26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

DPP PPMI : Pemerintah menaikkan Iuran BPJS Kesehatan, Sangat Melukai Hati Rakyat

PPMI CENTRE – JAKARTA | Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

Padahal, sebelumnya MA telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir pada 2 Januari 2020 melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020 yang membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan.

Menyikapi hal ini DPP PPMI, menyayangkan Kebijakan Presiden Jokowi yang terkesan mempermainkan keputusan hukum di negeri kita, anda bisa bayangkan jika sebuah Perpres telah dibatalkan oleh Keputusan Hakim Agung yang melalui lembaga yang terhormat bernama Mahkamah Agung, kemudian di terbitkan lagi Perpres yang sama, kemudian oleh perwakilan masyarakat menggugat lagi ke Mahkamah Agung dan dibatalkan lagi oleh MA Perpres 64/2020 tersebut, dimana itikad baik Pemerintah disaat permasalahan Covid 19 ini belum tuntas penanganannya kembali membebani masyarakat dengan menaikkan Iuran BPJS belum lagi urusan masuknya TKA asing yang menuai protes dari masyarakat kemudian persoalan ABK kita yang dilarungkan oleh Kapal Longxing 629 Cina beberapa hari yang lalu, lantas permasalahan kontroversi terkait pengesahan RUU Minerba Menjadi UU oleh DPR RI yang dianggap merugikan rakyat juga banyak menuai protes, kemudian carut marutnya dana Bansos dan BLT ke masyarakat yang terdampak Covid 19, menurunnya pertumbuhan ekonomi Nasional belum lagi persoalan banyaknya korban PHK dan Pekerja yang dirumahkan dampak Covid 19 yang mnurunkan daya beli masyarakat, ini semua persoalan serius yang sangat membebani perekonomian rakyat yang harus dituntaskan oleh Pemerintah Jokowi Ma’ruf bukan malah menambah beban rakyat yang sudah sampai ketitik nadirnya dengan menaikkan Iuran BPJS Kesehatan, Ujar Daeng Wahidin Presiden PPMI Periode 2017 – 2022 M

Menaikkan iuran BPJS akan semakin membebani kondisi ekonomi masyarakat, sungguh sangat ironis dan tidak tepat disaat kondisi seperti saat ini Pak Jokowi menaikkan Iuran BPJS Kesehatan, Negara seharusnya menjamin kesehatan rakyatnya, karena itu adalah hak rakyat sesuai dengan amanah UUD 1945.

Seharusnya Jokowi menerbitkan Perppres baru yang membatalkan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dan memberlakukan iuran yang sama dengan iuran sebelum untuk menghormati Lembaga Negara yaitu Mahkamah Agung.
Selain itu Perpres tersebut sama dengan pelecehan terhadap lembaga yudikatif, karena secara jelas Eksekutif telah mempermainkan keputusan lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perpres 64/2020, Presiden saja tidak menghormati dan menghargai keputusan MA dengan mengakal-akali melalui Perpres 64/2020 yang baru ini, lantas rakyat disuruh taat terhadap keputusan pengadilan, Guru Kencing berdiri – Murid kencing berlari, Ujar Drs. Zulkhair. MM Sekretaris Jenderal DPP PPMI

Dalam Pasal 34 di Perpres yang baru diterbitkan Jokowi, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara iuran BPJS Kesehatan kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP.
Sedangkan, iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000.

“Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020,” bunyi Pasal 34 ayat 6.

Dengan demikian, untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP kelas I sebesar Rp160.000, kelas II sebesar Rp110.000, dan kelas III sebesar Rp42.000. Sementara untuk April, Mei, dan Juni 2020, kelas I sebesar Rp80.000, kelas II sebesar Rp51.000, dan kelas III sebesar Rp25.500.

“Dalam hal Iuran yang telah dibayarkan oleh Peserta PBPU dan Peserta BP melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan memperhitungkan kelebihan pembayaran Iuran dengan pembayaran iuran bulan berikutnya,” bunyi Pasal 34 ayat 9

Sumber : https://www.merdeka.com/uang/jokowi-kembali-terbitkan-perpres-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.html

About Post Author