program Jaminan Kesehatan
    (BPJS Kesehatan).

Medan, 12 Mei 2020,

About Post Author