26/09/2022

PPMI CENTRE – Official Website

Media Online / Informasi Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia

Janji Manis Dibalik Banjirnya TKA China

Oleh : Sumiyah Ummi Hanifah
(Member AMK Dan Pemerhati Kebijakan Publik)

‘Sudah jatuh tertimpa tangga’, peribahasa ini sepertinya tepat sekali untuk disematkan pada masyarakat Indonesia. Khususnya bagi mereka yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Di tengah amukan pandemi virus corona, masyarakat dikejutkan dengan kabar kedatangan 500 TKA asal China.

Tak pelak hal itu membuat masyarakat setempat menjadi resah. Pasalnya, saat ini kondisi masyarakat kita tengah bertarung antara hidup dan mati, melawan keganasan virus corona yang hingga kini masih terus memburu mangsanya. Juga bertarung melawan musibah kelaparan akibat dampak ekonomi yang lumpuh, sejak diberlakukannya sistem PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu.

Program yang tidak diiringi dengan sistem edukasi yang lengkap, pelayanan yang tepat, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat, sehingga memicu timbulnya polemik baru di tengah masyarakat. Hampir semua sektor ikut terkena imbas dari pandemi Covid-19, seperti sektor kesehatan, pendidikan, keamanan, ekonomi, transportasi, pariwisata dan lain-lain.

Salah satu sektor yang terkena dampak paling parah adalah sektor ekonomi, yang berimbas pada hilangnya mata pencaharian masyarakat, sehingga bermunculan warga misbar (miskin baru). Kekhawatiran masyarakat Morosi, Sultra ini, tentu sangat beralasan sekali, sebab TKA asing yang akan membanjiri wilayah mereka itu merupakan warga negara dimana virus mematikan (Covid-19) itu berasal. Berbagai pihak langsung bereaksi dan menolak kedatangan TKA asal China tersebut.

Penolakan itu diantaranya datang dari beberapa politisi yang mengkritik kebijakan pemerintah tersebut. Warga Negara Indonesia diminta disiplin untuk ‘Dirumah aja’ saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dilarang mudik, tidak boleh naik pesawat, diancam hukuman penjara dan denda jutaan rupiah. Sementara TKA China berbondong-bondong datang ke Indonesia.

Bukan hanya itu, pemerintah daerah bahkan mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menolak kedatangan para TKA asal China tersebut (https://m.liputan6.com, Minggu 03/05/2020) Masyarakat juga mengecam kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan nasib mereka, sebab saat ini masih banyak warga yang kesulitan mencari pekerjaan, namun anehnya pemerintah justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi para TKA tersebut.

Hal ini jelas menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat luas yang sedang terhimpit masalah ekonomi, akibat dampak Covid-19 yang belum jelas penanganannya.

Kita dibuat tercengang melihat fakta yang membuktikan betapa lemahnya kebijakan pemerintah terhadap otoritas asing di negeri ini. Ketika negara lain mengambil sikap untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan China, (terkait masalah pandemi virus corona), maka bagaimana dengan Indonesia? Faktanya, sekadar menolak tenaga kerja asing saja tidak mampu dilakukan. Kemenaker mengaku tidak bisa menolak mereka, sebab sudah mendapat legitimasi resmi dari pusat.

Pertanyaan yang menggelitik adalah, “Apakah para pejabat negara kita perpikir bahwa negara kita ini kekurangan tenaga kerja, sehingga harus mendatangkan dari luar negeri?

Jawabannya tentu tidak, sebab warga negara kita sendiri masih banyak yang membutuhkan pekerjaan dan pengangguran merebak dimana-mana.

Islam mengajarkan kepada umatnya, bahwa setiap laki-laki yang telah akil balig, ia bertanggung jawab untuk menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Sehingga, tugas menyiapkan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya adalah tugas pemimpin (kepala negara).

Langkah pemerintah yang menganak-emaskan warga negara asing dalam hal pemenuhan lapangan kerja, akan menyakiti hati masyarakat kita dan kedepannya akan membuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan akan menurun drastis.

Dalam Islam, seorang pemimpin (kepala negara) berkewajiban untuk mengurusi seluruh permasalahan umat (rakyat), termasuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka agar tercukupi kebutuhan hidup warganya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:
“Barang siapa yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi kaum muslim, lalu ia menutupi dirinya tanpa memenuhi kebutuhan hidup mereka, perhatian terhadap mereka dan kemiskinan mereka, Allah kelak akan menutupi (dirinya) tanpa memenuhi kebutuhannya, perhatiannya dan kemiskinannya.
(H.R. Abu Dawud, Tirmidzi dan Abu Maryam).

Dari keterangan diatas menunjukkan bahwasanya seorang pemimpin yang tidak amanah terhadap kepemimpinannya, maka ia akan mendapatkan balasan yang pedih dan azab yang besar.

Dalam kepemimpinan Islam, negara mengurus urusan rakyatnya, memberikan apa yang menjadi haknya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, kesehatan dan lain-lain. Semua difasilitasi oleh negara.

Semua itu akan terwujud bila ajaran Islam dijadikan pedoman dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan, baik itu urusan pribadi, kelompok masyarakat, maupun urusan kenegaraan. Syari’at Islam harus diterapkan secara menyeluruh (kaffah) dalam setiap aspek kehidupan. Pemerintahan Islam (Khilafah) akan tunduk pada hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, yakni yang bersumber dari Al-qur’an dan As-sunnah, bukan pada aturan manusia seperti yang terjadi saat ini. Khalifah sebagai kepala negara, akan memastikan seluruh jajaran pejabat negara benar-benar menjalankannya tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat.

Dengan prinsip diatas, Khalifah akan terus memantau kinerja para gubernur dan pejabat pemerintahan, sehingga akan tercipta situasi yang kondusif. Para pejabat daerah juga tidak perlu menunggu janji-janji manis dari para petinggi negeri, cukup janji Allah Swt saja yang pantas dinanti.
Wallahu a’lam bishshawab.

About Post Author