29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Pandangan DPC PPMI KOTA MEDAN Terhadap Kondisi Perburuhan Disampaikan pada Undangan Responden Kapolresta Medan Rabu, 13 Mei 2020

PPMI CENTRE – MEDAN SUMUT |

Dalam pandangan singkat pada kesempatan kali ini Kami dari DPC PPMI Kota Medan
memberikan pandangan dunia perburuhan terkhusus di Kota Medan. Tidak ada kondisi
Pandemik Covid 19, dunia perburuhan secara Nasional penuh dengan Problematika. Apalagi
diperburuk dengan kondisi saat sekarang ini secara garis besar ,mengutip dari Peneliti Center
for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, hal-hal yang sering menjadi masalah bagi
pekerja Indonesia di antaranya:

  1. Upah Tidak Sesuai UMP
    Pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni standar upah sesuai dengan
    ketentuan daerah masing-masing. Masalah timbul saat pengusaha memberikan upah di bawah
    standar kelayakan yang sudah ditetapkan.
    Di sisi lain, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum belum efektif. Pemerintah belum
    tegas dalam memberikan sanksi dan membela kepentingan pekerja.
  2. Sistem Outsourcing yang Tidak Adil dan Tidak Transparan
    Praktik outsourcing umum terjadi dalam realitas bisnis di Indonesia. Bagi pihak pemberi kerja
    atau perusahaan, sistem kerja outsourcing dapat mengurangi cost, sehingga harga produk
    dan layanan yang ditawarkan bisa menjadi lebih murah.
    Namun, yang perlu dikedepankan dari sistem ini sebenarnya adalah keadilan dan transparansi.
    Selama upah yang diberikan adil (sesuai UMP) dan sesuai dengan kesepakatan di awal, juga
    disertai dengan informasi mengenai pemberlakukan sistem kerja outsourcing pada posisi yang
    dilamar kepada para calon pekerja, maka harusnya tidak ada pihak yang dirugikan.
  3. Perlindungan Sosial Pekerja Belum Maksimal
    Jaminan kerja, kesehatan, keselamatan, kecelakaan, hari tua, dan lain-lain belum terpenuhi
    secara maksimal. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja belum maksimal dilakukan di
    Indonesia sehingga masih banyak pekerja yang belum tahu. Pemberi kerja harus memenuhi
    kewajibannya.
    Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum bagi
    pemberi kerja atau perusahaan yang belum mendaftarkan para pegawainya ke dalam BPJS
    Kesehatan dan BPJS.
    Kedua skema perlindungan ini adalah kebutuhan dasar para pekerja. Sistem pendaftarannya
    pun sudah dibuat sederhana dengan skema pembayaran yang murah. Harusnya dengan

adanya BPJS, para pengusaha tidak ada yang mangkir dalam memberikan perlindungan untuk
para pegawainya.

  1. Persebaran Pekerja Tidak Merata
    Permasalahan lainnya adalah persebaran pekerja di Indonesia yang tidak merata. Saat ini
    tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain di luar
    Pulau Jawa banyak kekurangan pekerja.
    Dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi terhambat. Hal ini
    juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
    Pemerintah lebih fokus dalam pengembangan industri atau sektor unggulan daerah yang
    dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal.
  2. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh dan Pekerja Migran
    Perlindungan hukum bagi para pekerja migran oleh pemerintah juga masih terus
    dipertanyakan karena belum maksimal. Banyak sekali pekerja migran Indonesia yang
    tersandung kasus hukum namun belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari
    pemerintah Indonesia karena masalah birokrasi dan diplomasi antar negara.
    Seluruh persoalan di atas dihadapi diberbagai Kota Besar di Indonesia pada umumnya tidak
    terkecuali Kota Medan yang memiliki sektor industri diberbagi bidang. Hal yang mendasar
    timbulnya persoalan di atas karena masih jauhnya kata kesejahteraan Buruh yang disebabkan
    oleh lima hal diatas. Untuk itu pada kesempatan kali ini Kami dari DPC PPMI Kota Medan
    mencoba memformulasikan beberapa solusi di forum yang terhormat ini.
    Bila dikaitkan dengan persoalan keamanan dan ketertiban yang berhubungan dunia buruh,
    apresiasi buat Polresta Medan yang sangat Proaktif terhadap kegiatan Buruh lebih-lebih dalam
    hal Buruh yang melakukan Unjuk Rasa. Komunikasi yang baik kepada Pengurus-Pengurus
    Serikat Buruh dan Serikat Pekrja ini harus terus ditingkatkan ke depan. Namun pada
    kesempatan kali ini Kami mengulang kembali sebagaimana yang pernah kami sampaikan
    kepada Bapak Kapolresta Medan Periode sebelumnya Bahwa sektor Perburuhan yang penuh
    dengan dinamika Sosial dan ekonomi di negeri ini tidak ditanggapi untuk munculnya sebuah
    lembaga seperti POLISI KHUSUS KETENAGAKERJAAN. Satu jawaban yang selalu kami
    dengar dan hadapi bahwa untuk tindak pidana ketenagakerjaan semua diatur dan ditangani
    oleh Dinas Ketenagakerjaan atau juga unit pengawas ketenagakerjaan, hal inilah yang
    membuat tidak maksimalnya kami dari serikat pekerja/serikat buruh didalam mendampingi
    buruh bila terjadi perselisihan dengan pengusaha dalam hal tindak pidana perburuhan.
    Selanjutnya kami berharap selain persoalan keamanan dan ketertiban Pihak Kepolisian juga
    memahami dan berempaty-lah dengan apa yang dirasakan buruh didalam memperjuangkan
    hak-haknya, seperti kondisi saat sekarang ini pada masa pandemik covid 19, semakin sulit
    saja kondisi ekonomi para buruh khususnya di Kota Medan, untuk itu ke depan seluruh pihak
    yang ada di Kota Medan mendukung bangkitnya sektor Buruh untuk bisa sejahtera.
    Diantaranya mendekatkan Buruh/Pekerja tersebut dengan variable-variable kesejahteraan
  1. Mendapatkan Akses sembako murah dan terjangkau dengan tetap mengutamakan
    kwalitas yang di konsumsi buruh.
  2. Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan tidak hanya buruhnya saja tetapi seluruh
    keluarganya.
  3. Keamanan yang maksimal baik dalam aktifitas sehari-hari maupun bila dalam berselisih
    dengan Pengusaha.
  4. Mendapatkan akses pendidikan buat anak-anak buruh/pekerja sebagai jaminan bahwa
    di masa depan kalau orang tuanya sebagai buruh anaknya bisa lebih baik daripada
    orang tuanya.
    Demikian pandangan umum DPC PPMI KOTA MEDAN pada kesempatan kali ini semoga
    bermanfaat bagi kita semua.

DEWAN PENGURUS CABANG
PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
DPC PPMI
KOTA MEDAN

About Post Author