30/09/2022

PPMI CENTRE – Konfederasi Serikat Buruh Merdeka

Berani, Jujur, Amanah, Alloh Ridho

Negara Tak Berdaya, Rakyat Merana, Pemodal Berjaya

PPMI CENTRE – JAKARTA | Pada Tanggal 9 Ramadhan 1364 H bertepatan dengan Tanggal 17 Agustus 1945 Pukul 11.30 (waktu Nippon Saat itu) di Jalan Pegangsaan Timur 56 – Jakarta Pusat, Negara Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui Proklamator kita Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, kedua proklamator itu bersama Founding Fathers Bangsa Indonesia lainnya menyusun sebuah cita-cita bangsa yang termaktub dalam Konstitusi UUD 1945 sebagai wujud kongkrit dari cita-cita Negara dan bangsa Indonesia.

Melalui Panitia Sembilan yaitu panitia yang dibentuk oleh BPUPKI dengan beranggotakan sembilan orang yang memiliki bertugas merumuskan “Dasar Negara” Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.Panitia Sembilan dibentuk pada 1 Juni 1945. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah : Ir. Soekarno (ketua) ; Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua) ; Mr. Achmad Soebardjo (anggota) ; Mr. Mohammad Yamin (anggota) ; KH. Wahid Hasjim (anggota) ; Abdoel Kahar Moezakir (anggota) ; Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota) ; H. Agus Salim (anggota) ; Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)

Panitia Sembilan pada tanggal; 22 Juni 1945 berhasil menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta, disebut juga Jakarta Charter yang berisikan lima poin :
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia ;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piagam Jakarta inilah yang menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945 dengan perubahan pada sila pertama yang berdasarkan pada berbagai pertimbangan mengenai sebuah negara kesatuan. Dokumen ini dihasilkan setelah terjadi kompromi antara empat golongan nasionalis dan empat golongan Islam mengenai rumusan dasar negera.

Di antara kalangan muslim dalam BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo ialah orang paling bersemangat yang menginginkan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar. Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan Kakek dari abang kita Dr.Ir. Muhammad Nuskhi, MS.i di Purwokerto (salah satu Pendiri PPMI) pernah memaparkan pentingnya Islam sebagai dasar negara Indonesia pada sidang BPUPKI tanggal 28 Mei 1945.

Namun semua paparannya selalu mendapat bantahan dari anggota lain yang menentang negara Islam. Sidang tampaknya bakal menemui kebuntuan. Hingga akhirnya Ki Bagus berdoa di depan para hadirin:

“Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan yang benar, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat.”

Sesudah kesepakatan Piagam Jakarta, Ki Bagus (tidak termasuk sebagai anggota Panitia Sembilan) mengusulkan frasa “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus dan hanya menjadi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam.” Usul ini ditolak Sukarno.

Sempat terjadi kebuntuan dalam sidang dan diusulkan agar dilakukan voting. Namun Abikoesno Tjokrosoejoso justru menilai itu tidak perlu karena, seperti kata Bung Karno, isi Piagam Jakarta, termasuk sila pertama, sudah merupakan hasil kompromi.

“Kalau tiap-tiap dari kita harus, misalnya, dari golongan Islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan, sebagaimana harapan Tuan Ki Bagus Hadikusumo,” ucapnya, dikutip dari buku Piagam Jakarta (1981) karya Endang Saifuddin Anshari.

“Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian,” imbuh Abikoesno yang tidak lain adalah adik kandung pemimpin Sarekat Islam (SI), H.O.S. Tjokroaminoto. Apa yang dikatakan Abikoesno membuat hati Ki Bagus Hadikusumo luluh dan menerima keputusan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Namun Ki Bagus menginginkan persoalan agama ditempatkan sebagai sila pertama. Dan akhirnya, Pancasila sila pertama diresmikan dengan bunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Demikian cuplikan sejarah Pancasila yang termaktub dalam UUD 1945 dan batang tubuhnya yang lahir dari para pemikir-pemikir hebat dan luar biasa dari para founding fathers kita, yang dalam perjalanannya Piagam Jakarta diberlakukan lagi berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Namun saat ini pasca reformasi 1998 yang sejatinya membawa Negara dan Bangsa Indonesia menjadi Negara yang demokratis dan menjadi Negara maju menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, namun kondisi hari ini menjadi semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia 74 Tahun 8 bulan yang lalu dirumuskan dengan pikiran cerdas nan brilian dengan hati yang tulus dan luhur dari Tim Sembilan BPUPKI yang bertujuan Rakyat Berdaulat dan untuk benar-benar memerdekakan rakyat Indonesia seratus persen (100%) dari tangan penjajah.

Meminjam Istilah dan Konsep Teori Eggi Sudjana Mastal (OST – JUBEDIL ; Objektif, Sistematis, Toleran, Jujur, Benar, Adil) dan melalui banyak diskusi maka dapat kita simpulkan bahwa kesalahan fatal rakyat Indonesia adalah membiarkan perjalanan politik bangsa ini kedalam Politik yang bersifat Feodal, Oligarki dan Transaksional inilah proses kehancuran Bangsa dan Negara Indonesia. Partai-partai Politik sebagai kendaraan amanah rakyat Indonesia dalam menetapkan arah politik bangsa Indonesia tergadai oleh para Pemodal. Dari uraian perjalanan sejarah berdirinya bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945 jelas bahwa Bangsa dan Negara Indonesia kedaulatannya berada ditangan Rakyat melalui perwakilan-perwakilannya di Legislatif dan eksekutif dengan tujuan agar seluruh kebijakan Negara ini mengutamakan kepentingan dan keadilan sosial bagi rakyat, itu esesi paling utama Negara Kita merdeka dan Konstitusi UUD 1945.

Rakyat tidak berdaulat karena telah kalah secara politik kemudian dikalahkan secara ekonomi selanjutnya terkalahkan secara hukum dan berakhir dari kehancuran dimensi sosial rakyat yang terlihat dari meningkatnya jumlah angka Kemiskinan, Pengangguran, Diskriminasi, Kriminalisasi dan Persekusi, Kepentingan rakyat di semua bidang sudah terkalahkan mengakibatkan ketimpangan sosial yang dapat melahirkan kecemburuan sosial yang sangat akut di masyarakat. Sehingga Nampak jelas bahwa Negara sudah tidak berdaya, Rakyat semakin merana dan Pemodal makin Berjaya.

Kebijakan-kebijakan yang kita rasakan terkini, dimana melalui beberapa kebijakan pemerintah hari ini yang selama wabah Covid 19 berlangsung ada beberapa catatan kebijakan pemerintah yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR RI yang sangat merugikan rakyat antara lain :

1. RUU Omnibuslaw menjadi UU;

2. Pelayanan Tenaga Kerja Asing asal cina yang masuk ke Indonesia yang berlebihan sehingga mengambil hak-hak Pekerja Indonesia;

3. Perlakukan ABK Indonesia di kapal-kapal cina;

4. PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur sistem keuangan negara untuk mengatasi pandemi virus Corona ini juga menyiapkan stimulus mencapai Rp 405,1 triliun. Dari angka itu, Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengamanan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR, serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Namun yang terjadi adalah Kebijakan stimulus insentif kepada pengusaha 220 T dan untuk menutup deficit BPJS Kesehatan 15 T Pemerintah malah menaikkan iuran walaupun melanggar putusan Mahkamah Agung;

5. Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang keuangan negara menghadapi Covid-19 atau Perpu Covid-19 menjadi undang-undang. Delapan fraksi lainnya menyatakan setuju untuk segera mengesahkan beleid itu sehingga rapat paripurna di Gedung DPR menyetujuinya, Selasa, 12 Mei 2020. Hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak;

6. Penanganan kepada para Pekerja/Buruh yang menjadi Korban PHK dan dirumahkan tanpa digaji dan tidak mendapatkan Tunjangan Hari raya selama Covid 19

7. Kasus-kasus kriminalisasi, Intimidasi, diskriminasi dan persekusi sangat massif terjadi kepada pihak-pihak yang mengkritisi kebijakan pemerintah;

8. Dan lain – lain sebagainya

Kondisi objektif hari ini sebagai potret Negara kita Indonesia yang penduduknya mayoritas Umat Islam akibat banyaknya pembesar – pembesar yang jahat, Agamawan dan kaum Intelektual yang menipu rakyat dengan dalil-dalih/logika-logika/Narasi – narasi sesat yang dibangun untuk menenangkan dan menyenangkan secara semu kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan sebuah Negara.

Seharusnya kondisi objektif yang kita saksikan dan alami hari ini, secara sistematis harusnya dapat menyadarkan rakyat Indonesia khususnya Umat Islam sebagai kaum mayoritas Bangsa dan Negara Indonesia untuk Toleran kembali memahami Alqur’an dan Sunnah Rosulullah Nabi Muhammad SAW untuk kemudian ditaati dan dijalankan secara Jujur, Benar dan Adil agar dapat keluar dari situasi merana dan terpedaya oleh Kaum Pemodal yang menciptakan Sistem Politik yang Feodal, Oligarki dan Transaksional agar mudah mengatur semua kebijakan Negara dan menipu rakyat agar eksistensi Kaum Pemodal ini dapat selama-lamanya Berjaya di Tanah Air Indonesia.

“RAKYAT YANG TIDAK PEDULI DENGAN POLITIK, AKAN DIPIMPIN OLEH POLITIKUS YANG TIDAK PEDULI DENGAN RAKYAT.”

Semoga kondisi Indonesia hari ini dapat menyadarkan seluruh rakyat Indonesia agar tidak terperdaya lagi oleh angan-angan semu dari praktek – praktek Politik praktis yang Feodal, Oligarki dan Transaksional itu dengan meningkatkan kesadaraan dan pentaatannya kepada ALLAH SWT melalui Al Qur’an dan Sunnah Nabi MUhammad SAW, semoga kita semua sadar.. sadar .. sadar .. se-sadar-sadarnya Rakyat yang Merana sehingga Negara Tak Berdaya …???

Lailaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dholimin..
La haula wala quwwata illa billah..
Hasbunallah wanikmal wakil nikmal maulana waanikman nashir..

Jakarta, 16 Mei 2020
Daeng Wahidin
Presiden PPMI Periode 2017 – 2022 M

Note : dari berbagai sumber

About Post Author