29/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Rencana TKA Cina ke Sultra, Ironi di Masa Pandemi

Oleh : Eviyanti
Pendidik Generasi dan Member Akademi Menulis Kreatif

Di tengah gelombang PHK besar-besaran akibat pandemi Covid-19, pemerintah justru berencana mendatangkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok, Cina ke Sulawesi Tenggara. Mereka akan bekerja untuk dua perusahaan berbeda, yakni PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT. Obsidian Stanless Steel di Kabupaten Konawe. Namun, rencana yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat itu ditentang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Seperti yang dilansir oleh tirto.id, Senin (04/05/2020), Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, menolak kedatangan ratusan TKA Tiongkok dengan alasan situasi pandemi Covid-19. Ia berharap pemerintah Joko Widodo menunda rencana tersebut. “Meskipun rencana kedatangan TKA merupakan kebijakan pemerintah pusat, dan sudah melalui mekanisme protokol Covid-19, tapi suasana kebatinan masyarakat di daerah belum ingin menerima kedatangan TKA”, ujar Ali Mazi. Penolakan Ali Mazi didukung oleh DPRD Sultra.

Dilansir oleh antara.com (04/05/2010), seluruh pimpinan DPRD sepakat menolak kedatangan 500 TKA Tiongkok ke Konawe. “Kami akan menggelar sidang paripurna untuk mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi agar membatalkan rencana kebijakan izin kedatangan 500 TKA”, ujar Wakil Ketua DPRD Sultra, Muhammad Endang.

Namun, kritik dan penolakan kedatangan TKA asal Cina tersebut terganjal undang-undang. Yakni, Pemen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan perundang-undangan lainnya. Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Aris Wahyudi mengungkapkan secara legalitas Kemnaker tak bisa menolak permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan perusahaan pengguna. Karena dari sisi hukum atau peraturan penggunaan TKA semuanya terpenuhi, termasuk penggunaan TKA pada masa pandemi Covid-19. Terutama Pemen Hukum dan HAM No 11 Tahun 2020, yaitu pasal 3 ayat (1) huruf f. (kumparan.com, 30/04/2020)

Rencana kedatangan para TKA asal Cina cukup ironis. Pasalnya, Indonesia tengah mengalami krisis sosio-ekonomi dengan adanya gelombang PHK besar-besaran akibat pandemi Covid-19. Ada 375 ribu buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), 1.4 juta buruh dirumahkan dan 314.833 buruh di sektor informal terkena dampak. (antara.com, 01/05/2020)

Kelonggaran terhadap TKA terlebih di tengah pandemi Covid-19, jelas merupakan kebijakan yang tidak pro rakyat. Kebijakan yang lebih memprioritaskan kesejahteraan segelintir orang daripada nasib jutaan rakyat yang benar-benar sedang membutuhkan perhatian. Kebijakan yang tidak pro rakyat ini adalah salah satu bagian dari buruknya wajah sistem kapitalisme, yang diemban oleh negara ini.

Berbeda dengan sistem Islam, yang dapat menyelesaikan problematika yang terjadi di masyarakat. Dengan seperangkat aturan yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Demikian dengan penguasa dalam Islam. Penguasa menjalankan amanah kepemimpinan berlandaskan keimanan bukan karena uang atau jabatan. Dalam kepemimpinan mereka pula, syariat Islam diterapkan. Syariat menerapkan bahwa kebutuhan dasar dan sekunder setiap warga negara merupakan hak rakyat. Dan negara berkewajiban memenuhinya. Seperti memenuhi kebutuhan pokok tiap rakyatnya berupa pangan, sandang, dan papan. Mekanismenya ialah dengan memerintahkan para laki-laki, untuk bekerja dan negara menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka. Negara wajib menyediakan layanan pendidikan, keamanan, dan kesehatan seluruh rakyatnya secara gratis. Sedangkan terkait jaminan lapangan pekerjaan dan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat, negara akan mengelola sendiri harta kepemilikan umum (SDA). Hal ini menjadi bukti bahwa negara mampu berdaulat secara ekonomi tanpa bergantung pada negara asing.

Mari kita tinggalkan sistem bobrok ini dan kembali pada sistem yang diturunkan Allah Swt. Yaitu, sistem Islam yang menerapkan syariat secara kafah sebagai solusi permasalahan umat.

Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author